Kabut Asap Lintas Negara, Jangan Biarkan Tanggung Jawab Menguap

Ketika kabut asap melintasi perbatasan, masyarakat jatuh sakit, dan satwa kehilangan habitat, keseriusan pemerintah semestinya diukur dari tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan pejabat. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sebagai bencana musiman. Ketika kabut asap mencapai Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Vietnam, persoalannya telah melampaui batas wilayah Indonesia. Ini bukan sekadar urusan pohon yang terbakar, melainkan krisis lingkungan, kesehatan publik, dan tanggung jawab negara.

Greenpeace Indonesia melaporkan pada September 2026 bahwa kabut asap telah berdampak pada sejumlah negara Asia Tenggara, sementara jutaan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera menghadapi paparan asap berkepanjangan. Organisasi tersebut juga mengkritik belum adanya penetapan status bencana nasional untuk krisis kabut asap ini. Lantas, di mana ukuran keberhasilan pemerintah ketika masyarakat masih harus menghirup udara tercemar?

Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya patut mendapat pertanyaan kritis. Apa pertimbangan pemerintah dalam menentukan skala penanganan karhutla, dan apakah perlindungan masyarakat sudah menjadi prioritas utama?

Penetapan status bencana nasional memang tidak otomatis menjadi kewajiban setiap kali kebakaran meluas. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, kerusakan, kemampuan pemerintah daerah, serta kebutuhan koordinasi nasional. Namun, ketika dampaknya meluas dan kapasitas daerah menghadapi tekanan besar, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka dasar pengambilan keputusannya.

Jangan sampai publik justru bertanya-tanya apakah penetapan status bencana nasional akan mengganggu prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Pertanyaan tersebut bukan bukti bahwa anggaran kedua program itu benar-benar menjadi alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Akan tetapi, pemerintah perlu menunjukkan bahwa anggaran penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan perlindungan lingkungan tidak dikorbankan oleh prioritas pembangunan lainnya.

Program pembangunan penting, tetapi keselamatan manusia tidak boleh ditempatkan sebagai urusan nomor sekian. Di balik kepulan asap, ada kerusakan ekologis yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat perkotaan. Habitat satwa liar menyusut, tumbuhan musnah, sumber makanan terganggu, dan keseimbangan ekosistem rusak. Kebakaran pada lahan gambut bahkan dapat menghasilkan emisi dalam jumlah besar dan meninggalkan dampak lingkungan yang berlangsung lama.

Pada saat bersamaan, masyarakat harus menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat paparan partikel halus dalam asap. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan gangguan pernapasan lainnya menjadi kekhawatiran serius, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

Mereka tidak memilih untuk menghirup asap. Mereka juga tidak seharusnya dipaksa menanggung kerugian akibat lemahnya pencegahan dan pengawasan. Karena itu, pemerintah harus memastikan informasi kualitas udara tersedia secara terbuka, layanan kesehatan diperkuat, sekolah memperoleh panduan keselamatan yang jelas, dan bantuan menjangkau warga terdampak. Pemadaman api saja tidak cukup jika masyarakat dibiarkan menghadapi dampak kesehatannya sendiri.

Karhutla memang dapat terjadi akibat pembukaan lahan oleh individu, tetapi penyebab dan tanggung jawab setiap kejadian harus dibuktikan melalui penyelidikan. Aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, industri kehutanan, dan pengelolaan lahan juga harus diperiksa secara serius apabila terdapat indikasi pelanggaran.

Pemerintah tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku kecil, sementara kemungkinan keterlibatan korporasi tidak diusut secara transparan. Siapa pemilik atau pengelola lahan? Dari mana api berasal? Apakah kewajiban pencegahan kebakaran telah dipenuhi? Adakah kelalaian pengawasan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan bukti.

Bahkan, pemerintah sendiri telah mengumumkan pemeriksaan terhadap 42 perusahaan yang diduga terkait pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan pada Agustus 2026. Artinya, penyelidikan terhadap aktivitas usaha bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Tantangannya adalah memastikan proses tersebut menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas, bukan berhenti pada pengumuman.

Di tengah penderitaan masyarakat, pernyataan pejabat yang dianggap tidak sensitif atau bercanda secara tidak tepat hanya memperlebar jarak antara penguasa dan warga. Ungkapan yang mengundang tawa mungkin terdengar ringan di ruang rapat, tetapi terasa menyakitkan bagi orang yang harus mengenakan masker, membatasi aktivitas, atau membawa anggota keluarga berobat.

Pejabat publik tidak dituntut selalu berbicara dengan bahasa kaku. Namun, mereka wajib memahami kapan masyarakat membutuhkan empati, informasi yang akurat, dan tindakan konkret. Bencana bukan panggung untuk melontarkan humor yang mengabaikan penderitaan.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah bekerja keras. Publik memerlukan hasil investigasi yang dapat diperiksa, penegakan hukum tanpa tebang pilih, pemulihan ekosistem, serta evaluasi terhadap kebijakan yang gagal mencegah kebakaran berulang. Asap tidak mengenal retorika, jabatan, ataupun batas negara. Ia bergerak mengikuti angin dan membawa dampak yang harus ditanggung manusia serta alam.

Pemerintah boleh memiliki banyak program unggulan, tetapi keberhasilan pembangunan tidak layak dirayakan jika masyarakat kehilangan hak atas udara bersih. Sudah saatnya keselamatan warga dan kelestarian hutan ditempatkan di atas kepentingan pencitraan. Sebab, ketika hutan terbakar dan rakyat kesulitan bernapas, yang dibutuhkan bukan janji untuk masa depan. Yang dibutuhkan adalah keberanian bertindak hari ini.