Karhutla Tak Bisa Ditangani dengan Konferensi Pers dan Ajakan Gotong Royong

Karhutla adalah persoalan tata kelola lingkungan, penegakan hukum, transparansi informasi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan melalui konferensi pers, candaan pejabat, atau ajakan gotong royong yang terdengar menenangkan, tetapi minim penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah.

Ketika kebakaran terjadi, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa situasi sedang ditangani. Mereka berhak mengetahui seberapa luas lahan yang terbakar, berapa banyak titik panas yang terpantau, wilayah mana yang paling berisiko, dan bagaimana pemerintah mencegah api meluas. Tanpa informasi yang terbuka dan diperbarui secara berkala, masyarakat hanya menjadi penonton dalam krisis yang dampaknya mereka tanggung sendiri.

Transparansi bukan pelengkap penanganan bencana, melainkan bagian dari upaya penyelamatan. Data titik panas, titik api yang telah terkonfirmasi, luas kebakaran, serta perkembangan pemadaman perlu disampaikan melalui kanal resmi yang mudah diakses. Pemerintah juga harus menjelaskan sumber data, waktu pembaruan, dan perubahan kondisi di lapangan agar informasi tidak menimbulkan kebingungan. Titik panas yang terdeteksi melalui satelit, misalnya, tidak selalu berarti kebakaran telah terkonfirmasi. Perbedaan ini penting dijelaskan agar publik memperoleh gambaran yang akurat.

Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah memiliki data, melainkan apakah data tersebut benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat. Informasi yang hanya tersimpan dalam laporan teknis atau muncul setelah situasi memburuk kehilangan sebagian besar manfaatnya. Publik membutuhkan peringatan dini, peta wilayah terdampak, dan penjelasan mengenai langkah yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk.

Aspek kesehatan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan tambahan. Asap karhutla mengandung partikel halus yang dapat mengganggu pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit jantung atau paru-paru. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka informasi kualitas udara secara konsisten, termasuk konsentrasi PM2.5 apabila tersedia, berikut interpretasi tingkat risikonya. Data tersebut harus disertai anjuran yang jelas, seperti pembatasan aktivitas luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, penyediaan ruang udara bersih, dan akses layanan kesehatan.

Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak apakah udara di sekitarnya aman untuk dihirup. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah daerah perlu menjelaskan tindakan perlindungan yang disiapkan, termasuk kemungkinan penyesuaian kegiatan sekolah, dukungan bagi kelompok rentan, dan distribusi perlengkapan kesehatan sesuai kebutuhan. Mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan tanpa memastikan tersedianya informasi dan fasilitas yang memadai hanya memindahkan beban penanganan kepada warga.

Di sisi lain, kesiapan personel dan peralatan harus menjadi ukuran nyata keseriusan pemerintah. Berapa banyak petugas yang dikerahkan? Apakah peralatan pemadaman berfungsi? Bagaimana ketersediaan air, akses menuju lokasi kebakaran, dukungan logistik, dan koordinasi antarlembaga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka. Penanganan karhutla juga membutuhkan koordinasi dengan masyarakat setempat, pemantauan kawasan rawan, serta langkah pencegahan sebelum musim kering mencapai puncaknya.

Namun, memadamkan api saja tidak cukup. Pemerintah harus menyelidiki penyebab kebakaran, menindak pelaku tanpa pandang bulu, dan mengawasi pemulihan lahan yang rusak. Jika kebakaran berulang di kawasan yang sama, evaluasi terhadap pengawasan, pengelolaan lahan, dan penegakan hukum harus dilakukan secara serius. Tanpa pembenahan pada akar persoalan, pemadaman hanya menjadi pekerjaan berulang yang menghabiskan anggaran dan tenaga.

Ajakan gotong royong tetap penting, terutama dalam pencegahan dan perlindungan warga. Akan tetapi, gotong royong tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab institusi negara. Masyarakat dapat membantu melaporkan kebakaran, tetapi mereka tidak seharusnya menggantikan kewajiban pemerintah menyediakan personel, peralatan, informasi, dan penegakan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak diukur dari seberapa meyakinkan pejabat berbicara di depan kamera. Ukurannya adalah seberapa cepat api dikendalikan, seberapa luas kerusakan dapat dicegah, seberapa terlindungi kesehatan masyarakat, dan seberapa tegas pelanggaran ditindak. Konferensi pers boleh menjadi sarana komunikasi, tetapi bukan pengganti tindakan. Candaan mungkin meredakan suasana sesaat, tetapi tidak menghilangkan asap dari udara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah data yang terbuka, tindakan yang terukur, dan pemerintah yang bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.