OJK DIY Catat Belasan Ribu Laporan Scam, Kerugian Tembus Ratusan Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat lebih dari 12.000 laporan penipuan digital atau scam dengan total kerugian masyarakat melampaui Rp100 miliar hingga akhir September 2026. Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, menyampaikan data tersebut saat diwawancarai seusai seremoni edukasi keuangan Permata CERITA di SMP Negeri 3 Ngaglik, Sleman, Jumat (16/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Permata Bank melalui program Permata Hati itu mengangkat tema “24 Tahun, 24 Kota, Satu CERITA”.

“Berdasarkan data resmi dari Indonesia Anti-Scam Center (IASC) untuk wilayah DIY, hingga posisi akhir September 2026 tercatat lebih dari 12.000 laporan penipuan/scam dengan total nilai kerugian masyarakat mencapai lebih dari Rp100 miliar,” ujar Eko.

Ia menyebut laporan penipuan terbanyak berasal dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Selain laporan melalui IASC, OJK DIY juga menerima lebih dari 1.000 pengaduan konsumen melalui Portal Perlindungan Konsumen. Layanan konsultasi tatap muka tercatat telah melayani lebih dari 2.000 kedatangan.

Eko menilai tingginya risiko penipuan digital perlu menjadi perhatian, terutama ketika penggunaan perangkat digital berkembang pesat di kalangan pelajar. Siswa SMP kini semakin akrab dengan smartphone dan layanan transaksi digital, sementara pemahaman mengenai keamanan finansial belum tentu berkembang seiring dengan akses tersebut.

“Pelajar SMP saat ini sangat aktif memegang gadget. Tanpa pemahaman yang benar, mereka sangat rentan menjadi sasaran penipuan, tergiur iklan pinjol ilegal, maupun perangkap judi online  yang marak disisipkan melalui iklan game atau media sosial,” tambah Eko.

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Menurut Eko, salah satu persoalan mendasar terlihat dari kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di DIY. Indeks inklusi keuangan daerah tersebut mencapai 98 persen, menempatkannya di peringkat kedua nasional. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada di angka 76 persen.

Perbedaan sekitar 22 poin persentase tersebut menggambarkan jarak antara penggunaan layanan keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi, manfaat, serta resikonya. Kondisi ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban melalui penawaran yang tampak menguntungkan.

“Artinya, dari 100 penduduk di DIY, 98 orang sudah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, tetapi baru 76 orang yang benar-benar memahami fungsi, manfaat, dan risikonya. Gap 22 persen inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber,” ujar Eko.

Ia menjelaskan bahwa modus penipuan yang dominan mencakup tawaran kerja part-time palsu melalui tugas like dan share video atau produk dengan iming-iming komisi. Pelaku juga menggunakan penawaran belanja online fiktif dan link phishing untuk mengelabui korban.

Pelajar SMP dalam Pusaran Risiko Digital

Finance and Sharia Business Unit Director Permata Bank, Rudy Basyir Ahmad, menjelaskan bahwa kelompok usia SMP berada dalam fase ketika orang tua mulai memberikan keleluasaan mengakses smartphone dan e-wallet. Pada saat bersamaan, kemampuan mengendalikan emosi dan mempertimbangkan risiko belum sepenuhnya matang.

“Rentang usia pelajar SMP merupakan masa di mana mereka mulai diberikan kebebasan mengakses smartphone dan dompet digital oleh orang tua, namun emosi dan kehati-hatian mereka belum sepenuhnya matang. Mereka sangat mudah tergiur penawaran di media sosial atau game online. Maka dari itu, literasi keuangan harus masuk sejak usia dini di jenjang SMP ini,” kata Rudy dalam keterangannya.

Permata CERITA pada 2026 untuk pertama kalinya memfokuskan edukasi keuangan pada siswa SMP. Rudy mengatakan program tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai pengelolaan uang dan keamanan transaksi digital, termasuk risiko penipuan daring, pencurian data, pinjol ilegal, dan judi online.

OJK DIY menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Eko mengatakan OJK mendorong industri jasa keuangan untuk aktif memberikan sosialisasi dan edukasi sebelum masyarakat menggunakan produk keuangan.

“Kami di OJK juga terus mengupayakan untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Pemda, dan pihak sekolah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan finansial,” pungkas Eko.

Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah dan sekolah melalui kebiasaan memeriksa informasi, menjaga data pribadi, serta tidak mudah percaya pada tawaran yang menjanjikan keuntungan instan. Di tengah meningkatnya aktivitas digital, kemampuan mengenali penipuan menjadi bagian penting dari literasi keuangan yang perlu dibangun sejak usia dini.