Literasi Digital Indonesia: Jago Scroll, Gampang Terkecoh

Pagi-pagi, tangan sudah sibuk membuka WhatsApp, membalas pesan, melihat TikTok, lalu meneruskan video yang katanya membongkar kebohongan pejabat. Belum sempat mencari sumbernya, video itu sudah berpindah ke grup keluarga, grup alumni, sampai grup warga.

Smartphone makin canggih, internet makin mudah diakses, tetapi kebiasaan memeriksa kebenaran informasi masih sering tertinggal.

Literasi digital Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sesederhana soal kemampuan mengoperasikan teknologi. Kita terbiasa menggunakan ponsel untuk hampir semua urusan, mulai dari belanja hingga mencari hiburan, tetapi belum tentu mampu memilah informasi, menjaga data pribadi, atau mengenali manipulasi di ruang digital.

Persoalannya bukan karena masyarakat Indonesia tidak akrab dengan teknologi, melainkan karena kecepatan menggunakan teknologi belum selalu diimbangi kemampuan berpikir kritis.

Smartphone Makin Pintar, Kebiasaan Memeriksa Informasi Masih Tertinggal

Coba perhatikan kebiasaan di sekitar kita. Ketika sebuah pesan memakai logo instansi pemerintah, foto pejabat, atau judul bernada darurat, banyak orang langsung menganggap informasinya dapat dipercaya. Padahal, tampilan yang meyakinkan tidak otomatis menjamin kebenaran.

Konten palsu sekarang bisa dikemas dengan rapi, bahkan menggunakan potongan video, suara tiruan, dan gambar hasil kecerdasan buatan yang semakin sulit dibedakan dari materi asli.

Kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan antara mahir menggunakan smartphone dan memiliki literasi digital yang baik. Seseorang bisa lancar mengedit video, berjualan lewat marketplace, atau mengikuti tren media sosial, tetapi masih kesulitan membedakan fakta, opini, iklan terselubung, dan manipulasi informasi.

Kecakapan teknis memang berguna, tetapi kemampuan mengevaluasi informasi menentukan apakah teknologi membantu kita mengambil keputusan atau justru membuat kita gampang diarahkan.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 221,56 juta orang pada 2024, dengan tingkat penetrasi 79,5 persen. Angka tersebut menunjukkan betapa luasnya masyarakat yang sudah terhubung ke internet. Namun, besarnya jumlah pengguna tidak otomatis menggambarkan kualitas pemahaman mereka terhadap informasi yang beredar.

Kita perlu membedakan akses digital dari kecakapan digital. Punya smartphone dan kuota internet berarti seseorang bisa masuk ke ruang digital, bukan berarti orang tersebut sudah dibekali kemampuan untuk menghadapinya. Sama seperti memiliki kendaraan tidak otomatis membuat seseorang memahami aturan lalu lintas, memiliki ponsel juga tidak otomatis membuat seseorang mampu menavigasi informasi dengan aman.

Data Memperlihatkan Jarak antara Terhubung dan Berdaya

Gambaran lebih jelas muncul dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indeks nasional tercatat sebesar 43,34, naik tipis dari 43,18 pada 2023. Pengukuran tersebut mencakup empat pilar, yakni infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, serta pekerjaan.

Ada satu angka yang layak mendapat perhatian dimana pilar pemberdayaan hanya mencatat skor 25,68, jauh di bawah keterampilan digital yang mencapai 58,25.

Artinya, kemampuan menggunakan teknologi belum sepenuhnya berjalan seiring dengan pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.

Data ini memang tidak secara langsung mengukur kemampuan setiap orang dalam mengenali hoaks, tetapi memperlihatkan bahwa kecakapan digital masyarakat masih memiliki ruang besar untuk berkembang, terutama dalam pemanfaatan teknologi secara produktif.

Gambaran tersebut dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan internet berjam-jam untuk menonton video pendek, mengikuti perdebatan, atau berburu promo, tetapi belum terbiasa memanfaatkan sumber digital untuk memeriksa informasi, meningkatkan keterampilan, maupun memahami persoalan publik secara lebih mendalam. Bukan berarti hiburan itu salah.

Persoalannya muncul ketika algoritma terus menyajikan konten yang membuat kita betah, sementara kemampuan menyaring informasi tidak ikut terasah.

Media sosial juga membuat informasi emosional lebih mudah menarik perhatian. Berita yang memancing kemarahan, ketakutan, atau kebanggaan kelompok sering terasa lebih mendesak untuk dibagikan daripada informasi yang membutuhkan pembacaan panjang. Ketika seseorang langsung menekan tombol share karena merasa tersinggung atau terprovokasi, ruang digital berubah menjadi jalur penyebaran emosi sebelum fakta sempat diperiksa.

Kebiasaan tersebut bisa dimanfaatkan untuk penipuan, penyebaran fitnah, hingga pembentukan opini publik berdasarkan informasi yang menyesatkan. Dampaknya tidak berhenti di layar.

Orang bisa kehilangan uang karena tautan palsu, merusak hubungan keluarga akibat kabar bohong, atau mengambil keputusan penting berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Smartphone yang seharusnya mempermudah kehidupan justru bisa menjadi pintu masuk kerugian ketika penggunanya tidak dibekali kewaspadaan digital.

Literasi Digital Bukan Sekadar Urusan Pengguna

Meningkatkan literasi digital tidak cukup dengan mengimbau masyarakat agar lebih bijak bermedia sosial. Nasihat seperti itu mudah diucapkan, tetapi kurang berguna jika orang tidak tahu cara menerapkannya. Masyarakat membutuhkan keterampilan konkret: memeriksa tanggal dan sumber berita, membandingkan informasi dengan media tepercaya, mengenali tautan mencurigakan, memahami pengaturan privasi, serta menahan diri sebelum meneruskan konten yang belum jelas kebenarannya.

Pendidikan menjadi salah satu titik penting. Sekolah tidak cukup mengajarkan murid cara menggunakan aplikasi untuk mengerjakan tugas. Mereka juga perlu dibiasakan mempertanyakan sumber informasi, membedakan bukti dari pendapat, dan memahami bagaimana algoritma memengaruhi konten yang muncul di layar. Kemampuan tersebut akan lebih berguna jika dilatih lewat kasus nyata, bukan sekadar dihafalkan sebagai teori.

Keluarga pun memiliki peran yang sama pentingnya. Grup WhatsApp keluarga bisa menjadi tempat sederhana untuk mempraktikkan literasi digital: jangan langsung menyebarkan kabar mengejutkan, tanyakan sumbernya, lalu periksa sebelum mempercayainya. Orang tua dan anak bisa belajar bersama tanpa harus saling merendahkan. Ketika seseorang terbukti meneruskan informasi palsu, mengoreksi dengan bukti jauh lebih mendidik daripada mempermalukannya.

Pemerintah dan perusahaan platform juga tidak boleh lepas tangan. Edukasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan, menjangkau kelompok usia dan wilayah yang berbeda, serta disertai evaluasi yang jelas. Platform digital perlu meningkatkan perlindungan pengguna, memperjelas mekanisme pelaporan konten berbahaya, dan menekan penyebaran informasi menyesatkan tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.

Indonesia tidak kekurangan orang yang bisa mengoperasikan smartphone. Tantangan yang lebih besar adalah membangun masyarakat yang mampu menggunakan teknologi tanpa mudah dikendalikan oleh informasi yang salah. Kemajuan digital semestinya diukur bukan cuma dari berapa banyak orang yang terkoneksi, melainkan juga dari seberapa baik mereka memanfaatkan koneksi tersebut.

Sebab, ukuran kecanggihan masyarakat digital bukan seberapa cepat jempol bergerak saat menggulir layar, melainkan seberapa jauh akal sehat tetap bekerja sebelum jempol menekan tombol bagikan.