Sekar Anindyah Lamase | Oktavia Ningrum
Ilustrasi Gedung Danantara (Suara.com/Achmad Fauzi)
Oktavia Ningrum

Berbicara tentang Dan antara, siapa yang benar-benar mengawasi lembaga yang mengelola begitu banyak kekayaan negara? Ketika kewenangannya semakin besar, apakah transparansi dan pertanggungjawabannya ikut diperkuat, atau justru semakin sulit dijangkau publik?

Danantara bukan lembaga biasa. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini memiliki kewenangan mengelola dividen BUMN, membentuk holding investasi dan operasional, menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal, hingga menyetujui usulan penghapusbukuan aset dan piutang BUMN. 

Artinya, kekuasaan Danantara tidak berhenti pada urusan investasi. Ia memiliki pengaruh besar terhadap arah pengelolaan perusahaan-perusahaan strategis milik negara, termasuk perusahaan perbankan pelat merah yang selama ini menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional.

Perubahan paling mendasar terlihat pada aliran dividen. Sebelum Danantara, dividen BUMN bagian pemerintah menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN. Setelah perubahan regulasi, pengelolaannya dialihkan kepada Danantara untuk dikelola dan diinvestasikan kembali. Dengan demikian, keuntungan perusahaan negara tidak lagi otomatis mengalir melalui mekanisme penerimaan negara seperti sebelumnya. 

Inilah yang membuat publik berhak bertanya: berapa keuntungan yang terkumpul, ke mana uang itu diinvestasikan, siapa yang menentukan proyeknya, bagaimana risiko dihitung, dan siapa yang bertanggung jawab ketika investasi gagal?

Masalahnya bukan semata-mata Danantara mengelola dana besar. Masalahnya adalah keterbukaan. Pada Mei 2026, Danantara menegaskan bahwa laporan keuangannya mengikuti kerangka hukum khusus dan tidak menyatakan kewajiban untuk memublikasikannya kepada masyarakat. Keputusan untuk tidak membuka laporan keuangan tersebut menuai kritik karena publik sulit menilai kinerja lembaga yang mengelola kekayaan negara. 

Memang, menyebut Danantara tidak bisa diaudit juga tidak tepat. BPK telah memulai pemeriksaan atas laporan keuangan konsolidasian Danantara tahun buku 2025 pada September 2026. Namun, di sinilah persoalan sesungguhnya: diaudit tidak selalu berarti terbuka kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya bahwa pemeriksaan dilakukan, melainkan juga hasilnya, temuan pentingnya, dan tindak lanjut atas rekomendasi auditor. 

Lalu, apakah Danantara lebih superpower daripada KPK? Keduanya sebenarnya memiliki fungsi berbeda. KPK memiliki kewenangan pemberantasan korupsi, sedangkan Danantara mengelola investasi dan aset BUMN. Tetapi perbandingan tersebut menyimpan sindiran penting: lembaga yang mengelola kekayaan negara dalam jumlah sangat besar seharusnya tidak memiliki ruang akuntabilitas yang lebih sempit daripada besarnya kekuasaan yang dimilikinya.

Kekhawatiran lain terletak pada profesionalisme pengelola. Mengurus mega dana bukan pekerjaan yang cukup diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan politik atau kepercayaan penguasa. Pengelolaan investasi membutuhkan rekam jejak, kompetensi keuangan, independensi keputusan, manajemen risiko, dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Tanpa itu, Danantara berisiko berubah dari instrumen optimalisasi aset menjadi tempat berkumpulnya keputusan finansial yang sulit dikoreksi.

Kita tidak sedang menuduh bahwa penyalahgunaan telah terjadi. Justru karena risiko penyalahgunaan kekuasaan begitu besar, pagar pengawasannya harus dibangun sejak awal. Jika kekayaan negara dikelola dalam satu struktur yang sangat kuat, sementara masyarakat kesulitan mengakses informasi dan menguji pertanggungjawabannya, demokrasi ekonomi hanya akan menjadi slogan.

Karena itu, jalan keluarnya bukan revolusi yang merusak atau perebutan akses finansial negara secara sepihak. Jalan keluarnya adalah memperkuat kontrol demokratis: membuka laporan keuangan, memastikan audit independen, memperkuat pengawasan DPR dan BPK, menguji konflik kepentingan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan aset publik.

Negara hukum tidak boleh digantikan hukum rimba. Namun, negara hukum juga tidak boleh menjadi tameng bagi kekuasaan yang terlalu besar untuk dipertanyakan. Danantara boleh mengelola kekayaan negara, tetapi tidak boleh merasa memiliki negara. Sebab, aset yang dikelolanya bukan milik segelintir pejabat, melainkan kekayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.