Bayar Pajak tapi Luput Bansos: Sampai Kapan Kelas Menengah Dipaksa Makan Tabungan?

Menjadi kelas menengah di Indonesia hari ini rasanya seperti sedang dijebak dalam sebuah lelucon kebijakan yang sama sekali tidak lucu. Kita dipaksa menyaksikan narasi pertumbuhan ekonomi yang diklaim tumbuh kuat mencapai 5,6 persen, namun realitas di dompet sendiri justru terasa kian menipis.

Di tengah himpitan lonjakan harga pangan, mahalnya biaya pendidikan, hingga tagihan bulanan yang kian mencekik, kelompok ini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa status ekonomi mereka sedang merosot tajam. Data resmi menyuarakan alarm keras, di mana jumlah kelas menengah menyusut drastis dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi kisaran 46,7 juta orang saja.

Fenomena downgrade gaya hidup pun bukan lagi sekadar pilihan estetik untuk hidup minimalis, melainkan bentuk keterpaksaan ekstrem agar tidak jatuh miskin.

Sayangnya, respons yang datang dari pemangku kebijakan sering kali terasa sangat hambar dan berjarak dengan realitas di lapangan. Ketika daya beli masyarakat dilaporkan kian melorot, imbauan yang muncul dari ruang-ruang ber-AC pemerintahan justru sebatas wejangan normatif agar rakyat lebih cerdik mengatur anggaran belanja atau menahan diri dari utang konsumtif.

Solusi semacam itu jelas merupakan bentuk simplifikasi masalah yang sangat naif. Rakyat bukannya sengaja hidup boros demi kesenangan sesaat, melainkan upah riil mereka yang stagnan memang sudah tidak mampu lagi mengejar laju inflasi harga bahan pokok. Mengatur anggaran seketat apa pun tidak akan pernah menjadi keajaiban jika pendapatan bulanan habis tak bersisa hanya untuk urusan isi piring nasi dan ongkos transportasi kerja.

Pajak Dikejar Terus, Giliran Bantuan Malah Absen

Kemunafikan kebijakan ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana negara memperlakukan kelas menengah dalam urusan perpajakan. Kelompok ini merupakan barisan pembayar pajak yang paling patuh dan paling mudah dikejar. Sektor formal dipotong langsung lewat pajak penghasilan, sementara setiap aktivitas belanja harian dipatok oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berencana merangkak naik menjadi 12 persen.

Pemerintah tampak begitu agresif mengejar target penerimaan negara lewat seratus kebijakan kecil yang tumpang tindih, mulai dari pengetatan pajak digital hingga pemotongan iuran wajib lainnya. Kelas menengah secara sistemik diposisikan sebagai mesin pengeruk uang yang diandalkan untuk mendanai berbagai megaproyek dan program besar pemerintah.

Mirisnya, kontribusi besar tersebut sama sekali tidak berbanding lurus dengan jaring pengaman yang mereka terima dari negara. Kelas menengah terjebak di area abu-abu yang sangat menyakitkan karena mereka dianggap terlalu kaya untuk berhak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos), subsidi kesehatan gratis, atau bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, di sisi lain, mereka juga terlalu miskin untuk bisa tidur dengan tenang tanpa bayang-bayang kebangkrutan finansial jika mendadak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika badai ekonomi datang menerpa, kelompok mandiri ini dilepas begitu saja untuk bertarung sendirian tanpa bantalan pengaman apa pun dari pemerintah yang setiap bulan rajin memotong gaji mereka.

Uang Tabungan Habis Hanya untuk Bertahan Hidup

Dampak dari pengabaian struktural ini melahirkan fenomena miris yang kini populer dengan istilah "mantab" alias makan tabungan. Riset finansial membuktikan bahwa rata-rata saldo rekening kelompok ini merosot tajam hingga 45 persen dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Penurunan simpanan yang masif ini terjadi karena tabungan darurat terpaksa dikorbankan setiap hari hanya demi menutup defisit biaya hidup pokok yang kian melambung tinggi. Menguras tabungan untuk sekadar bertahan hidup adalah bom waktu ekonomi yang sangat berbahaya. Ketika bantalan finansial terakhir ini habis dikuras, jutaan jiwa kelas menengah akan langsung terperosok masuk ke dalam kategori kelompok rentan miskin.

Negara tidak boleh terus-menerus menutup mata dengan berlindung di balik statistik penurunan kemiskinan yang terlihat manis di atas kertas. Menekan kelas menengah lewat beban fiskal yang regresif sembari mengabaikan kebutuhan proteksi mereka adalah strategi ekonomi yang sangat picik dan bunuh diri.

Kelompok inilah yang selama ini menjadi motor penggerak bagi konsumsi domestik yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika mereka dibiarkan habis karena tabungannya mengering dan daya belinya lumpuh, maka seluruh roda usaha, ritel, hingga penerimaan pajak negara pun pada akhirnya akan ikut ambruk.

Sudah saatnya pemerintah berhenti bersikap munafik dengan hanya menjadikan kelas menengah sebagai sapi perah, tanpa pernah mau hadir memberikan keadilan sosial yang menjadi hak mendasar mereka.