Gelombang Aksi Kian Memanas, Bayang-Bayang Tragedi 1998 Kembali Terngiang

Gelombang demo yang melanda Indonesia sejak 25 Agustus 2025 hingga kini kian memanas dan menyebar ke berbagai kota.

Dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya hingga Makassar, massa turun ke jalan dengan semangat yang sama untuk menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintah sekaligus melampiaskan rasa frustrasi terhadap elite politik yang dianggap jauh dari rakyat.

Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi aktivitas harian kini berubah menjadi arena protes, bentrokan, dan sayangnya juga berubah menjadi aksi anarkis.

Awalnya, unjuk rasa berlangsung di depan gedung-gedung pemerintahan. Namun dalam hitungan hari, eskalasi meningkat. Di Jakarta, kerusuhan tidak hanya berhenti di sekitar DPR, tetapi merembet dengan perusakan fasilitas umum hingga menjarah pemukiman tokoh-tokoh publik.

Kemarin Sabtu (30/8/2025) rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok menjadi sasaran. Barang-barang mewah yang dulu kerap dipamerkan di media sosial berubah menjadi target kemarahan massa. Tak lama berselang, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani diserbu dan dijarah, meninggalkan jejak amarah yang begitu nyata.

Gelombang itu terus bergulir. Rumah Eko Patrio, seorang artis yang kini menjadi anggota DPR, tidak luput dari serangan. Perabot rumah tangga diangkut begitu saja, seolah menjadi simbol betapa tipisnya batas antara demonstrasi dengan penjarahan massal.

Bahkan Uya Kuya, figur publik yang selama ini lebih dikenal di layar kaca, juga merasakan hal serupa ketika rumahnya di Duren Sawit digeruduk dan porak-poranda. Di malam yang sama, massa juga bergerak menuju rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk melanjutkan pelampiasan amarahnya.

Tak hanya rumah pejabat yang menjadi sasaran, fasilitas umum pun rusak parah. Halte TransJakarta dibakar, seluruh isi vending machine MRT dijebol, vandalisme hingga membuat jalanan ibukota dipenuhi puing-puing bekas bentrokan.

Gambaran ini memperlihatkan betapa luasnya skala kerusuhan, bukan sekadar demonstrasi, melainkan letupan kemarahan yang semakin sulit dikendalikan.

Bahkan keadaan meresahkan dan memprihatikan juga terjadi di Makassar pada Jumat (29/8/2025) kemarin. Massa membakar Gedung DPRD dan mengakibatkan 3 orang pegawai tewas.

Bukan hanya gedung DPRD Makassar saja yang dihanguskan, massa juga mengamuk dan merusak dua Pos Lantas dan Masjid Presisi Polrestabes Makassar, di kawasan Fly Over Makassar. Dua kendaraan milik pejabat kejaksaan di gedung Kejati Sulawesi Selatan juga ikut raib dibakar oleh massa.

Melihat kerusuhan ini, Presiden Prabowo Subianto segera memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas bagi pelaku tindak anarkis. Instruksinya meminta TNI dan Polri harus bertindak sesuai Undang-Undang demi memulihkan keamanan.

Kapolri pun menegaskan, aparat akan turun bersama demi mengembalikan ketertiban para pendemo yang kian memanas.

Tak Boleh Terulang Jas Merah yang Kelam

Situasi ini seolah membuka kembali ingatan kolektif bangsa terhadap tragedi Mei 1998. Saat itu, krisis ekonomi yang menghimpit rakyat berubah menjadi kerusuhan sosial yang meluas, menelan korban jiwa, penjarahan besar-besaran, dan trauma mendalam.

Kini, dua dekade lebih setelah reformasi, bayangan itu kembali menghantui. Dari jalanan hingga ke rumah pejabat, dari tuntutan politik hingga aksi anarkis, polanya terasa begitu mirip.

Namun Indonesia hari ini tidak boleh mengulang luka tragedi 1998. Reformasi telah memberi kita institusi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan saluran aspirasi yang lebih terbuka.

Pemerintah harus ingat, menekan rakyat dengan kekuatan militeristik semata justru berpotensi mengulang lingkaran kekerasan. Yang dibutuhkan bukan hanya barikade aparat, melainkan keberanian untuk mendengar, merangkul, dan mengoreksi kebijakan yang melukai hati rakyat.

Bagi masyarakat, penting pula untuk menahan diri dan jangan sampai terprovokasi dengan berita hoax di luar sana. Karena nyawa dan kesehatan lebih penting dari segalanya. Protes adalah hak demokratis, tetapi menjarah dan membakar hanya menambah kerusakan dan penderitaan.

Sejarah telah mengajarkan bahwa amarah yang tak terkendali hanya melahirkan tragedi, bukan perubahan. Jika kita sepakat ingin menghindari terulangnya kengerian 1998, maka aksi massa harus diarahkan menjadi tekanan moral dan politik yang produktif, bukan sekadar ledakan destruktif.

Semoga setelah ini, semua akan berjalan dengan baik dan menemukan titik temu yang damai sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya.