Berbagai bencana ekologis dan masalah lingkungan kembali menguji kesiapan pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap di beberapa provinsi, banjir bandang, hingga krisis air bersih yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia maupun satwa liar.
Belum lagi banyak keluarga di Indonesia sedang merasakan tekanan ekonomi yang tidak ringan. Sulitnya mencari lapangan kerja yang layak, penghasilan yang stagnan, hingga lonjakan harga kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat kian tergerus.
Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan menyusutnya ruang gerak kelas menengah, sebagian masyarakat menilai arah kebijakan pemerintah pusat justru terlihat kurang selaras dengan kebutuhan mendesak di lapangan.
Kondisi ini melahirkan kritik tajam yang menekankan bahwa negara bukan playground. Mengelola kekuasaan menuntut kepekaan terhadap rasa krisis serta tanggung jawab moral untuk mencegah kebocoran anggaran maupun kerusakan alam yang lebih luas.
Berbagai elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk kembali menempatkan keselamatan warga dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
Anggaran Dipangkas demi Proyek Coba-coba
Akar dari kekacauan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Pejabat di atas sana memperlakukan APBN seolah-olah uang mainan di taman bermain.
Di saat rakyat dipaksa menelan pahitnya kenaikan pajak dan biaya hidup, negara justru memangkas pos-pos vital yang menyangkut keselamatan nyawa, seperti mitigasi bencana dan perlindungan krisis iklim.
Dananya dialihkan ke mana? Ke program-program fantastis yang tidak pernah diminta rakyat, mulai dari proyek mercusuar hingga lembaga investasi raksasa yang ujung-ujungnya hanya mengamankan kepentingan kelompok mereka sendiri.
Ironisnya, di tengah inefisiensi birokrasi dan kebocoran anggaran yang dibiarkan menggerogoti keuangan negara, para pejabat berlindung di balik alasan investasi jangka panjang.
Alasan basi itu sama sekali tidak bisa menutup kenyataan bahwa kebijakan saat ini dirancang bukan untuk menyelamatkan warga, melainkan untuk memuaskan nafsu kekuasaan segelintir elite.
Hutan Ditebang dan Satwa Dibiarkan Mati demi Cuan
Kerusakan ekologis di negeri ini bukan lagi sekadar musibah, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja untuk memanjakan para pemilik modal. Ekspansi lahan skala besar dan izin perkebunan sawit terus digelontorkan tanpa peduli dampaknya terhadap keselamatan manusia maupun alam.
Hutan-hutan dirusak, kawasan lindung dikapitalisasi, dan satwa-satwa dilindungi dipaksa mati tersingkir dari rumahnya sendiri, sementara para pengambil kebijakan sibuk menghitung proyeksi keuntungan bisnis mereka.
Negara seakan beralih fungsi menjadi makelar bagi kelompoknya sendiri. Alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas untuk mengeruk cuan, bukan warisan yang harus dijaga demi masa depan anak cucu.
Akibatnya, bencana ekologis seperti banjir bandang, kebakaran hutan, dan krisis air bersih terus berulang menimpa rakyat kecil, sementara para penguasa tetap aman di zona nyaman mereka tanpa tersentuh rasa bersalah sedikit pun.
Sudahi Main-main di Atas Penderitaan Rakyat
Krisis ekonomi, hancurnya lingkungan, hingga carut-marut penegakan hukum dan konflik di daerah menunjukkan bahwa para pemimpin kita kehilangan akal sehat dan rasa kemanusiaan.
Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, privasi warga diusik lewat isu penyadapan dan kebocoran data pribadi, sementara pejabat sibuk bermanuver mengamankan kursi kekuasaan. Negara ini bukan arena pretend play atau tempat uji coba kebijakan bagi mereka yang haus panggung.
Kesabaran publik ada batasnya. Rakyat sudah lelah menjadi tumbal dari kebijakan ngawur yang hanya menguntungkan lingkaran kekuasaan.
Sudah saatnya penguasa berhenti bersandiwara, turun dari menara gading, dan mengingat kembali bahwa negara bukan playground tempat mereka bisa berbuat sesuka hati.
Baca Juga
-
Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?
-
Wacana Relokasi Badak Jawa: Sudahkah Konservasi Berpihak pada Satwa?
-
Ilusi Defisit Pajak: Ketika Rakyat Dipalak di Tengah Kusutnya Tata Kelola
-
Beda Generasi, Beda Tantangan: Mengapa Kesuksesan Tak Bisa Disamaratakan?
-
Stop Paksakan Outing Akhir Pekan! Ini yang Sebenarnya Lebih Dibutuhkan Karyawan
Artikel Terkait
-
Pemerintah Kebut Pemulihan Sekolah di Sumatera
-
Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
-
Sekolah Rakyat Rumah Kedua Iksan, Si Bocah Piatu
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
-
Negara Kaya Sumber Daya, Mengapa Rakyat Masih Kesulitan Sejahtera?
Kolom
-
Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?
-
Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?
-
Negara Kaya Sumber Daya, Mengapa Rakyat Masih Kesulitan Sejahtera?
-
Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati
-
Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit
Terkini
-
Possible Love: Drama Keluarga yang Menguji Harga Diri dan Status Sosial
-
Pakai Nomor Kedua untuk Privasi Digital: Solusi Tepat atau Justru Berisiko?
-
Memahami Mono no Aware, Filosofi Jepang untuk Menghargai Hal yang Sementara
-
Ulasan Buku Menjadi Penulis: Sebuah Seni untuk Peka pada Kehidupan Sekitar
-
Perfect Days: Kebahagiaan Tidak Selalu Datang dari Hidup yang Luar Biasa