Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD DIY, Soroti Karhutla Hingga Program MBG

Sejumlah elemen mahasiswa dan kelompok massa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jalan Malioboro, Selasa (20/10/2026).

Aksi tersebut menyoroti dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan membawa tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi Program Strategis Nasional (PSN), tata kelola BBM bersubsidi, militerisme sipil, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Umum Aksi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII), Troy Amirul Akhmad, mengatakan aksi telah melalui konsolidasi internal dan melibatkan perwakilan dari seluruh fakultas. Ia menyebut massa KM UII yang turun mencapai lebih dari 1.000 orang.

“Massa yang turun sekitar 1.000 orang lebih, mencakup perwakilan dari seluruh fakultas di lingkungan KM UII,” kata Troy saat diwawancarai di sela-sela aksi.

Troy memaparkan tujuh tuntutan KM UII, yakni evaluasi penanggulangan karhutla dan pemulihan masyarakat terdampak; moratorium, evaluasi, serta transparansi PSN, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP; perbaikan tata kelola BBM bersubsidi; perbaikan komunikasi publik pemerintah; perampingan kabinet; penghentian militerisme sipil; serta penegakan HAM dan pembebasan aktivis.

Dalam orasinya, Troy beserta massa aksi yang lain turut mengkritik program MBG dan dampaknya terhadap anggaran pendidikan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyerap dan memotong anggaran pendidikan! Kami yang ingin kuliah di perguruan tinggi justru diperas anggarannya,” ujarnya.

Dialog Karhutla dan Tuntutan kepada DPRD

Penanganan karhutla menjadi salah satu pokok pembahasan ketika perwakilan KM UII berdialog dengan Muhammad Yazid selaku anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mahasiswa mendesak evaluasi penanggulangan kebakaran dan pemulihan masyarakat terdampak, sekaligus mempertanyakan belum ditetapkannya karhutla sebagai bencana nasional.

Anggota DPRD tersebut menyatakan secara pribadi menyayangkan keputusan pemerintah pusat. Ia juga menyebut pihaknya terus mendorong Gubernur DIY membantu masyarakat terdampak.

“Kami ini anggota legislatif daerah. Keputusan di DPRD tidak bisa ditentukan oleh satu fraksi saja, karena ada 55 anggota dari berbagai fraksi. Namun kami terus mendesak Gubernur DIY untuk membantu korban karhutla,” katanya.

Dalam dialog lanjutan, anggota dewan itu meminta waktu dua hingga tiga hari untuk membawa tuntutan ke forum rapat. Setelah mahasiswa meminta komitmen tertulis, anggota DPRD tersebut menandatangani dokumen aspirasi di hadapan massa.

“Di sini ada 55 anggota dari berbagai fraksi yang memiliki mekanisme internal. Saya sebagai pimpinan fraksi akan mengagendakan dan membawa seluruh tuntutan ini ke forum rapat dewan dalam waktu 2 sampai 3 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, massa juga memprotes terbatasnya jumlah anggota dewan yang menemui mereka. Dari total 55 anggota DPRD DIY, hanya tiga orang yang hadir menemui massa aksi, yakni Tri Nugroho dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Yazid dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan RB Dwi Wahyu dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Muhammad Yazid menyatakan, “Kami pasti akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ini secara resmi.”

Orasi Penutup Soroti Kepemimpinan Nasional

Dalam orasi penutupnya, Herman dari STIE Widya Wiwaha menyoroti penanganan bencana dan kondisi ekonomi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mempertanyakan dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dua tahun Prabowo-Gibran memimpin, lihat kekacauan yang terjadi, kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, krisis ekonomi, apakah ada penanganan yang mensejahterakan rakyat? Belum ada!” ujar Herman dalam orasinya.

Herman juga mengajak massa aksi untuk menjaga solidaritas dan tidak mudah terprovokasi.

Meski tuntutan telah disampaikan kepada perwakilan DPRD DIY, aksi demonstrasi belum berakhir. Hingga Selasa sore (20/10/2026), situasi di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, masih diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Aksi saling berhadapan tersebut masih berlangsung ketika laporan ini disusun.