Terbongkar! Anggota DPR Pajaknya Dibayarin Negara, Netizen: Terus Gaji Gede Buat Apa?

Dunia maya lagi-lagi dihebohkan sama kelakuan para wakil rakyat kita di Senayan. Kali ini bukan soal ketok palu RUU kontroversial, tapi soal isi dompet mereka yang bikin kita semua cuma bisa elus dada.

Gimana nggak? Terbongkar kalau gaji dan belasan tunjangan anggota DPR itu pajaknya ditanggung oleh negara!

Yap, kamu nggak salah baca. Saat kita yang gajinya pas-pasan ini harus rela dipotong PPh setiap bulan, para anggota dewan yang terhormat malah santai karena pajak penghasilan mereka dibayarin pakai uang kita juga. Fakta ini auto bikin netizen se-Indonesia ngamuk berjamaah.

Privilese yang Bikin Sakit Hati

Kabar ini viral setelah potongan wawancara Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyebar luas. Ia menyoroti betapa nggak adilnya aturan ini. Di saat karyawan swasta pontang-panting bayar pajak, para pejabat negara yang gajinya selangit malah dapat “tunjangan pajak.”

“Kenyataan yang menyakitkan, gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan (DPR) itu pajaknya ditanggung negara, itu tidak fair. Sedangkan karyawan swasta itu bayar Pajak Penghasilan. Ini dosa lintas generasi,” ujarnya dalam video yang diunggah Pandemic Talks.

Sebagai info, total penghasilan seorang anggota DPR bisa tembus di atas Rp100 juta per bulan. Itu sudah termasuk gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan perumahan yang sampai Rp50 juta, dan tentu saja, tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2,6 jutaan.

Jadi, pajaknya bukan nggak ada, tapi ada yang nanggungin. Siapa? Ya negara.

Netizen Nggak Tinggal Diam, Komentarnya Pedes Banget!

Begitu kabar ini meledak, kolom komentar di berbagai media sosial langsung jadi panggung luapan kekesalan rakyat. Nggak pakai filter, para netizen langsung mengeluarkan unek-unek mereka dengan gaya yang lucu, satir, sampai bikin nyesek.

Ada yang langsung ngebandingin nasibnya sebagai karyawan biasa. Kayak komentar satu ini yang relate banget sama para pekerja kantoran.

"Kerja tahunan di swasta..blm pegang gaji sdh kena PPh.. kinerja yg d pelototin KPI nya..tdk blh terima amplop dr kontraktor tp rutin amplopin otoritas .. begitu narik pesangon dipotong pajak 25%. Tp yg joget2 3 jt/hr gk byr pajak.. Subhanallah..Negara apa ini Yaa Allah..??"

Ada juga yang mempertanyakan logika di balik semua fasilitas mewah yang diterima anggota dewan. Pertanyaan polos tapi nyelekit ini jadi salah satu yang paling banyak disukai.

"Udah maa suami/istri ditunjang, anak juga tempat tinggal, beras, bensin, dll ditunjang, terus gaji kalian yang besar itu untuk apa guys kalo semua di tunjang?"

Komentar lain menyoroti betapa ironisnya situasi ini. Rakyat yang mereka wakili diperas pajak, sementara mereka sendiri menikmati keistimewaan.

"Siapa yg bikin aturan anggota DPR nggak kena pajak? Koq bisa? Sementara rakyat yg diwakilinya di hajar pajak bertubi² Insane! Jangan diistimewakan dong, satu hal ini bisa bikin lupa diri kalo dewan duduk di kursi itu punya tugas sbg wakil rakyat, yg mana rakyatnya byr pajak"

Saking gemasnya, ada netizen yang sampai menyarankan solusi ekstrem dengan nada sarkas yang kental.

"Coba deh di buat UU agar gaji DPR itu di kenakan pajak 50%, tdk ada uang pensiunan,hanya terima uang terima kasih,tp di pot lg 50%. Semua Pot itu di masukkan lg ke kas negara sbg pemasukan PAJAK. Biar kelihatan tuh mana yg beneran krj u RAKYAT yg T**** ini tp msh di PAJAKin terus"

Rentetan komentar pedas ini jadi bukti kalau publik sudah muak dengan privilese yang seolah tanpa batas bagi para pejabat. Jadi, wajar nggak sih kalau rakyat marah lihat wakilnya punya hak istimewa kayak gini?