Pansus Ijazah Gibran: Siapa yang Diuntungkan Jika Kursi Wapres Kosong?

Pernyataan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, bahwa pihak yang paling berkepentingan dengan Pansus DPR terkait persoalan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka adalah Gibran sendiri, menarik untuk dicermati. Menurut Andi, Pansus bisa menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi. Sepanjang Pansus tersebut memang berangkat dari fakta riil, tentu tidak ada masalah dengan gagasan itu.

Persoalannya, kalau saya lihat, Andi Arief seperti sedang memancing agar Pansus ini berjalan. Pertanyaannya, apakah Pansus benar-benar akan menguntungkan Gibran, atau justru ada kepentingan politik lain di baliknya?

Ada beberapa hal yang membuat saya mempertanyakan pernyataan Andi Arief tersebut. Salah satunya adalah hubungan masa lalunya dengan Denny Indrayana, salah satu pihak yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dilansir oleh situs Katadata.co.id, keduanya pernah berada dalam lingkungan aktivis mahasiswa UGM pada era Orde Baru. Kalau tidak salah, Denny juga pernah terlibat dalam Tegaklima, kelompok aktivis yang Andi Arief tergabung di dalamnya.

Hubungan masa lalu ini memang tidak membuktikan adanya koordinasi di antara mereka. Namun, menurut saya, rekam jejak tersebut tetap menarik untuk diperhatikan ketika persoalan ijazah Gibran kembali menjadi bahan perdebatan politik.

Selain itu, ada dugaan bahwa Partai Demokrat berkeinginan menyandingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Prabowo jika suatu saat posisi wakil presiden mengalami perubahan. Di sisi lain, nama Puan Maharani dari PDIP juga pernah muncul dalam spekulasi mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Pada Juni 2025, Prokalteng memberitakan spekulasi pegiat media sosial Jhon Sitorus yang menyebut AHY dan Puan dalam skenario jika Gibran dimakzulkan.

Tentu saja, kabar tersebut bukan bukti bahwa Demokrat atau PDIP sedang merancang pemakzulan Gibran. Namun, kalau kita membicarakan kemungkinan Pansus berujung pada persoalan yang lebih besar, pertanyaan tentang siapa yang mungkin diuntungkan secara politik juga tidak bisa diabaikan.

Kalau Gibran sampai dimakzulkan, kursi wakil presiden tentu menjadi persoalan penting. Meski begitu, AHY maupun Puan tidak otomatis bisa menggantikan Gibran. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden. Artinya, Prabowo juga memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Bagi saya, persoalan utamanya adalah apakah Pansus benar-benar akan memenuhi rasa keadilan dan berangkat dari fakta riil. Persoalan ijazah SMA Gibran memang masih menjadi bahan perdebatan. Namun, ia telah memperoleh gelar sarjana melalui jalur pendidikan yang melibatkan MDIS di Singapura dan University of Bradford di Inggris.

Menurut pemberitaan mengenai riwayat pendidikannya, Gibran memperoleh sertifikat GCE O-Level setelah bersekolah di Singapura. Saya sendiri pernah mengajar di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge pada 2006 sampai 2011. Jadi, saya cukup memahami bagaimana O-Level, IGCSE, dan A-Level dalam sistem pendidikan tersebut.

Setelah dari Singapura, Gibran melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia, pada 2005–2006 melalui program Diploma of Business Studies. Dalam persidangan MK pada Oktober 2026, dokumen pendidikannya turut dibahas. Menurut keterangan tim penilai kementerian, mata kuliah yang ditempuh Gibran dicocokkan dengan kurikulum Indonesia dan dinilai setara dengan pendidikan SMK bidang Akuntansi dan Keuangan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan melalui MDIS Singapura hingga memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang pemasaran dari University of Bradford pada 2010. Gelar tersebut kemudian memperoleh penyetaraan sebagai sarjana pada 2019.

Bukankah hal itu juga perlu diperhitungkan? Tentu, gelar sarjana tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh persyaratan pendidikan sebelumnya telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum. Namun, persoalan ini juga tidak semestinya diselesaikan hanya dengan dugaan. Dokumen dan riwayat pendidikannya perlu diperiksa berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik pihak-pihak yang sedang berhadapan.

Menurut saya, Pansus ijazah Gibran sebenarnya bisa menjadi hal yang baik jika memang benar-benar bertujuan mengungkap alur dan riwayat pendidikannya secara objektif, bukan untuk menjadi dasar pemakzulannya. Dengan begitu, proses ini juga bisa menjadi ajang penjelasan kepada publik mengenai bagaimana sebenarnya alur pendidikan internasional. Masyarakat bisa memahami perbedaan kualifikasi pendidikan dan tidak buru-buru menyimpulkan bahwa Gibran tidak lulus SMP atau SMA hanya karena tidak melihat ijazah yang lazim dikenal di Indonesia. Kalau memang ada dokumen atau persyaratan yang belum terpenuhi, hal itu tentu perlu dijelaskan juga secara terbuka.

Jujur saja, kalau dibandingkan dengan Prabowo, bagi saya Gibran justru terlihat lebih dekat dengan rakyat. Sementara Prabowo tampak sibuk merangkul elite dan tokoh politik sana-sini untuk mengamankan kekuasaannya, Gibran beberapa kali terlihat mengunjungi daerah yang mengalami bencana maupun menghadapi persoalan kebijakan pemerintah. Di antaranya, persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok.

Kunjungan ke daerah yang terdampak bencana memang tidak otomatis membuktikan seseorang lebih merakyat. Namun, saya melihat ada perbedaan penekanan antara upaya merangkul elite untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan kehadiran langsung di tengah persoalan masyarakat. Hal ini tidak berarti Gibran bebas dari kritik, termasuk soal pendidikannya. Akan tetapi, penilaian terhadap dirinya juga tidak seharusnya berhenti pada satu persoalan saja.

Akan tetapi, jika memang Jokowi masih punya pengaruh terhadap arah kebijakan Gibran, menurut saya, rekam jejak Jokowi ketika menjabat sedikit lebih baik dalam hal demokrasi dan HAM dibandingkan Prabowo. Salah satunya adalah pengakuan negara terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu pada masa pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, pada awal pemerintahan Prabowo, Yusril Ihza Mahendra sempat menyatakan bahwa Tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan tersebut mendapat kritik dari KontraS dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, yang mengingatkan bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.

Artinya, jika memang Jokowi masih menjadi panduan politik Gibran, kehidupan demokrasi Indonesia mungkin bisa jadi tidak seburuk sekarang. Entah kalau perekonomian rakyat, karena kehancuran kelas menengah justru terjadi pada akhir era Jokowi.

Karena itu, saya melihat wacana Pansus ini dengan dua pertanyaan. Pertama, apakah pembentukannya benar-benar diperlukan untuk mengungkap fakta mengenai persyaratan pendidikan Gibran? Kedua, jika proses itu berujung pada pemakzulan, siapa yang sesungguhnya akan memperoleh keuntungan politik?

Andi Arief boleh saja mengatakan bahwa Gibran adalah pihak yang paling diuntungkan oleh Pansus. Namun, menurut saya, kita juga perlu melihat kemungkinan lain di balik proses tersebut. Jangan sampai Pansus yang semestinya digunakan untuk mencari kejelasan justru menjadi pintu masuk bagi pertarungan untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah Presiden.