Hayuning Ratri Hapsari | Dini Sukmaningtyas
Ilustrasi pajak (magnific)
Dini Sukmaningtyas

Pekan pertengahan November 2026 ini, Kementerian Keuangan kembali menyalakan mode siaga. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan sebuah PR besar. Dari target APBN Rp2.357,7 triliun, setoran pajak hingga Oktober baru terkumpul Rp1.796,8 triliun.

Artinya, sisa dua bulan terakhir memaksa pemerintah memburu kekurangan sebesar Rp514 triliun. Sontak, permohonan terbuka pun dilayangkan agar masyarakat bahu-membahu menyelamatkan keuangan negara.

Tapi anehnya, alih-alih panik dan berbondong-bondong patuh, reaksi yang muncul di linimasa media sosial justru gelombang protes. Publik merespons seruan itu dengan nada sinis, pajaknya sih nggak kurang, tapi korupsinya yang kebanyakan.

Warga merasa lelah terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang disalahkan setiap kali target akhir tahun kedodoran, sementara di atas sana anggaran negara diobral untuk program-program janggal dan dikerogoti korupsi.

Lantas, sampai kapan drama kejar target pajak ini terus dipertontonkan untuk menutupi borok tata kelola anggaran yang kian akut?

Hilangnya Wibawa Moral di Mata Pembayar Pajak

Permohonan agar warga segera memenuhi kewajiban pajak selalu dibungkus narasi indah tentang gotong royong. Padahal, kepatuhan tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari rasa percaya.

Saat negara merengek minta tolong di akhir tahun, padahal fasilitas umum terbengkalai dan bantuan bencana sering tersendat, di situlah rasa saling percaya antara warga dan pemerintah hancur. Imbauan agar patuh pajak akhirnya cuma dianggap angin lalu, sebab publik sudah muak dengan berbagai janji manis yang tak pernah terbukti.

Kemarahan yang ramai di media sosial adalah puncak dari kejenuhan masyarakat yang sudah habis batasnya. Warga capek harus taat membayar pajak, sementara di sisi lain mereka terus-menerus disuguhi berita korupsi, penyelewengan dana, dan proyek besar yang sama sekali tidak menyentuh kepentingan rakyat kecil.

Masyarakat sangat paham bagaimana keringat mereka diperas habis-habisan, tapi mereka juga tahu ke mana larinya uang tersebut.

Menggugat Anggaran Bocor di Balik Dalih Kurang Setoran

Kalau anggaran negara dibedah secara transparan, sumber masalahnya sama sekali bukan pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masalah yang sesungguhnya ada pada cara penyusunan anggaran yang kerap digelembungkan demi keuntungan segelintir elite.

Berbagai program baru dengan anggaran selangit mendadak digolkan tanpa persiapan matang, sementara kepentingan rakyat banyak malah dikesampingkan.

Praktik mark up proyek sudah lama menjadi penyakit menahun yang dipelihara. Saat triliunan uang negara ludes untuk program yang tidak tepat sasaran atau sekadar bancakan kekuasaan, defisit anggaran akan terus menganga betapapun kerasnya pemerintah memaksakan penagihan di akhir tahun. Pemerintah seolah lupa bahwa setiap sen yang bocor di tingkat pusat adalah perampasan hak rakyat secara sistematis.

Lebih parahnya lagi, pemborosan semacam ini aman-aman saja tanpa ada hukuman berat bagi pelakunya. Ketika masyarakat kecil harus berhemat setengah mati demi bertahan hidup, para pejabat bebas merancang anggaran fiktif tanpa beban. Inilah ketidakadilan telak yang membuat narasi kekurangan setoran pajak sama sekali tidak punya legitimasi moral.

Berhenti Menambal di Hilir Saat Hulu Menganga Lebar

Berusaha mengejar sisa target ratusan triliun dalam waktu dua bulan dengan cara menekan masyarakat adalah sebuah kekeliruan. Pola kejar target yang ugal-ugalan di penghujung tahun ini hanya membuktikan rapuhnya perencanaan anggaran kita.

Penyelamatan keuangan negara mustahil terwujud jika para pejabatnya masih anti terhadap evaluasi menyeluruh. Perbaikan yang hakiki butuh keberanian politik untuk menyetop praktik korupsi, mencoret pos belanja yang tidak penting, dan mengaudit ulang program-program boros.

Jika penegakan hukum berjalan lurus tanpa pandang bulu, defisit ratusan triliun itu sebetulnya bisa ditutupi sekadar dari pencegahan kebocoran internal.

Singkatnya, berhentilah menjadikan rakyat sebagai sasaran empuk untuk disedot dananya setiap kali kas negara menipis. Tanpa perubahan total dari pihak penguasa, drama penagihan pajak di ujung tahun ini selamanya akan menjadi dagelan paling melelahkan bagi publik.