Digeber 80 Ribu Cabang, tapi Sepi Pembeli: Ironi Koperasi Merah Putih?

Fenomena peluncuran program ekonomi berskala besar tanpa fondasi yang matang bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, publik kembali dihadapkan pada proyek ambisius seperti Koperasi Merah Putih (KMP), yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi penguatan ekonomi rakyat. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: seberapa siap model bisnis ini sebelum diperluas secara masif?

Dalam dunia bisnis, terdapat satu prinsip dasar yang sering disebut sebagai feasibility study (FS), atau studi kelayakan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk mengukur apakah sebuah usaha layak dijalankan, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan keuntungan. Tanpa FS yang matang, ekspansi besar-besaran justru berpotensi menjadi bumerang.

Kasus KMP menjadi contoh menarik sekaligus mengkhawatirkan. Dengan target pembukaan hingga puluhan ribu cabang dan investasi mencapai triliunan rupiah, proyek ini tampak melompat jauh sebelum benar-benar belajar berjalan. Bahkan pada beberapa lokasi percontohan, seperti yang disebutkan di kawasan strategis, jumlah pengunjung harian masih sangat minim dan operasional belum mampu menutup biaya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realitas di lapangan.

Masalah utama dari pendekatan seperti ini adalah asumsi bahwa skala besar dapat menggantikan validasi model bisnis. Padahal, dalam praktiknya, keberhasilan sebuah usaha justru ditentukan oleh seberapa kuat fondasinya di tahap awal. Banyak perusahaan global memulai dari skala kecil, menguji konsep, memperbaiki kekurangan, baru kemudian melakukan ekspansi. Proses ini mungkin lebih lambat, tetapi jauh lebih aman dan terukur.

Selain itu, koperasi sebagai entitas ekonomi memiliki tantangan tersendiri. Berbeda dengan program bantuan sosial yang bisa bersifat top-down, koperasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Tidak ada mekanisme yang bisa “memaksa” orang untuk berbelanja atau menjadi anggota. Kepercayaan, kenyamanan, harga kompetitif, dan kualitas layanan menjadi faktor penentu. Tanpa itu, koperasi akan sulit bersaing dengan pasar yang sudah lebih dulu mapan.

Upaya untuk menciptakan monopoli distribusi, misalnya dengan membatasi penjualan produk tertentu hanya melalui koperasi, juga bukan solusi sederhana. Dalam ekonomi modern, konsumen memiliki banyak pilihan. Jika suatu layanan tidak memenuhi kebutuhan mereka, alternatif lain selalu tersedia. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak bisa hanya bergantung pada regulasi, tetapi harus didukung oleh daya saing nyata.

Kekhawatiran publik semakin bertambah ketika melihat pola yang berulang dalam berbagai proyek sebelumnya. Program dengan anggaran besar diluncurkan dengan optimisme tinggi, namun evaluasi jangka panjang sering kali kurang transparan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, perhatian publik perlahan dialihkan ke program baru. Siklus ini menciptakan kesan bahwa pembelajaran dari kegagalan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Padahal, dalam pengelolaan kebijakan publik, akuntabilitas dan evaluasi merupakan kunci. Setiap rupiah yang diinvestasikan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampak sosial. Tanpa itu, risiko pemborosan anggaran menjadi semakin besar.

Bukan berarti semua inisiatif seperti KMP pasti gagal. Ada peluang keberhasilan jika dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati: dimulai dari pilot project yang benar-benar diuji, melibatkan pelaku usaha lokal, serta membangun sistem yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Transparansi data dan keterbukaan terhadap kritik juga menjadi elemen penting untuk memperbaiki arah kebijakan.

Pada akhirnya, membangun ekonomi bukanlah soal seberapa besar proyek diluncurkan, melainkan seberapa tepat strategi yang digunakan. Ambisi besar memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan perencanaan yang realistis dan eksekusi yang disiplin. Tanpa itu, proyek yang seharusnya menjadi solusi justru berisiko menjadi beban baru bagi negara.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS