Strategi Pemerintah untuk Anggaran Vaksinasi

Indonesia resmi memulai program vaksinasi Covid-19 yang ditandai dengan prosesi penyuntikan vaksin perdana terhadap Presiden Joko Widodo pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu. Setelahnya, tahapan jadwal pemberian vaksin mulai dirilis ke publik. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa pemerintah merencanakan penjadwalan vaksin dengan cara dibagi ke dalam empat tahap yang akan dijalankan selama 15 bulan kedepan, dari Januari 2021 sampai Maret 2022.

Untuk prioritas penerima vaksin telah dikelompokkan ke dalam keempat tahapan tersebut dengan total penerima diperkirakan sebanyak 182 juta masyarakat Indonesia dengan perkiraan total vaksin sebesar 426,8 juta dosis. Angka ini lebih besar dibanding target herd immunity Indonesia berdasarkan standar yang ditetapkan WHO, dimana 15% dari total dosis tersebut akan diperuntukkan sebagai cadangan.

Anggaran Vaksinasi

Menurut informasi, Bio Farma menetapkan harga vaksin Sinovac pada kisaran Rp200.000 per dosis. Namun masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya vaksin. Pada Rabu, 16 Desember 2020 lalu Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 akan diadakan secara gratis. Pengumuman tersebut sekaligus menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran agar menjamin ketersediaan dana untuk vaksin pada APBN 2021.

Adapun total dana yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 mencapai Rp73 triliun dengan rencana alokasi dari APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, dari sisa anggaran PEN 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta sisanya menggunakan realokasi dan refocusing dari anggaran belanja K/L

Strategi Pemerintah Siapkan Dana

Untuk mengumpulkan sejumlah dana tersebut, Menteri Keuangan telah menyiapkan beberapa strategi yang tertuang dalam surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 yang menguraikan beberapa instruksi yang harus dilaksanakan dalam rangka realokasi dan refocusing anggaran, yaitu:

(1) dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal seperti sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni (RM). Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal yang bersifat nonoperasional;

(2) penghematan difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan; dan

(3) K/L menyampaikan rekapitulasi penghematan belanja menurut program dengan format yang ditentukan paling lambat tanggal 19 Januari 2021.

Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa timnya akan tetap memangkas belanja K/L sebesar Rp58 triliun, atau turun 5,6% dari sebelumnya Rp1.032 triliun menjadi Rp974 triliun. Selain itu, peran serta Pemda juga sangat diharapkan dalam rangka mengumpulkan dana vaksinasi ini. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusian vaksin nantinya juga akan melibatkan pemerintah daerah di tiap provinsi. Bantuan Pemda berupa operasionalisasi lapangan serta kegiatan vaksinasi di Puskesmas. Oleh sebab itu, Pemda harus mengalokasikan minimal 4% dari total alokasi DAU atau dari DBH bagi Pemda yang tidak mendapatkan alokasi DAU sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Distribusi Vaksin

Sebagai tahap awal pengadaan vaksin, pemerintah telah mengalokasikan Rp2 triliun dari APBN 2020 sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Bio Farma (Persero). Sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas untuk pengembangan Vaksin Covid-19 mRNA dan Viral Vector serta Ekosistem Digital Healthcare, peningkatan jumlah PCR Test, penyediaan obat-obat penanganan Covid-19, peningkatan fasilitas kesehatan nasional, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan.

Proses vaksinasi tahap 1 telah berjalan ditandai dengan total sebanyak 100 ribu tenaga kesehatan yang sudah divaksin dari 500 ribu yang didaftarkan. Vaksinasi tahap 1 ini ditargetkan selesai Februari. Tahap selanjutnya direncanakan untuk tenaga kesehatan serta aparat penegak hukum, TNI dan Polri. Total vaksinator di Indonesia diperkirakan sebanyak 30.000 orang, dengan target dalam satu hari 1 vaksinator untuk 30 orang agar 27 juta orang bisa disuntik dalam satu bulan. Strategi ini diharapkan mampu mendistribusikan vaksin ke 144 juta orang dalam satu tahun.

Proses pendistribusian yang ditargetkan berlangsung hingga tahun 2022 mendatangkan kekhawatiran bagi beberapa kalangan masyarakat yang ingin divaksin sesegera mungkin. Sampai saat ini belum ada keputusan tentang keterlibatan pihak swasta dalam impor vaksin, karena dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi seperti halnya rapid test maupun PCR pada masa awal pandemi. Apabila pemerintah memberi izin untuk pihak swasta, maka regulasi serta pengawasan juga harus dilaksanakan secara ketat.

Dukungan Masyarakat

Pemerintah telah berkomitmen penuh untuk melaksanakan program vaksin gratis dari hulu hingga ke hilir. Namun, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk meyukseskan upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui program vaksinasi ini. Apabila vaksinasi berjalan dengan lancar, maka optimisme pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut karena masyarakat bisa kembali berkativitas, sehingga anggaran fantastis tidak menjadi masalah. Namun yang terpenting, selama program ini berjalan seluruh protokol harus tetap dilaksanakan.

Oleh: Rezky Yosepha Tarigan / Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan