Pilihan Sulit Dengan Dibukanya Tambang di Sangihe

Pada saat ini, perekonomian tiap orang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal ini terjadi karena pandemi covid-19. Pasalnya, telah dilakukan pembatasan di mana-mana.

Hal ini juga tidak luput dari kepulauan kecil yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina yaitu Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Di kepuluan ini, pandemi memberikan dampak yang cukup besar, termasuk dari segi ekonomi.

Kepulauan Sangihe pada saat ini dihebohkan dengan akan dibukanya lokasi pertambangan. Banyak aktivis lingkungan dan juga masyarakat yang menolak pembukaan tambang ini karena merusak ekosistem lingkungan dan merugikan masyarakat Sangihe dari segi ekonomi.

Pembukaan tambang ini telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Lokasi dari tambang yang akan dibuka memakan wilayah Kepulauan Sangihe seluas 42.000 hektar atau hampir setengah wilayah Kepuluan Sangihe.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di daerah yang akan menjadi lokasi tambang membuat mereka menyetujui perjanjian yang dimana tanah akan dibeli seharga 5.000 rupiah per hektarnya.

Masyarakat berada diantara pilihan yang sulit. Mereka juga tidak mau merusak alam dengan dibukanya tambang, namun tuntutan keadaan membuat mereka terpaksa menjual tanah juga dengan harga yang murah.

Resiko dari dibukanya tambang ini cukup besar, lingkungan dan ekosistem di kepulauan kecil tersebut akan terancam rusak, serta masyarakat akan rugi dari segi ekonomi.

Diharapkan pemerintah mengayomi masyarakat dengan lebih baik lagi. Hal seperti terjadi juga dikarenakan pemerintah masih kurang dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada.

Alih-alih membuka tambang, ada baiknya pemerintah mengembangkan sumber yang ada dengan mengembangkan SDM di sekitarnya. Hal itu lebih baik daripada menggunakan perusahaan asing. Hal ini akan menolong masyarakat dari segi ekonomi dan lingkungan.