Demonstrasi mewarnai sejumlah kota di Indonesia pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di Jakarta, aksi dari Greenpeace Indonesia cukup mencuri perhatian melalui bentangan spanduk kuning tentang krisis iklim di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Langkah ini berhasil membawa isu lingkungan langsung ke tengah pusat keramaian publik.
Melalui siaran persnya, Greenpeace mengajak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada penanganan krisis iklim, karena dampaknya ikut mempengaruhi biaya hidup masyarakat. Meski dinamika di lapangan sempat beralih pada proses penertiban aksi dan penangkapan para aktivis, esensi pesan yang dibawa tetap menjadi poin penting.
Momen ini menunjukkan bahwa menarik perhatian publik terhadap isu ekologis memang membutuhkan kreativitas yang nyata. Terlebih lagi, tantangan lingkungan yang disuarakan tentu memerlukan komitmen dan penanganan jangka panjang yang jauh lebih besar daripada sekadar aksi simbolis tersebut.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu bukti relevannya kritik tersebut. Berdasarkan laporan situasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (18/10/2026), kebakaran di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, diperkirakan telah melanda sekitar 200 hektare lahan. Kondisi serupa terjadi di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur, di mana upaya pemadaman masih terus berjalan di tengah kendala medan yang sulit dan keterbatasan sumber air.
Di sisi lain, karhutla di Sumatera dan Kalimantan memiliki tantangan yang lebih luas seiring meningkatnya kebakaran sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2026. Laporan bersama Greenpeace Indonesia dan Pantau Gambut mengidentifikasi total 6.811 titik sumber asap di Indonesia, dengan rincian konsentrasi regional sebanyak 3.628 titik di Kalimantan dan 1.322 titik di Sumatera.
Dari akumulasi titik api yang mengancam ekosistem tersebut, analisis spasial lembaga-lembaga tersebut memetakan bahwa 970 titik berada di dalam 120 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sedangkan 980 titik lainnya terdeteksi di dalam 233 konsesi perkebunan kelapa sawit yang secara hukum berada di bawah pengelolaan korporasi.
Lain halnya dengan pihak Kepolisian, dalam laporan resminya, mereka menyatakan bahwa evakuasi enam aktivis Greenpeace dari Monumen Selamat Datang di Bundaran HI pada 20 Oktober kemarin dilakukan demi mengutamakan keselamatan.
Langkah menjaga ketertiban di ruang publik ini tentu penting bagi kepolisian, namun aspek pencegahan persoalan lingkungan juga memerlukan perhatian yang sama besarnya. Pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan perusahaan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tantangan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan komitmennya. Melalui transparansi langkah pencegahan dan kejelasan tanggung jawab, masyarakat dapat melihat sejauh mana penanganan yang dilakukan mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan.
Masalahnya, dampak dari krisis iklim dapat memicu kabut asap yang mempengaruhi kesehatan serta cuaca ekstrem yang menantang mata pencaharian warga. Riset Greenpeace bertajuk “Besok Harga Naik!” yang diterbitkan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa 41 persen responden merasakan dampak krisis ini pada pola konsumsi dan biaya pangan, sementara 39 persen lainnya mengalami penurunan produktivitas serta pendapatan.
Temuan tersebut menegaskan bahwa dinamika iklim berkaitan erat dengan kesejahteraan sehari-hari. Bagi para pekerja, perubahan lingkungan ini berdampak langsung pada stabilitas penghasilan sekaligus penyesuaian pengeluaran rumah tangga.
Oleh karena itu, pengelolaan risiko ekologis menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan warga. Pemerintah harus terus didorong untuk memastikan langkah pencegahan karhutla berjalan optimal, penegakan hukum dilakukan secara transparan, serta masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Meskipun aksi bentang spanduk Greenpeace di Bundaran HI berlangsung singkat, substansi persoalan yang disampaikan tetap memerlukan perhatian bersama. Keberhasilan penanganan krisis ini pada akhirnya diukur dari seberapa nyata solusi berkelanjutan yang dihadirkan pemerintah dalam mengurangi risiko lingkungan demi melindungi kehidupan masyarakat.
Baca Juga
-
Yogyakarta Tak Kunjung Hujan, BMKG Ungkap Kondisi Terkini Kemarau DIY
-
Dari Curhat hingga Sindiran: Menelaah Sisi Gelap Akun Menfess Kampus
-
Pelajaran dari Demonstrasi Prancis, saat Masalah Rakyat Membuka Mata Negara
-
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD DIY, Soroti Karhutla Hingga Program MBG
-
Ulasan Novelis as a Vocation: Mengurai Sistem Kerja Menulis ala Haruki Murakami
Artikel Terkait
Kolom
-
DPR Usulkan UU Anti Bullying: Apakah UU Khusus Bisa Jadi Jawaban Tepat?
-
Menikah, Karier, Lanjut Studi: Saat Pilihan Perempuan Selalu Dipertanyakan
-
Rela Antre Berjam-jam di Tempat Viral: Ketika FOMO Mengalahkan Logika
-
Habis Kebakaran, Terbitlah Sawit: Skema Busuk Legalisasi Perusakan Alam
-
Foto Baru, Pakaian Baru: Haruskah Kita Selalu Tampil dengan Outfit Berbeda di Setiap Unggahan?
Terkini
-
Tayang 2026, KBS Umumkan 10 Pemain Utama Drama Spesial Sound:Track
-
Alasan Kita Sering Bicara Kepada Diri Sendiri, Bukan Karena Kesepian!
-
Jihyo TWICE Keluar dari JYP Entertainment Usai 21 Tahun, Dirikan EMITHAUS
-
The Spies Who Loved Me: Uniknya Kisah Cinta di Balik Operasi Intelijen
-
Yogyakarta Tak Kunjung Hujan, BMKG Ungkap Kondisi Terkini Kemarau DIY