Hayuning Ratri Hapsari | Oktavia Ningrum
Ilustrasi Bank Indonesia (Unsplash/@nimbostratus)
Oktavia Ningrum

Membangun bangsa itu tidak sama dengan mendirikan bank. Analogi dari B.J. Habibie ini menyentuh persoalan mendasar dalam pembangunan. Sebuah negara tidak dapat dinilai hanya dari seberapa cepat uang berputar, investasi tumbuh, atau angka pertumbuhan ekonomi meningkat. Sebab, keuntungan finansial bisa dihitung dalam periode tertentu, sedangkan membangun kualitas manusia dan kemampuan sebuah bangsa membutuhkan waktu panjang.

Bank memang membutuhkan perhitungan keuntungan, pengelolaan risiko, dan efisiensi. Namun, membangun bangsa memiliki tujuan yang lebih luas. Pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, pemerataan kesempatan, dan pembentukan institusi yang kuat tidak selalu menghasilkan keuntungan seketika. Hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian, bahkan setelah generasi yang memulainya tidak lagi menikmati hasil tersebut. Pembangunan tidak boleh terjebak dalam cara berpikir yang memperlakukan seluruh persoalan sebagai transaksi jangka pendek.

Indikator makroekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), inflasi, investasi, dan nilai tukar sangat penting. Indikator tersebut membantu pemerintah membaca kondisi ekonomi, mengendalikan risiko, dan menentukan kebijakan. Persoalannya muncul ketika angka-angka itu diperlakukan seolah-olah sudah cukup untuk menjelaskan keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tidak otomatis menjamin bahwa seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan layak atau akses pendidikan yang baik. Investasi besar juga belum tentu menghasilkan kesejahteraan merata apabila manfaatnya terkonsentrasi, sementara biaya sosial dan lingkungannya ditanggung masyarakat luas.

Bank Dunia, dalam laporan Indonesia Growth and Jobs, menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja. Laporan tersebut juga menyoroti hambatan seperti keterbatasan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta berbagai kendala yang menghambat produktivitas. Artinya, pertumbuhan bukan sekadar persoalan besarnya ekonomi, tetapi juga bagaimana ekonomi menciptakan pekerjaan berkualitas dan meningkatkan kemampuan masyarakat. 

Karena itu, kritik terhadap pendekatan ekonomi yang terlalu kaku bukan berarti menolak teori moneter atau disiplin fiskal. Stabilitas harga, kesehatan sistem keuangan, dan pengelolaan anggaran tetap diperlukan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

Investasi paling penting tidak selalu cepat menghasilkan. Bayangkan sebuah negara harus memilih antara memangkas kualitas pendidikan demi menghemat anggaran jangka pendek atau mempertahankan investasi untuk memperbaiki sekolah, melatih guru, dan memperluas akses belajar. Pilihan pertama mungkin terlihat efisien dalam laporan keuangan tahun berjalan. Namun, dampaknya terhadap kemampuan generasi mendatang dapat jauh lebih mahal.

Hal serupa berlaku untuk riset, pengembangan teknologi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Hasilnya tidak selalu muncul dalam hitungan bulan. Penelitian bisa gagal sebelum menghasilkan inovasi. Pendidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum melahirkan tenaga ahli. Pencegahan kerusakan lingkungan mungkin tidak terlihat sebagai keuntungan langsung, tetapi dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian besar di masa depan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 75,90 pada 2025, meningkat dari 75,02 pada 2024. Indeks ini mengukur dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan tersebut mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa perlu dibaca melalui kualitas hidup manusia, bukan hanya besaran output ekonomi.

Tantangan pembangunan Indonesia bukan memilih antara ekonomi dan manusia, melainkan memastikan keduanya saling menguatkan. Kebijakan ekonomi yang sehat seharusnya menyediakan ruang bagi investasi pendidikan, riset, kesehatan, infrastruktur dasar, dan industri bernilai tambah.

Setiap proyek pemerintah perlu dinilai bukan hanya berdasarkan biaya dan target penyelesaian, tetapi juga dampaknya terhadap pekerjaan, produktivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Keberhasilan program tidak cukup diumumkan melalui besarnya anggaran yang terserap; masyarakat perlu mengetahui perubahan nyata yang dihasilkan.

Bank dibangun agar modal dikelola dan menghasilkan keuntungan. Bangsa dibangun agar manusia dapat hidup lebih bermartabat, mandiri, dan memiliki masa depan. Keuntungan ekonomi tetap penting, tetapi ia kehilangan makna ketika tidak memperluas kesempatan hidup masyarakat. Jangan mengukur masa depan sebuah bangsa hanya dengan neraca hari ini. Sebab, pembangunan sejati bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, melainkan memastikan pertumbuhan itu membentuk manusia yang lebih mampu dan kehidupan bersama yang lebih baik.