Lintang Siltya Utami | Rahel Ulina Br Sembiring
Presiden Prabowo (ANTARA/Bayu Pratama S)
Rahel Ulina Br Sembiring

Bayangkan sebuah tim sepak bola yang baru bermain dua musim, tetapi sang manajer sudah melakukan pergantian pemain hingga tujuh kali. Alih-alih membangun kerja sama tim yang solid, para pemain justru diselimuti rasa cemas jangan-jangan mereka adalah target "buang" berikutnya. Analogi inilah yang paling pas untuk menggambarkan dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Baru saja memasuki Oktober 2026, publik kembali disuguhi drama perombakan kabinet. Melansir laporan resmi Suara.com, Presiden Prabowo resmi melakukan reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya. Dari kursi Menko PMK, Kapolri, hingga jajaran menteri teknis kembali dirombak secara masif.

Sebagai rakyat biasa yang menonton dari luar ring, kita patut bertanya: ada apa sebenarnya dengan manajemen kepemimpinan di Istana? Apakah ini wujud ketegasan, atau justru cerminan ketidakstabilan perencanaan sejak awal?

Bermain Rombak, Lupa Memberi Ruang Tanggung Jawab

Di mata rakyat, tingginya frekuensi bongkar pasang ini mulai terasa kurang efektif dan cenderung menghabiskan masa jabatan. Kita tahu masalah di Indonesia ini tidak berkurang, justru bertambah banyak dan semakin kompleks setiap harinya. Mengatasi krisis ekonomi, stabilitas pangan, hingga lapangan kerja membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, bukan menteri yang umurnya hanya seumur jagung.

Sebagai pemimpin yang memilih langsung pembantunya, presiden seharusnya memberikan ruang, waktu, dan otoritas penuh bagi sang menteri untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Mengevaluasi kinerja itu wajib, tetapi jangan langsung main rombak begitu saja tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan hasil kerjanya. Jika setiap masalah instan diselesaikan dengan pemecatan, birokrasi di bawahnya hanya akan sibuk beradaptasi dengan visi baru menteri baru, sementara program rakyat menjadi terbengkalai.

Mengorbankan Profesional Demi Dinamika Politik?

Sorotan publik paling tajam tentu tertuju pada pola pencopotan figur profesional. Salah satu contoh nyata yang masih hangat di ingatan publik adalah pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan pada pertengahan September kemarin, yang kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara.

Pencopotan Purbaya memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa figur yang dikenal kompeten dan profesional justru didepak di tengah jalan saat reformasi fiskal sedang berjalan? Kejadian seperti ini memicu skeptisisme di mata rakyat: apakah kursi kabinet memang disediakan untuk profesional yang bekerja, atau sekadar menjadi komoditas barter politik yang bisa digeser kapan saja demi memuaskan parpol koalisi?

Saatnya Fokus pada Solusi, Bukan Sensasi Pergantian

Rakyat hari ini sudah lelah melihat pengumuman di Istana yang melulu berisi wajah baru atau wajah lama yang sekadar diputar posisinya. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah hasil kerja nyata yang berdampak pada isi dompet dan piring makan mereka.

Tujuh kali reshuffle dalam waktu kurang dari dua tahun adalah sinyal merah bagi manajemen pemerintahan. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa menteri bukanlah pion catur yang bisa dibuang begitu saja setiap kali ada dinamika politik yang goyang. Sudah saatnya menghentikan tradisi bongkar pasang ini. Biarkan kabinet yang ada sekarang bekerja secara fokus, bertanggung jawab, dan buktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk menyelesaikan tumpukan masalah rakyat, bukan sibuk mengurus urusan internalnya sendiri.

Pada akhirnya, bongkar pasang jabatan kabinet tidak boleh terus-menerus dimaklumi sebagai hal yang lumrah karena rakyat membutuhkan kebijakan matang yang dieksekusi hingga tuntas. Jika ritme kerja terus diinterupsi oleh urusan birokrasi, pemerintah dikhawatirkan hanya akan sibuk menata ulang formasi alih-alih mencetak gol bagi kesejahteraan rakyat.