Refleksi dari Demonstrasi #IndonesiaGelap

Pada 20 Februari 2025, ribuan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia turun ke jalan dalam aksi yang dikenal dengan tagar #IndonesiaGelap. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka menyuarakan protes terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Gerakan ini menarik perhatian media asing, yang menyoroti bagaimana gelombang demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil pemerintah.

Demonstrasi ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak, terutama generasi muda. Pemotongan anggaran pendidikan, peran militer yang semakin meluas dalam ranah sipil, serta pembatasan kebebasan berpendapat menjadi beberapa isu utama yang diangkat oleh para demonstran.

Artikel ini akan mengupas lebih dalam kebijakan-kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemotongan Anggaran dan Dampaknya

Salah satu isu utama yang memicu kemarahan mahasiswa adalah pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam APBN 2025. Mengacu pada laporan Reuters, anggaran pendidikan mengalami pengurangan signifikan dengan dalih efisiensi fiskal dan pengalihan dana ke sektor infrastruktur. Namun, pemotongan ini justru berdampak besar pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemangkasan anggaran berdampak langsung pada program beasiswa yang sebelumnya mendukung ribuan mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Selain itu, banyak perguruan tinggi negeri yang harus menaikkan uang kuliah tunggal (UKT), sehingga akses terhadap pendidikan tinggi semakin sulit bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar semakin sulit diakses, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa?

Lebih jauh lagi, pemotongan anggaran ini berimbas pada kualitas tenaga pengajar dan fasilitas akademik. Beberapa universitas terpaksa mengurangi jumlah dosen kontrak dan membatasi penelitian akibat keterbatasan dana. Dalam jangka panjang, keputusan ini dapat menghambat inovasi dan daya saing akademik Indonesia di tingkat global.

Militerisasi Peran Sipil: Ancaman bagi Demokrasi?

Di luar isu ekonomi, demonstrasi #IndonesiaGelap juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin sering menempatkan perwira militer aktif dalam posisi strategis di kementerian dan lembaga sipil. Mengacu pada laporan Komnas HAM, tren ini berpotensi merusak prinsip supremasi sipil dan mengancam sistem demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

Militer memiliki peran utama dalam menjaga pertahanan negara, bukan mengelola sektor-sektor sipil seperti pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Peningkatan peran militer dalam ranah sipil dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketika kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh pendekatan keamanan dibanding kesejahteraan rakyat, maka kebebasan sipil menjadi taruhannya.

Erosi Kebebasan Berpendapat

Demonstrasi ini juga mencerminkan keprihatinan atas semakin sempitnya ruang bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam aksi #IndonesiaGelap melaporkan adanya intimidasi dari aparat sebelum dan sesudah demonstrasi berlangsung. Mengutip laporan FIB Unair, tren represi terhadap aktivis dan akademisi yang mengkritik pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu indikasi nyata dari pembatasan kebebasan berpendapat adalah penggunaan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik di media sosial. UU ini, yang awalnya ditujukan untuk memberantas kejahatan siber, kini sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme di mana suara oposisi dibungkam dengan dalih stabilitas nasional.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain aspek politik, kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dalam demonstrasi ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pemotongan anggaran pendidikan, misalnya, tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada sektor tenaga kerja. Tanpa pendidikan yang memadai, tingkat daya saing tenaga kerja Indonesia bisa semakin tertinggal dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, meningkatnya peran militer dalam urusan sipil dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan di Indonesia. Seperti dilaporkan oleh The Jakarta Post, ketidakpastian hukum dan kebijakan yang cenderung represif dapat membuat investor asing berpikir dua kali sebelum menanamkan modal di Indonesia. Jika investasi berkurang, maka pertumbuhan ekonomi pun akan melambat, yang pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Demonstrasi #IndonesiaGelap bukan sekadar ekspresi kekecewaan mahasiswa, tetapi juga cerminan dari berbagai persoalan mendasar dalam kebijakan pemerintah saat ini. Pemotongan anggaran pendidikan, perluasan peran militer dalam ranah sipil, serta pembatasan kebebasan berpendapat menunjukkan adanya tren kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Pemerintah seharusnya melihat aksi ini sebagai peringatan, bukan ancaman. Dialog terbuka dan kebijakan yang lebih inklusif adalah kunci untuk meredakan ketidakpuasan masyarakat. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan muncul di masa depan. Sudah saatnya pemerintah kembali pada prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.