Membunuh Dongeng Masa Kecil, Pemuda di Tengah Riuh Agora Politik

Denyut nadi sejarah politik Indonesia, dari masa ke masa, tak bisa dilepaskan dari peran pemuda. Peran monumental paling mutakhir kaum muda dalam kancah politik adalah ketika gelombang pasang reformasi menerpa Indonesia pada medio 1990-an. Kisah kolosal mengenai kaum muda yang mengubah paras politik nasional yang sudah puluhan tahun membeku.

Peristiwa itu sebenarnya berkelindan dengan rentetan sejarah kaum muda dalam pentas politik pada era-era sebelumnya. Epos pemuda setidaknya bermula pada kongres pemuda yang menghasilkan “trimurti” identitas politik kebangsaan tahun 1928, tepat dua tahun sejak kolonial Belanda membuang “tokoh-tokoh tua” pergerakan kemerdekaan ke Digul dan luar negeri.

Kaum muda pula yang menginisiasi “penculikan” Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, sehingga disepakati Indonesia harus merdeka tanpa terlebih dulu mendapat persetujuan Jepang atau pihak sekutu. Pertalian kisah itu berlanjut pada tahun 1966, ketika gerakan kaum muda terpelajar (mahasiswa) menuntut pembaruan politik dan ekonomi.

Trah politik pemuda terus menitis tanpa putus dalam tiga dekade berikutnya, dan memuncak pada gerakan mahasiswa tahun 1998. Kala itu, tak peduli pakaian yang lusuh, kulit menghitam terbakar matahari, atau lontaran gas air mata, kaum muda tetap bersetia menantang kalam-kalam sakral penguasa dengan satu tujuan: rezim Orde Baru (Orba) harus runtuh.

Impian kaum muda tersebut lantas menjadi kenyataan. Rezim Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa, ambruk. Peristiwa itu kemudian disambung dengan episode kebebasan politik dan berekspresi, yang sebelumnya menjadi “barang mahal”.

Terhitung sejak 1998 sampai 2021, wiracarita kaum muda tersebut sudah dua puluh tiga tahun berlalu. Transisi dari rezim otoriterian ke demokratis dinilai banyak kalangan sudah sukses melalui empat kali pemilihan umum yang dianggap mampu mengejawantahkan prinsip demokrasi.

Namun tak bisa dipungkiri, saga para pemuda tersebut kekinian tampak hanya sebagai totem yang beku. Sekadar babad yang diceritakan “para senior” kepada para ABG yang baru masuk bangku perkuliahan. Karenanya, setelah seluruh gelombang pasang reformasi itu menjadi buih-buih, tersisa satu pertanyaan yang mengusik: kemanakah perginya “giroh” kaum muda tersebut?

Pengulangan Sejarah “Thermidorian” Pemuda

Hegel, filsuf tersohor Jerman, pernah memberikan nasihat terkait pola “ceteris paribus” atau faktor-faktor konstan dalam sejarah. Menurutnya, kenyataan-kenyataan yang sangat penting dalam sejarah dunia, seakan-akan terjadi dua kali. Nasihat Hegel ini—percaya atau tidak—juga terjadi dalam sejarah anak muda Indonesia dalam pentas politik.

Setidaknya, kebenaran diktum itu bisa ditelusuri sejak pemuda terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1966. Pascahuru-hara mereda, tak sedikit kaum muda yang terlibat aktif membangun rezim Orba. Namun, hasilnya bisa dilihat, periode tersebut disesaki segala kemalangan masyarakat. Situasi ini pula yang membuat seorang Soe Hok Gie, eksponen gerakan mahasiswa ’66, kecewa berat terhadap sohib-sohibnya yang terlibat dalam pemerintahan Soeharto.

Dalam kadar tertentu, hal yang sama juga terjadi setelah gelombang reformasi 1998 mengalami arus balik. Tak sedikit kaum muda yang terlibat reformasi memutuskan untuk tetap terjun dalam pentas politik dengan tujuan terus mengawal proses demokratisasi. Tapi—suka tidak suka, setuju atau tidak—kiprah mereka tak lagi seheroik dulu.

Bahkan, jejak langkahnya cenderung tak terlihat dalam arena pertarungan politik, persis saat demokrasi dan kepentingan masyarakat berada dalam bahaya. Alhasil terdapat ironi, yakni ketika alumnus gerakan pemuda ‘98 banyak yang terjun ke ranah politik, praktik politik transaksional, patgulipat keuangan negara, atau aksi intoleran justru semakin tumbuh kembang di tengah masyarakat.

Sebenarnya, persoalan ini tidak khas pemuda Indonesia. Pemuda mahasiswa Perancis eksponen gerakan tahun 1968 yang tersohor itu misalnya, juga berakhir seperti kasus Indonesia. Sebab, tak sedikit eksponen “soixante-huitards” Perancis menjadi politikus ataupun pemikir yang kini justru membenarkan kebijakan neoliberal di negara tersebut.

Alain Badiou (profesor matematika cum filsafat yang juga eksponen gerakan ‘68) bahkan memopulerkan kembali istilah “Thermidorian” untuk merujuk perubahan sikap politik rekan-rekannya tersebut. Thermidorian secara etimologis berasal dari kata “Thermidor”, yakni nama bulan untuk rentang pertengahan Juli sampai pertengahan Agustus dalam kalender Perancis setelah revolusi 1789.

Pada masa itu, istilah thermidorian dipakai untuk menandai masa “moderasi” atau pengkhianatan para politikus terhadap program pembaruan sosial dan politik Perancis setelah Robespierre, kepala pemerintahan de facto Perancis, dieksekusi mati. 

Lantas, kenapa sejarah buram moderasi pemuda dalam panggung politik tersebut kembali terulang? Setidaknya, untuk kasus Indonesia, terdapat dua penyebab. Pertama, tipologi partai politik (parpol)  yang justru membendung “giroh” progresifitas pemuda. Kedua, paradigma pemuda yang masih terjebak dalam genangan ingatan kolektif mengenai “dongeng kepahlawanan” ala masa kanak-kanak.

Sistem kepartaian di Indonesia memang mengalami perubahan drastis pada era reformasi. Tak hanya soal kuantitas, tapi juga dalam kualitasnya. Kekinian, dari beragam parpol, terdapat dua tipologi besar yang teridentifikasi: (1) tipe mesin politik (machinery party); dan, (2) klientalistik.

Parpol yang beroperasi sebagai mesin politik, bisa dikatakan sebagai wujud kanal politik modern. Parpol seperti ini cenderung “cair” dalam prinsip dasar maupun program perjuangannya. Mereka tak lagi mendasarkan setiap aktivitas politiknya pada suatu identitas atau ideologi tertentu, sehingga mampu merangkul banyak kalangan—termasuk pemuda.

Meski tak diikat dengan identitas atau ideologi tertentu, politikus yang tergabung di dalamnya mampu disatukan dan digerakkan melalui sistem material reward (penghargaan). Kader-kader yang dianggap berprestasi, bakal mendapat penghargaan berupa kedudukan politik seperti masuk struktur inti partai, legislator, atau ditempatkan pada ranah pemerintahan eksekutif. Selain itu, juga bukan lagi rahasia bahwa beragam “proyek” menanti sebagai reward bagi kader yang bisa mengumpulkan banyak suara untuk memenangkan partainya di pemilu.

Tipologi parpol sebagai mesin politik memang cenderung tak lagi mempersoalkan “senioritas”. Para pemuda dimungkinkan berada dalam jajaran “top leader”. Tapi persoalannya, parpol seperti ini justru menegasikan “giroh” pemuda yang rata-rata memiliki idealisme berupa tujuan atau ideologi politiknya sendiri.

Alhasil, gairah mereka untuk berpolitik berakhir pada kekecewaan, terjakit pesimisme total, dan terperangkap dalam sikap apolitis. Jika tetap memaksakan diri, sangat terbuka pintu “pragmatisme total”, sehingga pemuda yang berpolitik hanya bertujuan mengejar material reward atau “cari makan”.

Sementara parpol bertipe klientalistik merupakan kebalikan dari tipologi mesin politik. Parpol klientalis selalu mengidentifikasikan dirinya kepada suatu identitas atau ideologi yang memiliki cita-cita politik luhur—kecenderungannya adalah populisme.

Namun, masalahnya, kaum muda kesulitan untuk berada dalam tampuk kepemimpinan internal yang diisi oleh patron-patron tua. “Belum matang secara ideologi”, atau “belum teruji kesetiaannya terhadap cita-cita partai”, biasanya menjadi alasan justifikasi penundaan reorganisasi atau peremajaan struktur pemimpin partai.

Alhasil, politikus-politikus muda hanya memiliki dua pilihan dalam parpol klientalis: (1) menjadi “klien-klien” dari politikus-politikus patron, sehingga tak memiliki kebebasan untuk mempraktikkan tujuan politik mereka; atau (2) membuat faksi-faksi dalam partai, tapi sebatas sempalan yang tak memiliki kekuatan dalam kebijakan politik. Konsekuensinya, waktu dan energi para pemuda dihabiskan untuk “internal struggle” partai—dan lagi-lagi, mengorbankan idealitas politik mereka untuk masyarakat.

Membunuh Dongeng Masa kecil

Kekecewaan-kekecewaan pemuda terhadap situasi politik yang hanya menyediakan ruang kecil untuk berekspresi, juga memiliki ekses terhadap tipologi moralitas mereka. Para pemuda kekinian—baik yang tetap berpolitik ataupun apolitis—terjerembab dalam keterpikatan terhadap kegagahan tokoh-tokoh besar yang diharapkan mau menjadi pemimpin mereka. Persis seperti anak kecil yang terpikat karena terpesona oleh “orang-orang hebat”.

Keterpikatan terhadap sosok-sosok yang dianggap sebagai “pahlawan pribadi”, sebenarnya bukanlah suatu sikap buruk dalam dunia politik. Namun, yang perlu dikhawatirkan adalah kegemaran tersebut justru mematikan rasio politik.  Kematian rasio politik itu seringkali terjadi dalam politik praktis.

Misalnya, mendukung politikus, calon gubernur, bupati, legislator, atau presiden, tanpa berbasiskan pada penilaian objektif terhadap program-program yang diperjuangkannya. Alasannya untuk mendukung hanyalah seseorang itu dianggap seperti pahlawan idolanya, entah Soekarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Syahrir.

Tapi, akibat paling buruk saat pemuda belum beranjak dari dongeng masa kecil itu adalah,  mereka tak lagi percaya pada potensialitas dirinya sendiri. Pemuda justru terus melanggengkan budaya politik feodal: “kaum muda belum saatnya menjadi aktor utama dalam panggung politik.” Jika hal ini terus terjadi, sejarah panjang perjalanan pemuda dalam politik Indonesia akan tamat.

Pembacaan atas realitas politik seperti ini seakan menimbulkan simtom ketertutupan dunia politik bagi pemuda. Lantas, apakah tak lagi ada  kemungkinan bagi pemuda untuk memiliki peran penting dalam politik? Peran itu masih ada. Tapi peran pemuda itu harus dimaknai bukan lagi sebagai “pengikut” yang notabene tak merombak karut-marut panggung politik.

Kata kunci agar pemuda tidak terjebak dalam labirin politik yang menyesatkan adalah, melakukan destruksi terhadap paradigma lama tentang politik dan juga parpol.

Destruksi terhadap paradigma lama tentang pemuda dan politik bisa diartikulasikan sebagai upaya untuk tidak lagi terjebak dalam”dongeng masa kecil” yang terbukti justru mematikan rasio politik. Pendek kata, tidak lagi menjadi seorang peniru amatiran. Destruksi ini bisa dilakukan jika para pemuda mau sebentar saja menyesapi “nasihat” Nietszche, filsuf besar Jerman, terhadap orang-orang yang ingin menjadi muridnya.

“Vademecum—vadetekum”, tulis Nietzsche dalam satu aforismenya di “The Gay Science” (1888). Aforisme itu lebih kurang berarti “jika kau ingin meniru/menghayati ajaranku, maka kau harus berpedoman pada dirimu sendiri.”  Dengan kata lain, untuk menjadi seorang politikus seperti Bung karno, Hatta, atau Syahrir, misalnya, para pemuda tak perlu menjadikan ajaran ketiga tokoh itu seperti dogma. Tak juga perlu mencari-cari sosok lain yang dianggap sama seperti orang-orang besar itu, melainkan mendidik diri agar sama atau mendekati kebesaran tokoh-tokoh tersebut.

Para pemuda justru harus bersetia pada idealisme politiknya sendiri, karena hal seperti itulah yang juga dilakukan para tokoh-tokoh besar dahulu. Bagaimana caranya? Merujuk pada kritik mengenai parpol tadi, maka membangun organisasi ataupun 'ruang' lain yang mencerminkan idealisme pemuda menjadi jalan terbaik.

Membangun 'ruang' yang mampu mengeliminasi ekses tipologi mesin politik dan juga klientalistik terhadap kebebasan politik para pemuda. Dengan kata lain, pemuda harus membangun dan membiasakan diri terhadap tradisi partai yang mengembalikan politik ke khitahnya seperti era Yunani arkais, yakni sebagai “agora” atau arena perjuangan kebaikan bersama.