Negara Bukan Endorser: Menguji Urgensi Kontrak Influencer Miliaran Rupiah

Perdebatan mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari anggaran negara belakangan memunculkan pembelaan yang terdengar sederhana: wajar saja, artis dengan puluhan juta pengikut memang memiliki tarif endorsement yang mahal.

Secara bisnis, argumen tersebut mungkin masuk akal. Popularitas, jangkauan audiens, tingkat interaksi, dan pengaruh figur publik memang memiliki nilai ekonomi. Namun, ada satu hal mendasar yang tampaknya sengaja dilewatkan: uang yang digunakan bukan milik perusahaan swasta, melainkan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 sepanjang 2024 hingga 2026.

Lima paket berasal dari Museum dan Cagar Budaya di bawah Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026. Pekerjaan yang dibeli mencakup penayangan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Salah satu pengeluaran yang menjadi sorotan adalah penayangan Instagram Story senilai Rp575,65 juta. Sementara itu, jasa kehadiran dalam acara mencapai sekitar Rp2,52 miliar. Di KKP, tiga paket pengadaan jasa influencer masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Angka-angka tersebut tentu mengundang pertanyaan, bukan semata karena nominalnya besar, melainkan karena pemerintah harus menjelaskan manfaat konkret yang diperoleh masyarakat dari belanja tersebut.

Mari kita luruskan persoalannya. Tidak ada yang salah ketika seorang artis mematok tarif miliaran rupiah untuk pekerjaan komersial. Itu merupakan hak penyedia jasa dan bagian dari mekanisme pasar. Namun, ketika pemerintah menjadi pembelinya, standar penilaiannya tidak boleh berhenti pada jumlah pengikut atau popularitas seseorang. Pemerintah harus membuktikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar dibutuhkan, efektif, efisien, dan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Apa urgensinya?

Apakah promosi melalui influencer merupakan satu-satunya cara untuk menyampaikan program kementerian kepada masyarakat? Apakah jangkauan puluhan juta pengikut otomatis berbanding lurus dengan keberhasilan program? Bagaimana indikator keberhasilannya diukur? Apakah jumlah tayangan, interaksi, perubahan perilaku masyarakat, atau peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran?

Pertanyaan ini penting karena popularitas bukan ukuran keberhasilan kebijakan publik. Konten yang ditonton jutaan orang belum tentu membuat masyarakat memahami program pemerintah, apalagi merasakan manfaatnya secara langsung.

Persoalan lain adalah konsistensi kebijakan efisiensi anggaran. Pada Januari 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan target penghematan Rp306,69 triliun. Kementerian dan lembaga diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial dan publikasi. Namun, ICW justru menemukan pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah tetap berlangsung setelah kebijakan tersebut diterbitkan.

Di tengah tekanan anggaran daerah dan kebutuhan pelayanan publik, pemerintah semestinya lebih cermat menentukan prioritas. Masyarakat tentu berhak bertanya mengapa belanja promosi bernilai miliaran rupiah dapat berjalan, sementara berbagai kebutuhan dasar masih membutuhkan dukungan anggaran.

Belum lagi persoalan transparansi pengadaan. Publik perlu mengetahui bagaimana penyedia dipilih, bagaimana harga ditentukan, serta apakah prosesnya memberikan kesempatan persaingan yang adil. Keterkaitan perusahaan penerima kontrak dengan pejabat publik juga menuntut penjelasan mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran, melainkan tuntutan akuntabilitas yang wajar dalam penggunaan uang negara.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak bisa disederhanakan menjadi mahal atau murahnya tarif seorang artis. Yang perlu diuji adalah apakah negara benar-benar membutuhkan jasa tersebut, apakah pengadaannya dilakukan secara transparan, dan apakah hasilnya sepadan dengan uang rakyat yang dikeluarkan.

Sebab, APBN bukan dompet pribadi pejabat, bukan pula anggaran promosi perusahaan yang bebas digunakan untuk mengejar popularitas. Setiap rupiah di dalamnya memiliki konsekuensi terhadap kepentingan masyarakat. Kalau pemerintah bisa menjelaskan harga sebuah promosi, seharusnya pemerintah juga mampu menjelaskan alasan masyarakat harus membayarnya.