Pemberantasan korupsi sering kali dirayakan ketika seseorang dijebloskan ke penjara. Nama tersangka diumumkan, proses persidangan menjadi tontonan, dan vonis dibacakan dengan segala konsekuensinya. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak selalu mendapat porsi perhatian sebesar hukuman terhadap pelaku: ke mana perginya harta yang diperoleh dari kejahatan itu?
Pertanyaan tersebut bukan perkara kecil. Uang hasil korupsi bisa berpindah bentuk menjadi rumah, tanah, kendaraan, saham, atau kepemilikan perusahaan. Sebagian aset bahkan dapat dialihkan kepada orang lain sehingga penelusurannya semakin rumit. Pada akhirnya, negara mungkin berhasil menghukum pelaku, tetapi pemulihan kerugian tidak selalu berjalan secepat proses menjatuhkan vonis.
Di sinilah urgensi UU Perampasan Aset seharusnya ditempatkan. Rancangan aturan ini telah bergulir selama 18 tahun sebelum akhirnya disetujui DPR dalam rapat paripurna pada 19 November 2026. Waktu sepanjang itu memperlihatkan betapa rumitnya membangun instrumen hukum yang memungkinkan negara mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum orang yang melakukannya. Sayangnya, lamanya pembahasan tidak otomatis menjamin bahwa aturan yang lahir sudah menjawab seluruh persoalan.
Salah satu mekanisme yang diperkenalkan adalah perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelakunya atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui identitas maupun keberadaannya. Negara tetap harus mengajukan permohonan melalui proses pengadilan. Jadi, yang tidak disyaratkan adalah vonis pidana terhadap orangnya, bukan putusan pengadilan atas aset yang hendak dirampas.
Namun, mekanisme tersebut dibatasi oleh nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan ini menjadi salah satu titik kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset. Dalam draf sebelumnya, ambang batas yang dibahas adalah Rp100 juta. Kenaikan sepuluh kali lipat itu, menurut koalisi, berpotensi membuat aset bernilai menengah tidak dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan tanpa pemidanaan. Padahal, hasil kejahatan tidak selalu tersimpan dalam satu aset bernilai besar. Kekayaan dapat dipecah, dialihkan, atau disebar ke beberapa bentuk kepemilikan.
Persoalan lain muncul dari tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan. Instrumen ini kerap dibicarakan dalam upaya menghadapi kekayaan pejabat yang sulit dijelaskan asal-usulnya. ICW dan koalisi menilai penghapusan ketentuan tersebut membuat salah satu pintu untuk menelusuri harta tidak wajar justru tertutup. Mereka bahkan menyebut rancangan hasil pembahasan itu sebagai aturan palsu. Istilah tersebut merupakan kritik dari kelompok masyarakat sipil, bukan nama resmi undang-undang.
Ketentuan tidak berlaku surut juga menyisakan persoalan. Pasal 72 menyebut perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah aturan mulai berlaku. Dengan demikian, mekanisme baru tersebut tidak otomatis dapat digunakan untuk mengejar aset dari tindak pidana yang terjadi sebelumnya. Perkara lama masih mungkin ditangani melalui ketentuan hukum lain apabila syaratnya terpenuhi, tetapi instrumen baru ini tidak dapat diberlakukan mundur.
Pekerjaan rumah berikutnya terletak pada pelaksanaan. Pasal 74 mengatur undang-undang mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas aset terbentuk. Dua lembaga tersebut akan memegang peran penting karena aset yang dirampas bukan hanya uang tunai. Ada tanah yang perlu dirawat, kendaraan yang nilainya bisa menyusut, saham yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, hingga aset yang harus dikembalikan kepada korban.
Pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan masalah baru. Ketika aset perusahaan dirampas, misalnya, negara harus memperhitungkan kegiatan usaha, kontrak, dan nasib pekerja yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Pihak ketiga yang memiliki aset secara sah juga harus memperoleh kesempatan yang nyata untuk mengajukan keberatan. Perlindungan semacam ini penting agar upaya memulihkan kerugian tidak berubah menjadi ruang bagi kesewenang-wenangan.
Karena itu, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari pengesahannya. Publik perlu mengawasi bagaimana aset ditelusuri, bagaimana pengadilan memeriksa permohonan, siapa yang mengelola hasil rampasan, dan ke mana uangnya disalurkan. Transparansi menjadi penting karena negara sedang mengelola kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, bukan sedang menerima hadiah yang bebas diperlakukan sesuka hati.
Setelah 18 tahun menunggu, pengesahan undang-undang ini memang menjadi tonggak dalam upaya pemulihan aset. Namun, perjalanan belum selesai. Koruptor mungkin telah memiliki cukup waktu untuk mengubah hasil kejahatan menjadi bisnis yang menggurita. Negara sekarang harus membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan waktu selama itu pula untuk menemukan, merampas, dan mengembalikan kekayaan yang seharusnya menjadi hak publik.
Baca Juga
Artikel Terkait
-
Candaan Hasbiallah Ilyas Sebut Dasco Wapres Diaminkan Peserta Rapat DPR
-
Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!
-
UU Perampasan Aset, Komjak Minta Lindungi Pembeli Beritikad Baik dari Penyitaan Salah Sasaran
-
Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal
-
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi
Kolom
-
Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini
-
Jempol Ngebut, Otak Kusut: Mengapa Zombie Scrolling Bikin Makin Burnout?
-
Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur
-
Murah Menurut Standar Dunia, Mahal bagi Rakyat: Ironi Daya Beli Indonesia
-
Kebanyakan UU, tapi Minim Pelaksanaan: DPR Jangan Cuma Sibuk Membuat Aturan
Terkini
-
Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata
-
Dari Edinburgh ke Taksu Pustaka, Awi Chin Ingin Bangun Ruang untuk Semua
-
Review Film Madden: Biopik yang Gagal Menemukan Jiwa John Madden
-
Wajib Punya! 4 Sunscreen Stick Korea Mini Praktis untuk Sehari-hari
-
Review Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Brutalnya Arena Ke-50