Beras SPHP: Menjaga Stabilitas atau Memelihara Ketergantungan?

Pemerintah baru saja mengetok keputusan besar: menambah pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun. Kebijakan ini resmi membuat capaian penyaluran SPHP tahun 2026 melampaui rekor tahun sebelumnya. Bagi isi dompet harian kita, kabar ini tentu menenangkan. Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan lonjakan harga pangan, kehadiran beras subsidi di rak retail dan pasar tradisional adalah penyelamat daya beli masyarakat.

Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir: mengapa kuota beras intervensi ini harus terus membesar dari tahun ke tahun? Apakah pasar pangan kita sedang "diobati", atau justru perlahan-lahan dipaksa bergantung pada "infus" pemerintah?

Dari "Jaring Pengaman" Jadi "Mekanisme Utama"

Awalnya, SPHP didesain sebagai instrumen darurat—sebuah emergency brake saat harga beras melonjak tak terkendali akibat fenomena cuaca atau gejolak global. Ibarat obat pemadam demam, ia disuntikkan saat suhu tubuh pasar sedang tinggi.

Namun, ketika kuota SPHP terus ditambah ratusan ribu hingga jutaan ton setiap tahunnya, terjadi pergeseran fungsi yang tak disadari. SPHP tidak lagi bekerja sekadar sebagai jaring pengaman darurat, melainkan merayap menjadi mekanisme ketersediaan pasar yang permanen. Pasar beras kita seolah tak lagi sanggup bernapas normal tanpa diguyur beras subsidi secara rutin.

Risiko Mematikan Pasar Komersial

Kita tentu patut mengapresiasi kerja keras Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog yang berhasil menjaga inflasi beras tetap di bawah 1 persen sepanjang tahun ini. Itu adalah prestasi konkret yang dirasakan langsung di dapur rumah tangga.

Namun, objektivitas menuntut kita melihat dua sisi koin. Intervensi pasar secara masif dan terus-menerus memiliki side effect yang tidak murah. Ketika beras subsidi menguasai porsi pasar yang terlalu besar, mekanisme pasar beras komersial berisiko terdistorsi.

Penggilingan beras swasta skala kecil dan menengah—yang tak memiliki akses pada dana subsidi—bisa gulung tikar karena kalah saing secara harga. Tanpa disadari, dalam jangka panjang, ekosistem perberasan nasional justru makin rentan karena pilihan pasar menyempit dan ketergantungan pada anggaran negara makin membesar.

Perlunya Exit Strategy yang Jelas

Pemerintah tentu tidak bisa selamanya mengguyur pasar dengan beras SPHP. Kebijakan yang bijak adalah kebijakan yang memiliki peta jalan transisi (exit strategy).

Kita tidak menuntut SPHP dihentikan sekarang juga—itu tentu langkah konyol di tengah kondisi paceklik. Yang kita butuhkan dari Bapanas dan kementerian terkait adalah indikator penurunan kuota secara bertahap seiring membaiknya produksi dan rantai pasok nasional.

Setiap kali kuota SPHP ditambah, harus ada target jangka panjang yang setara untuk memperbaiki produktivitas petani, memotong rantai distribusi yang berbelit, serta membenahi infrastruktur pascapanen. Intervensi pasar harus dibarengi dengan pembenahan akar masalah hulu.

Pertanyaan untuk Kita Semua

Beras murah adalah hak rakyat, dan menjaga harganya adalah kewajiban negara. Namun, apakah kita ingin terus-menerus merayakan besarnya kuota bantuan, atau kita lebih merindukan hari di mana pasar perberasan nasional mampu berdiri mandiri tanpa perlu disuntik 1 juta ton beras subsidi setiap tahunnya?

Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan: menjadikan SPHP sebagai "penyembuh" struktural, atau sekadar "pereda nyeri" yang melestarikan ketergantungan?