Maraknya Demonstrasi Mahasiswa Hari Ini dan Kenangan Masa Lalu Saya

Maraknya demonstrasi mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini membuat ingatan saya kembali pada masa ketika pertama kali bersentuhan dengan gerakan mahasiswa. Pemandangan jalanan yang dipenuhi massa, poster dan spanduk, orasi, serta ketegangan dengan kelompok lain mengingatkan saya bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak pernah terlepas dari dinamika gerakan mahasiswa dan rakyat.

Saya pertama kali bersentuhan dengan gerakan mahasiswa pada 1998, waktu masih kuliah di Universitas Lampung (Unila). Sejujurnya, saat itu saya tidak terlalu tertarik mengikuti demonstrasi. Ketika kawan-kawan mahasiswa bergerak dari Unila menuju Kodim di Lampung, saya justru lebih sering mengiringi mereka sampai di depan Wisma Bandar Lampung, lalu berbelok kiri menuju gang kos.

Saat itu, saya belum menganggap demonstrasi sebagai panggilan idealisme. Ketika sebagian kawan memikirkan perubahan politik setelah jatuhnya Soeharto, saya lebih sering memikirkan bagaimana segera sampai di kos. Namun, kehidupan ternyata membawa saya ke jalan yang berbeda.

Pada 1999, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Di kampus inilah saya mulai mengenal gerakan mahasiswa. Saya bergabung dengan forum studi Ideologika, kelompok diskusi yang membicarakan ideologi kiri, situasi politik, dan ekonomi Indonesia.

Beberapa kawan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ikut bergabung dalam forum tersebut. Seorang kawan mengajak saya mengisi formulir pendaftaran sebagai calon anggota (CA) PRD. Sebelumnya, saya sudah mendaftar di Dewan Mahasiswa (DEMA) UGM. Alasannya cukup sederhana: salah satu pimpinannya adalah Willy Aditya, teman sekampung saya dari Solok, Sumatra Barat, yang sekarang menjadi Ketua Komisi XIII DPR RI.

Dalam ingatan saya, DEMA UGM saat itu lebih dekat dengan pemikiran Tan Malaka. Sementara itu, kawan-kawan PRD memiliki pandangan ideologis yang tidak sepenuhnya sejalan, terutama mengenai strategi perjuangan politik dan prinsip revolusi dua tahap. PRD memandang bahwa perjuangan mewujudkan keadilan sosial membutuhkan pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya terlebih dahulu. Perbedaan pemikiran tersebut membentuk cara pandang saya terhadap gerakan mahasiswa.

Setelah menjadi CA PRD, saya ditugaskan bergabung dengan Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), organisasi mahasiswa dan rakyat Yogyakarta yang menentang Soeharto. Pada 2000, KPRP melebur dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menjadi LMND Komite Kota Yogyakarta.

Di LMND, saya terlibat dalam berbagai aksi bersama kawan-kawan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta. Saat itu PMII dipimpin Gus Mustafid, yang sekarang menjadi pemimpin redaksi AswajaNusantara.com, tempat saya bekerja sebagai admin. Kami juga membangun jejaring dengan organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu pengalaman membekas terjadi ketika kami menggelar aksi bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU). Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sedang menghadapi tekanan politik dari berbagai kekuatan. Dalam pembacaan situasi politik kami, sebagian kekuatan lama Orde Baru, termasuk Golkar, merupakan bagian dari kekuatan yang berhadapan dengan pemerintahan Gus Dur.

Aksi tersebut awalnya berlangsung seperti demonstrasi pada umumnya. Kami berorasi dan mengkritik Golkar. Namun, suasana berubah setelah terjadi pembakaran bendera partai tersebut. Saya tidak lagi mengingat siapa yang pertama kali melakukannya, tetapi tindakan itu memicu kemarahan orang-orang yang saya kenali sebagai massa Golkar.

Tidak lama kemudian, sekelompok orang berkaus GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah), organisasi yang berafiliasi dengan PPP, menyerbu kami sambil meneriakkan tuduhan, "PKI! Komunis!" Identifikasi saya terhadap kelompok tersebut bukan sekadar dugaan. Selain melihat atribut mereka, pemberitaan setelah bentrokan juga menyebut keterlibatan massa GPK dalam peristiwa tersebut.

Gus Mustafid ketika itu menjadi koordinator lapangan. Saat situasi semakin tidak terkendali, tim keamanan aksi berusaha menyelamatkan beliau dari kepungan massa dan berhasil mengevakuasinya. Saya dan beberapa kawan yang berhasil melarikan diri cukup terguncang menyaksikan kekerasan tersebut.

Peristiwa itu membekas sebagai gambaran rapuhnya ruang demokrasi. Jatuhnya Soeharto memang membuka ruang kebebasan politik yang lebih luas, tetapi tidak serta-merta menghilangkan praktik intimidasi dan kekerasan dalam kehidupan politik.

Memasuki pemerintahan Megawati Soekarnoputri, saya kembali merasakan sulitnya situasi demonstrasi. Organisasi tempat saya bernaung secara terbuka menentang kebijakan pemerintahannya. Beberapa aksi kami menghadapi serangan kelompok preman yang menurut pengamatan kami dekat dengan partai politik tertentu. Namun, demonstrasi juga berkembang menjadi gerakan massa yang lebih besar ketika berbagai organisasi mahasiswa membangun aliansi, misalnya dalam isu antimiliterisme dan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pengalaman menjadi aktivis tidak selalu berisi solidaritas dan keberanian. Sekretariat organisasi pernah diserang dan pengkhianatan politik beberapa kali terjadi. Salah satu yang paling saya ingat adalah penangkapan seorang kawan, Ignatius Kleruk Mau alias Ignas, setelah demonstrasi di Surabaya yang membawa boneka Megawati. Setelah penangkapan itu, seorang mahasiswa yang sebelumnya dekat dengan kelompok kami dan merupakan teman seangkatan Ignas justru ikut menyerang kami dalam sebuah pertemuan organisasi pers mahasiswa di UGM. Bagi saya, peristiwa tersebut juga memperlihatkan dinamika pertarungan politik di tingkat kampus.

Saya berusaha bertahan sampai menyelesaikan kuliah, meskipun beberapa kawan memilih meninggalkan aktivitas organisasi lebih dahulu. Pengalaman itu membuat saya memahami bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya berhadapan dengan kekuatan di luar dirinya, tetapi juga persoalan konsolidasi dan konsistensi di dalam organisasi.

Kini, ketika demonstrasi mahasiswa kembali mewarnai kehidupan politik Indonesia, saya tidak ingin terburu-buru menghakimi generasi mahasiswa sekarang. Situasi politik telah berubah, demikian pula persoalan yang mereka hadapi. Namun, kegelisahan melihat ketidakadilan dan keinginan melakukan perubahan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mahasiswa.

Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa demokrasi bukan hanya persoalan tersedianya ruang untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi juga membutuhkan jaminan bahwa warga negara dapat menggunakan ruang tersebut tanpa harus berhadapan dengan intimidasi dan kekerasan. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi kehilangan maknanya apabila perbedaan pandangan politik dijawab dengan pengerahan kekuatan untuk membungkam pihak lain.

Dari gang kos di Bandar Lampung hingga barisan demonstrasi di Yogyakarta, perjalanan saya sebagai mahasiswa dan aktivis mengajarkan bahwa perjuangan mewujudkan keadilan sosial merupakan jalan panjang. Tidak semua orang yang pernah berada di barisan demonstrasi kemudian menjadi tokoh politik atau pejabat negara. Ada yang menjadi dosen, guru, penulis, dan menjalani pekerjaan lain sebagaimana kehidupan pada umumnya.

Namun, bagi saya, yang lebih penting bukanlah posisi seseorang setelah meninggalkan dunia aktivisme, melainkan bagaimana ia mempertahankan nilai-nilai yang dahulu diperjuangkannya. Sebab, menjadi aktivis pada masa mahasiswa mungkin tidak sesulit menjaga konsistensi idealisme ketika berhadapan dengan berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, perjuangan demokrasi tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan barisan demonstrasi. Justru setelah itu, konsistensi terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial memperoleh ujian yang sesungguhnya.