Ilusi Kekayaan Individual: Saatnya Literasi Finansial Jadi Gerakan Warga

Urusan linimasa kita akhir-akhir ini rasanya sudah mirip seperti ruang rapat yang seragam. Saban hari, kuping kita digiring satu nasihat: “Catat pengeluaranmu!” Para influencer keuangan di media sosial tampil tanpa lelah membeberkan jurus sakti cara menyusun anggaran, memilah kebutuhan dan keinginan, menabung, meracik investasi, sampai jurus pamungkas melompati gerbang financial freedom. 

Kalau dipikir-pikir pakai akal sehat, semua itu tentu sahih adanya. Dompet kita yang tipis ini memang butuh petunjuk agar tidak habis dijarah oleh nafsu belanja yang kerap kali datang tanpa permisi.

Namun, di sinilah letak lucunya. Mengapa urusan ekonomi yang maha luas ini mendadak menciut dan mendadak selesai hanya di dalam dompet pribadi kita masing-masing? Begitu harga beras meroket, kita langsung was-was. Begitu pendapatan stagnan, kita disuruh putar otak mencari keajaiban instrumen investasi. 

Bahkan untuk urusan hemat bulanan, jurus pamungkasnya adalah pulang ke dapur dan memasak sendiri. Kita jadi begitu tekun menghitung butir nasi di piring sendiri, sampai-sampai absen melihat pemandangan yang lebih besar, yaitu ke mana sebenarnya uang satu kampung ini minggat setiap bulannya?

Padahal, kalau mau jujur, kita ini sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat soal duit. Tengok saja rapor terbaru dari OJK dan BPS dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025. Indeks melek keuangan bangsa kita sudah bertengger di angka 66,46 persen. Hebatnya lagi, anak-anak muda usia 18–25 tahun sukses mencetak skor 73,22 persen. 

Angka ini adalah bukti sahih bahwa urusan paham duit sudah jadi mainan sehari-hari generasi muda. Mereka sudah khatam bagaimana menjaga isi dompetnya, tinggal sekarang bagaimana kita memperluas teropongnya agar bisa melihat aliran uang dalam skala yang lebih besar.

Saya justru mendapat pertanyaan baru setelah mengikuti workshop Lingkar Keadilan Ruang di Baciro, Yogyakarta. Bagaimana jika kebiasaan mencatat pengeluaran tidak berhenti sebagai catatan pribadi? Bagaimana jika seratus orang mencatat belanja mereka, lalu seluruh data itu dibaca sebagai satu peta ekonomi warga?

Satu keluarga yang keluar uang buat beras mungkin cuma urusan dapur masing-masing. Tapi kalau seratus keluarga ternyata kompak menggelontorkan puluhan juta rupiah setiap bulan hanya untuk urusan perut, angka itu bukan lagi sekadar catatan saja. Ia menjelma jadi modal kekuatan ekonomi riil yang dipegang oleh komunitas.

Dari sana, warga bisa menghitung kebutuhan secara kolektif dan membangun koperasi konsumsi yang berhubungan langsung dengan koperasi produksi. Uang yang sebelumnya mengalir satu per satu melalui toko, distributor, tengkulak, dan berbagai mata rantai perdagangan dapat dinegosiasikan kembali melalui hubungan ekonomi yang lebih pendek.

Biar tidak dikira asal tebak, mari kita buka data BPS dalam Survei Pola Distribusi Perdagangan 2024. Margin perdagangan dan pengangkutan beras secara nasional itu nangkring di angka 18,72 persen dengan tiga rantai distribusi. Khusus di Yogyakarta, angkanya 18,41 persen lewat dua rantai utama, hanya beda tipis. 

Angka ini tentu tidak serta-merta menuduh tengkulak menangguk untung sendirian. Tapi, angka ini adalah bukti otentik bahwa perjalanan sebutir beras dari sawah petani sampai ke piring kita itu besar sekali ongkosnya, dan rutenya sangat bisa kita petakan.

Di titik inilah jimat pencatatan keuangan itu bisa ampuh kesaktiannya. Ia bukan lagi sekadar alat ratapan untuk meramal apakah dompet kita bakal sekarat sebelum tanggal gajian tiba. Catatan belanja itu naik kelas menjadi metode riset konsumsi yang sahih untuk mengukur seberapa perkasa daya beli sebuah komunitas.

Gagasan ini klop sekali dengan isi kepala Elinor Ostrom. Dalam bukunya yang legendaris, Governing the Commons (1990), Ostrom membuktikan bahwa warga itu sebetulnya bisa urunan bikin aturan main sendiri untuk mengelola hajat hidup bersama lewat tata kelola mandiri. Kerja sama warga tidak perlu melulu plonga-plongo menunggu komando negara saja.

Berkat kecerdasannya membedah tata kelola ekonomi berbasis komunitas ini, Ostrom diganjar Nobel Ekonomi 2009 bersama Oliver E. Williamson. Komite Nobel mencatat jasanya yang luar biasa dalam menganalisis tata kelola ekonomi, khususnya urusan commons alias “kepemilikan bersama”. Warga berdaya, ilmuwan pun dapat piala.

Di sinilah cakrawala melek finansial kita kudu ditarik lebih lebar. Tahu berapa duit masuk, keluar, dan sisa tabungan memang wajib hukumnya. Tapi, kita juga perlu tahu ke mana rombongan duit kolektif kita mengalir pergi setiap bulannya.

Begitu data konsumsi ini dibaca bareng, struk pengeluaran harian bisa berubah wujud jadi posisi tawar yang sakti. Berawal dari coretan sederhana di buku kas, kolom spreadsheet, atau aplikasi ponsel, kita bisa langsung gotong royong mendirikan koperasi, memangkas rantai pasok yang berbelit, dan menjodohkan produsen dengan konsumen secara langsung.

Walhasil, financial freedom tidak melulu soal individu yang sukses pensiun muda lalu nongkrong sendirian di tepi pantai. Ada kebebasan yang jauh lebih berdaulat ketika sebuah warga dalam komunitas kompak melek keuangan, lalu mandiri menentukan ke mana arah roda duit mereka harus berputar.