Bongkar Sel Mewah Tanpa Audit Forensik, Perobohan di Lapas Cibinong Blunder Hukum atau Kesengajaan?

Gambar alat berat yang merobohkan deretan bangunan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong mendadak memenuhi linimasa berita. Publik bersorak, menganggapnya sebagai tindakan tegas pemerintah dalam membersihkan praktik diskriminasi di balik jeruji besi.  

Namun, di balik riuh tepuk tangan melihat dinding-dinding itu runtuh, pernahkah kita bertanya: apakah memusnahkan bangunan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru tanpa sadar memusnahkan bukti kunci?

Sikap terburu-buru merobohkan 10 unit bangunan yang disinyalir berfasilitas bak 'apartemen' ini menyimpan satu celah besar yang luput dari perhatian. Dalam kacamata hukum dan transparansi publik, bangunan fisik bukan sekadar dinding semen—ia adalah barang bukti.  

Bukan Sekadar Tembok, Ini Soal Rantai Pasok dan Aliran Dana

Mari kita berpikir jernih. Fasilitas mewah dengan pendingin udara, kulkas, hingga perangkat elektronik mutakhir tidak mungkin muncul begitu saja secara ajaib dari balik kantong warga binaan. Ada rantai pasok material yang masuk melalui gerbang utama, ada pekerja konstruksi yang melintas, dan yang paling krusial: ada aliran dana yang mengalir dalam jumlah tidak sedikit.  

Ketika bangunan tersebut langsung digempur hingga rata dengan tanah, kita kehilangan kesempatan emas untuk melakukan forensic asset mapping (pemetaan forensik aset). Berapa nilai riil konstruksinya? Bahan material apa saja yang digunakan? Siapa vendor yang memasukkannya?  

Tanpa audit investigatif yang mendalam terhadap struktur fisiknya, kita hanya menghancurkan "hasil akhir", tetapi membiarkan "sistem dan aktor" yang memungkinkannya tetap aman melenggang. Menggempur bangunan tanpa audit yang komprehensif berisiko menjadi ajang kompromi kilat untuk menutup jejak pelanggaran yang lebih luas.  

Teknologi Digital Twin: Rekam Dulu, Baru Robohkan

Kita tentu tidak menolak pembongkaran fasilitas ilegal tersebut. Namun, cara yang kita pilih menunjukkan seberapa matang tata kelola hukum kita.  

Di era modern saat ini, langkah ideal yang semestinya diambil sebelum alat berat diturunkan adalah menerapkan protokol Digital Twin (kembaran digital) dan pemetaan forensik aset. Sebelum satu ayunan martil menyentuh dinding, seluruh bagian bangunan diukur dan direkam secara digital 3D.

Data spasial ini akan mencatat setiap sudut, material, hingga jenis instalasi listrik yang terpasang. Dokumen digital ini menjadi berkas bukti yang sah dan tidak bisa dimanipulasi untuk melacak transaksi keuangan di baliknya. Setelah seluruh data forensik fisik dan inventarisasi barang tersimpan rapat, barulah tindakan perobohan dilakukan.  

Transparansi Barang Sitaan dan Ujian Keadilan

Hal penting lainnya adalah akuntabilitas barang-barang yang ada di dalamnya. Barang elektronik dan perabot yang disita harus dibuka secara transparan kepada publik mengenai jumlah dan rencana penanganannya. Tanpa transparansi hasil audit inventarisasi, publik hanya bisa menerka-nerka: apakah barang-barang tersebut benar-benar disita untuk negara, atau sekadar berpindah tempat ke ruangan lain?  

Penegakan hukum yang berwibawa tidak diukur dari seberapa keras suara alat berat yang merobohkan tembok, melainkan seberapa dalam analisis dan pembuktian yang mampu membongkar hingga ke akar masalahnya. Jangan sampai aksi spektakuler di depan kamera justru menjadi tirai penutup bagi fakta-fakta yang seharusnya diungkap di muka persidangan.  

Jadi, ketika kita melihat tembok-tembok mewah itu rata dengan tanah, mari tanyakan pada diri sendiri: apakah kita baru saja menyaksikan keadilan ditegakkan, atau justru melihat pintu pengusutan tuntas resmi ditutup?