Ketika Pengabdian Tak Sejalan dengan Kesejahteraan Guru Honorer

Di banyak sekolah, terutama di daerah, ada sosok-sosok yang kehadirannya nyaris tak pernah absen. Mereka datang lebih awal, pulang paling akhir, dan sering kali menjadi tempat murid bertanya bukan hanya soal pelajaran, tetapi juga tentang hidup. Mereka adalah guru honorer, kelompok pendidik yang keberadaannya vital, namun kesejahteraannya kerap berada di posisi paling rapuh dalam sistem pendidikan kita.

Pengabdian guru honorer sering dibicarakan dengan nada kagum. Mereka digambarkan sebagai figur yang mengajar dengan ketulusan, bertahan di tengah keterbatasan, dan rela berkorban demi masa depan anak-anak didiknya. Namun di balik pujian itu, ada realitas yang jarang disentuh secara jujur: pengabdian yang terus diminta, tetapi tidak diiringi dengan jaminan kesejahteraan yang layak.

Dalam keseharian, tugas guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru berstatus tetap. Mereka mengajar, menyiapkan materi, memeriksa tugas, menghadiri rapat, bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Tanggung jawabnya nyata dan berkelanjutan. Namun, ketika berbicara soal hak, jaraknya terasa jauh. Upah yang diterima sering kali tidak sebanding dengan beban kerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kerap tidak cukup.

Banyak guru honorer harus mencari penghasilan tambahan. Ada yang mengajar les privat sepulang sekolah, berdagang kecil-kecilan, atau bekerja di sektor lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan pendidikan. Situasi ini bukan pilihan ideal, melainkan bentuk adaptasi agar profesi yang mereka jalani tetap bisa dipertahankan. Di tengah tuntutan profesionalisme, mereka juga harus memikirkan cara bertahan hidup.

Ironisnya, kondisi ini sudah berlangsung lama dan seolah menjadi bagian dari sistem yang diterima begitu saja. Guru honorer kerap diminta bersabar, menunggu kebijakan, menanti regulasi yang lebih berpihak. Kata “nanti” menjadi sangat akrab dalam hidup mereka. Sementara waktu terus berjalan, kebutuhan hidup tidak pernah menunggu.

Di sisi lain, pendidikan terus diposisikan sebagai investasi masa depan bangsa. Negara berharap lahir generasi cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun harapan besar ini bertumpu pada tenaga pendidik yang sebagian masih hidup dalam ketidakpastian. Ketika guru honorer dipaksa bertahan dalam kondisi yang tidak seimbang, kualitas pendidikan pun ikut dipertaruhkan.

Ada pula persoalan psikologis yang jarang dibicarakan. Ketidakpastian status dan penghasilan menciptakan beban mental yang tidak ringan. Guru honorer dituntut tampil tenang dan profesional di depan kelas, sementara di luar jam mengajar mereka bergulat dengan kecemasan soal masa depan. Tekanan ini perlahan bisa menggerus semangat, bahkan rasa percaya diri sebagai pendidik.

Hubungan guru honorer dengan institusi juga kerap berada di posisi yang lemah. Mereka dibutuhkan, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Suara mereka ada, namun sering tenggelam dalam struktur birokrasi. Dalam kondisi tertentu, mereka menjadi pihak pertama yang terdampak ketika terjadi perubahan kebijakan, pengurangan jam, atau penyesuaian anggaran.

Meski demikian, banyak guru honorer tetap memilih bertahan. Bukan karena tidak sadar akan ketimpangan, melainkan karena rasa tanggung jawab dan keterikatan emosional dengan murid. Ada rasa bersalah jika harus meninggalkan kelas, ada ikatan yang terbangun dari proses panjang mengajar dan mendampingi. Pengabdian inilah yang sering kali menjadi alasan utama mereka tetap berdiri di depan papan tulis.

Namun, pengabdian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan. Ketulusan bekerja bukan berarti siap diperlakukan tidak adil. Jika pengabdian terus dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya sistem, maka ketimpangan akan terus berulang. Pendidikan tidak bisa dibangun di atas pengorbanan sepihak.

Persoalan guru honorer bukan semata-mata tentang status kepegawaian. Ia adalah soal keadilan dalam memandang profesi pendidik. Selama guru honorer masih ditempatkan sebagai tenaga cadangan yang mudah diganti, selama itu pula kesejahteraan mereka sulit menjadi prioritas.

Perlu keberanian untuk mengubah cara pandang. Guru honorer bukan pelengkap, melainkan bagian penting dari ekosistem pendidikan. Mengakui peran mereka secara adil berarti menyediakan perlindungan, kepastian, dan penghargaan yang manusiawi. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang nilai yang ingin dijunjung oleh sistem pendidikan itu sendiri.

Ketika pengabdian tak sejalan dengan kesejahteraan, yang terancam bukan hanya nasib guru honorer, tetapi juga masa depan pendidikan. Sudah saatnya pengabdian dibalas dengan kebijakan nyata, bukan sekadar apresiasi simbolik. Karena pendidikan yang kuat hanya bisa lahir dari pendidik yang dihargai, bukan yang terus diminta bertahan dalam ketidakpastian.