Dear Pemerintah, Kenapa Tidak Maksimalkan Program yang Sudah Ada?

Dalam setiap pergantian pemerintahan, hampir selalu muncul program-program baru dengan nama, logo, dan identitas yang berbeda. Pergantian arah kebijakan seolah menjadi simbol bahwa pemerintahan baru harus memiliki warisan sendiri. Padahal, pertanyaan yang lebih penting bukanlah berapa banyak program yang diluncurkan, melainkan apakah program tersebut benar-benar menjawab persoalan yang belum teratasi.

Di Indonesia, kita sudah memiliki berbagai program yang dibangun selama bertahun-tahun. Penanganan stunting misalnya, bukanlah isu yang baru muncul. Pemerintah sejak lama memiliki strategi nasional yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, puskesmas, posyandu, hingga kader kesehatan.

Begitu pula di bidang pendidikan, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semua telah memiliki kelembagaan, regulasi, serta sumber daya yang tidak sedikit.

Karena itu, ketika muncul program baru di sektor yang sebenarnya telah memiliki sistem, publik wajar bertanya: apakah ini benar-benar solusi baru, atau hanya mengganti kemasan tanpa menyelesaikan akar masalah?

Pertanyaan seperti ini bukan berarti menolak inovasi. Sebaliknya, inovasi memang dibutuhkan dalam pemerintahan. Namun inovasi tidak selalu berarti menciptakan program baru. Sering kali, inovasi justru hadir melalui perbaikan tata kelola, penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program yang sudah berjalan.

Dalam administrasi publik dikenal konsep policy continuity, yaitu keberlanjutan kebijakan. Negara yang matang tidak memulai dari nol setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Program yang terbukti efektif diperkuat, yang kurang efektif dievaluasi, dan yang gagal diperbaiki atau dihentikan berdasarkan bukti. Dengan cara itulah anggaran negara digunakan secara lebih efisien.

Sebaliknya, jika setiap pemerintahan lebih memilih membangun program baru daripada memperbaiki yang sudah ada, risiko yang muncul cukup besar. Anggaran terpecah, birokrasi menjadi semakin rumit, koordinasi antarinstansi melemah, bahkan masyarakat bisa kebingungan menghadapi banyaknya skema yang memiliki tujuan serupa.

Ambil contoh persoalan stunting. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar kurangnya program, melainkan memastikan intervensi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Faktor penyebab stunting juga sangat kompleks: gizi ibu hamil, sanitasi, akses air bersih, pendidikan keluarga, hingga layanan kesehatan primer. Menambah program baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila koordinasi pelaksanaannya masih lemah.

Demikian pula dalam bidang ekonomi. Indonesia selama puluhan tahun telah memiliki berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat, termasuk koperasi, bantuan pembiayaan usaha, pelatihan, hingga pendampingan UMKM. Jika muncul kebijakan baru, pertanyaan yang seharusnya dijawab adalah: apa kekurangan sistem lama yang ingin diperbaiki? Apa indikator keberhasilan yang berbeda? Bagaimana memastikan tidak terjadi tumpang tindih?

Hal yang sama berlaku di sektor pendidikan. Indonesia memiliki jaringan sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, sekolah kejuruan, hingga berbagai program bantuan pendidikan. Jika negara menghadirkan model sekolah baru, yang perlu dijelaskan kepada publik adalah celah apa yang belum mampu dijawab oleh sistem yang sudah ada. Transparansi mengenai tujuan, sasaran, dan evaluasi menjadi penting agar kebijakan dipahami sebagai pelengkap, bukan sekadar proyek baru.

Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah kecenderungan mengukur keberhasilan dari jumlah program, bukan dari hasilnya. Padahal masyarakat tidak terlalu peduli apakah bantuan berasal dari program lama atau baru. Yang mereka rasakan adalah apakah anak mereka mendapat pendidikan yang lebih baik, apakah layanan kesehatan membaik, apakah lapangan kerja bertambah, dan apakah biaya hidup menjadi lebih ringan.

Negara bukan perusahaan rintisan (startup) yang setiap saat harus meluncurkan produk baru agar terlihat inovatif. Negara adalah institusi yang mengelola pelayanan publik secara berkelanjutan. Yang dibutuhkan bukan sekadar kreativitas membuat nama program, tetapi kemampuan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata.

Tentu saja, tidak semua program lama harus dipertahankan. Ada kebijakan yang memang sudah usang, tidak efektif, atau tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Namun keputusan untuk mengganti atau menambah program seharusnya didasarkan pada evaluasi yang terukur, bukan semata karena perubahan kepemimpinan atau keinginan meninggalkan jejak politik.

Pada akhirnya, kualitas pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program baru yang diumumkan, melainkan dari kemampuan memperbaiki apa yang sudah ada dan menghadirkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Membangun sistem yang konsisten mungkin tidak sepopuler meluncurkan program baru, tetapi justru itulah ciri negara yang institusinya kuat. Sebab kemajuan sebuah negara lahir dari kesinambungan kebijakan yang efektif, bukan dari kebiasaan mengulang titik awal setiap kali kepemimpinan berganti.