Hayuning Ratri Hapsari | Agustian Pamungkas
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
Agustian Pamungkas

Kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pertengahan November 2026 ini langsung menyedot perhatian publik. Di media sosial penuh dengan analisis politik, tebak-tebakan siapa penggantinya, hingga perdebatan soal mekanisme sidang di MPR. Media arus utama pun berlomba-lomba mengupas dinamika di balik layar istana.

Namun, jika kita turun sebentar dari riuh rendah perbincangan elite dan melihat obrolan di warung kopi atau pangkalan ojek, suasananya terasa jauh berbeda.

Banyak warga yang membaca berita itu sambil lalu, lalu kembali menatap layar ponsel menunggu orderan masuk atau menghitung uang kembalian dagangan.

Bagi masyarakat kecil, kabar mundurnya orang nomor dua di negeri ini memang mengejutkan, tetapi rasa kaget itu cepat menguap ketika berhadapan dengan tagihan listrik, cicilan motor, dan harga beras yang terus merangkak.

Apakah Pergantian Pejabat Mengubah Hidup Kita?

Pertanyaan paling jujur yang sering muncul di kepala rakyat biasa sebenarnya sederhana. Kalau pejabat tinggi mundur atau diganti, apakah nasib dapur kami otomatis membaik?

Sejarah politik kita sudah berulang kali mempertontonkan drama bongkar pasang kekuasaan, mulai dari pergantian menteri di tengah jalan hingga mundurnya pucuk pimpinan.

Setiap kali ada wajah baru yang dilantik, janji-janji manis tentang perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selalu kembali didengungkan. Sayangnya, euforia perubahan itu sering kali hanya terasa hangat di ruang-ruang konferensi pers.

Di tingkat akar rumput, warga tetap harus berjuang sendirian menghadapi biaya hidup yang kian mencekik. Pergantian penghuni kursi kekuasaan ternyata belum tentu membawa perubahan nyata pada isi dompet masyarakat.

Kebijakan Tetap Berjalan, Beban Rakyat Tidak Ikut Mundur

Secara tata negara, mundurnya wakil presiden memang tidak membuat roda pemerintahan berhenti berputar. Presiden tetap memegang kendali penuh, birokrasi tetap bekerja seperti biasa, dan berbagai program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana anggaran yang sudah diketok sebelumnya.

Di sinilah letak ironinya bagi warga kecil. Ketika pejabatnya bisa mundur dan melepas tanggung jawab jabatannya, beban hidup yang lahir dari berbagai kebijakan justru tidak pernah ikut mundur.

Potongan pajak, kenaikan iuran, hingga harga kebutuhan pokok yang fluktuatif tetap harus ditanggung setiap hari oleh masyarakat. Sistem dan arah kebijakan ekonomi kita seolah berjalan di atas rel yang sama, tidak peduli siapa pun tokoh yang duduk di kursi wakil presiden atau siapa nanti yang akan dilantik menggantikannya.

Pekerja Informal yang Terus Bertaruh Nasib

Jika kita menengok kondisi ketenagakerjaan hari ini, wajah ekonomi Indonesia sebenarnya ditopang oleh jutaan pekerja sektor informal. Mulai dari pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, hingga pekerja lepas digital yang jumlahnya terus membengkak. Mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Bagi para pekerja informal ini, istilah cuti berbayar, jaminan pensiun, atau kepastian upah minimum bulanan terdengar seperti barang mewah.

Penghasilan mereka sangat bergantung pada kondisi jalanan dan daya beli masyarakat hari itu. Ketika daya beli warga sedang lesu karena tekanan ekonomi, pendapatan pekerja informal langsung terjun bebas.

Ironisnya, di tengah sibuknya para politikus membahas kursi kekuasaan yang kosong, perlindungan sosial dan jaminan penghasilan yang layak bagi pekerja informal masih sering terpinggirkan dari prioritas utama.

Anak Muda dan Tembok Tinggi Mencari Kerja Layak

Persoalan serupa juga menghantui generasi muda kita yang baru lulus sekolah atau kuliah. Di tengah narasi besar tentang bonus demografi dan visi Indonesia Emas, realitas di lapangan justru menunjukkan betapa sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan yang layak.

Lowongan kerja formal semakin menyempit, sementara syarat yang diminta perusahaan sering kali terasa tidak masuk akal bagi pelamar pemula.

Akibatnya, banyak anak muda yang terpaksa masuk ke sektor informal atau mengambil pekerjaan serabutan dengan upah jauh di bawah standar kelayakan hanya demi menyambung hidup. Sebagian lagi harus rela menganggur lebih lama sambil terus mengirim puluhan lamaran yang tak kunjung berbalas.

Bagi anak muda yang sedang pusing memikirkan masa depan dan kemandirian finansial, drama politik di tingkat elite terasa sangat jauh dari realitas hidup mereka sehari-hari.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu ambil pusing soal siapa yang mundur dan siapa yang bakal naik menggantikan kursi wakil presiden. Rakyat sudah terlalu lelah disuguhi drama politik yang hanya ramai di permukaan tetapi miskin dampak bagi kehidupan sehari-hari.

Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah sekadar pergantian orang di kursi kekuasaan, melainkan keberpihakan kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya.

Negara harus hadir memastikan penciptaan lapangan kerja formal yang luas bagi anak muda, memberikan perlindungan serta kepastian bagi pekerja informal, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sebab, semegah apa pun panggung politik ditata, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tetap sama: seberapa sejahtera dan tenangnya rakyat menjalani hidup hari ini.