Sekar Anindyah Lamase | Fairus Farizki
Massa aksi dari elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat memadati halaman Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (20/10/2026). (YourSay/Fairus Farizki)
Fairus Farizki

Halaman Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro ramai dipenuhi massa yang hadir untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah pada Selasa (20/10/2026). Massa yang terdiri dari mahasiswa, organisasi, aliansi, hingga peserta aksi tanpa atribut kelompok ini awalnya bergerak bersama dengan satu keresahan yang sama.

Meskipun membawa misi yang serupa, dinamika di lapangan menunjukkan adanya berbagai penyesuaian yang harus dihadapi para peserta. Ketegangan sempat muncul di tengah berjalannya aksi, seperti perdebatan mengenai pengaturan barisan, penggunaan atribut organisasi, hingga urutan penyampaian orasi. 

Dinamika ini memperlihatkan bagaimana proses menyatukan banyak kepala di lapangan membutuhkan koordinasi dan kedewasaan di antara sesama peserta aksi.

Situasi tersebut mengingatkan kita pada pemikiran Tan Malaka dalam bukunya yang terkenal, “Aksi Massa”, yang ditulis pada tahun 1926. Dalam karya itu, Tan Malaka menekankan bahwa sebuah gerakan massa yang kuat idealnya berangkat dari pergerakan yang tidak hanya digerakkan oleh kelompok kecil secara sepihak tanpa memahami kondisi nyata dan kepentingan massa yang lebih besar.

Gagasan klasik ini terasa sangat relevan untuk melihat dinamika demonstrasi di DPRD DIY kemarin. Berbagai isu yang disuarakan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, hingga koreksi atas kebijakan pemerintah, merupakan persoalan bersama yang dampaknya melampaui kepentingan satu golongan saja. 

Penyaluran aspirasi yang besar membutuhkan pengelolaan energi pergerakan yang baik agar dapat menghasilkan perubahan nyata. Kehadiran massa yang memadati jalan adalah langkah awal yang baik untuk membuka ruang dialog dengan pejabat publik. Agar dampak gerakan ini bisa terjaga secara jangka panjang, koordinasi yang solid menjadi kunci penting setelah aksi di jalanan selesai.

Saat demonstrasi berlangsung pada Selasa (20/10/2026), penggunaan atribut organisasi memicu perselisihan panas di lapangan. Demi menjaga kebersamaan, beberapa peserta menyarankan agar bendera kelompok diturunkan. Semangat persatuan ini ditegaskan oleh berbagai macam massa aksi yang menyerukan, “Kita semua di sini adalah SATU, RAKYAT!”.

Di sisi lain, perkumpulan massa dari Forum BEM DIY fokus memastikan poin tuntutan tersampaikan lebih dahulu ke DPRD. Sementara itu, massa yang lain mengingatkan agar penggunaan jas almamater mereka jangan sampai membuat jarak antar peserta. Berbagai pandangan ini memperlihatkan proses kacaunya proses koordinasi di antara mereka.

Kehadiran organisasi jelas penting untuk menggalang massa dan menyusun tuntutan secara terstruktur. Tetapi momen ini menjadi pengingat berharga agar fokus utama tetap tertuju pada tujuan bersama, bukan pada ego kelompok. Atribut tentu bukan masalah, asalkan simbol tersebut tidak membatasi ruang bagi peserta lain untuk ikut bersuara.

Kekhawatiran terhadap formalitas audiensi juga mewarnai jalannya aksi ini. Perwakilan UII secara tegas mempertanyakan komitmen DPRD dan meminta tenggat waktu yang jelas untuk menindaklanjuti tuntutan. Sejumlah peserta lain juga mengingatkan agar massa tidak langsung membubarkan diri begitu saja setelah dokumen kesepakatan ditandatangani.

Langkah pengawalan ini dirasa penting karena setelah penandatanganan dokumen selesai, massa aksi dari UII ini memang benar-benar memutuskan untuk bergeser menuju Titik Nol Kilometer, sementara elemen massa lainnya tetap bertahan di gedung DPRD untuk terus mengawal situasi.

Tanda tangan di atas kertas tentu belum menjamin perubahan kebijakan secara instan. Gerakan ini membutuhkan satu garis disiplin koordinasi yang tepat. Di sinilah peran penting organisasi untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara solid, demi memastikan seluruh tuntutan bersama bisa benar-benar terwujud.

Melalui pemikirannya, Tan Malaka mengingatkan kita bahwa sebuah gerakan massa membutuhkan arah yang jelas serta persatuan dan pemahaman mendalam terhadap kepentingan rakyat. Persatuan di sini maksudnya adalah kemampuan untuk menyepakati strategi bersama, membagi peran dengan baik, dan mengelola perbedaan agar tidak menjadi penghalang.

Demonstrasi di DPRD DIY ini memberikan pelajaran berharga bahwa keresahan bersama perlu diubah menjadi kekuatan kolektif yang terencana. Melalui konsolidasi yang matang, kehadiran massa di jalanan akan menjadi jauh lebih efektif dalam membawa perubahan nyata yang diharapkan.