Pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo memunculkan pertanyaan yang tidak boleh dianggap remeh. Apakah ini murni agenda konservasi, atau ada kepentingan lain yang belum dijelaskan kepada publik? Kecurigaan tersebut bukan muncul tanpa konteks. Di sekitar Ujung Kulon, tepatnya wilayah Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, terdapat sejarah aktivitas pertambangan emas yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam). Tambang ini mulai beroperasi sekitar 2010 dan kemudian memasuki masa penghentian produksi setelah cadangan ekonomisnya menipis.
Pada Juli 2020, Serikat Pekerja Nasional memberitakan bahwa kegiatan tambang bawah tanah PT CSD akan berakhir pada Agustus tahun itu karena cadangan emas di lokasi eksplorasi habis. Sekitar 650 pekerja bahkan dikabarkan terdampak rencana pemutusan hubungan kerja. Laporan tahunan Antam 2022 juga mencatat tambang Cibaliung mulai memasuki periode pascatambang.
Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memang memiliki sejarah di sekitar kawasan tersebut. Namun, muncul dugaan yang jauh lebih besar: jika badak Jawa dipindahkan, status Taman Nasional Ujung Kulon bisa hilang, lalu kawasan itu terbuka untuk eksplorasi emas dengan potensi cadangan yang disebut-sebut setara Freeport.
Di sinilah kita harus berhati-hati sekaligus kritis. Pertama, pemindahan badak memang tidak otomatis menghapus status taman nasional. Status kawasan konservasi ditetapkan melalui keputusan dan proses hukum tersendiri. Keberadaan satu spesies, betapapun pentingnya, bukan satu-satunya dasar penetapan kawasan taman nasional. Ujung Kulon memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih luas, termasuk perlindungan hutan, ekosistem pesisir, dan berbagai satwa liar.
Kedua, status taman nasional bukan sekadar label administratif yang bisa dilepas begitu saja setelah satwa tertentu dipindahkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat kerangka perlindungan kawasan konservasi. Pengelolaan taman nasional harus mengikuti fungsi konservasinya, bukan diarahkan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya mineral.
Ketiga, isu kandungan emas di Ujung Kulon setara Freeport belum bisa diperlakukan sebagai fakta. Data Badan Geologi dan penelitian geologi memang menunjukkan adanya mineralisasi emas di wilayah Cibaliung. Penelitian yang diterbitkan Badan Geologi pada 2020 menyebut urat kuarsa Cikoneng dan Cibitung sebagai dua zona yang telah ditambang dan mencapai batas maksimum produksinya. Namun, penelitian tersebut tidak membuktikan adanya cadangan emas setara Freeport di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Sebagai perbandingan, Freeport mencatat cadangan emas di Indonesia sekitar 22,4 juta ons pada akhir 2024. Untuk menyatakan bahwa Ujung Kulon memiliki kandungan setara, diperlukan survei geologi, data sumber daya, estimasi cadangan, dan kajian yang dapat diuji secara independen. Tanpa itu, angka tersebut masih sebatas klaim yang belum terverifikasi.
Meski demikian, ketiadaan bukti bahwa relokasi badak berkaitan dengan kepentingan tambang bukan alasan untuk menutup pertanyaan publik. Justru pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan, kajian risiko, pendanaan, calon lokasi, serta dampak ekologis rencana pemindahan tersebut.
Kementerian Kehutanan sendiri pada 14 November 2026 menegaskan bahwa gagasan habitat kedua di Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah. Perlindungan habitat utama di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Artinya, rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Badak Jawa bukan benda yang bisa dipindahkan begitu saja demi mempermudah agenda pembangunan. Satwa ini merupakan salah satu kekayaan hayati paling langka di dunia. Memindahkannya memiliki risiko ekologis dan keselamatan yang harus diperhitungkan dengan serius.
Ujung Kulon juga bukan tanah kosong yang menunggu investor datang. Kawasan ini merupakan warisan alam yang memiliki nilai ekologis dan sejarah panjang. Jangan sampai alasan menyelamatkan badak justru berujung pada melemahnya perlindungan terhadap rumahnya sendiri. Kita tidak perlu menuduh siapa pun sebelum bukti tersedia. Namun, kita juga tidak boleh naif. Pemerintah wajib memastikan bahwa konservasi tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan ekstraktif.
Jika badak Jawa kehilangan rumahnya dan hutan kehilangan perlindungannya, yang tersisa mungkin hanya keuntungan bagi segelintir pihak, sementara kerugiannya ditanggung oleh alam dan generasi mendatang.
Baca Juga
-
Mengelola Triliunan Uang Negara, tetapi Laporan Keuangannya Tak Terbuka?
-
Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?
-
Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati
-
Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten
-
Jika di Jakarta dan Jogja Kekerasan Bisa Terjadi, Bagaimana dengan Papua?
Artikel Terkait
Kolom
-
Gen Z Life: Tidur Dianggap Malas, Sibuk Dianggap Sukses, Ada yang Keliru?
-
Surat untuk Presiden: Merindukan Calon Wakil Presiden Sebagai Sosok Pemimpin Sufi Sederhana
-
Tren Menunda Nikah: Gen Z Pilih Investasi Leher ke Atas Ketimbang Pelaminan
-
Saat Ayah Ada tapi Minim Peran: Bukan Sekadar Fatherless, Ini Father Hunger
-
Kantor Bukan Keluarga: Mengapa Batas Profesional Adalah Kunci Kewarasan?
Terkini
-
Sinopsis 3 Body Problem Season 2: Upaya Manusia Bertahan Hidup di Tengah Invasi Alien
-
Duduki Posisi Kelima, Jung Ho Yeon Masuk Daftar Calon Bond Girl Versi Vogue
-
Anti-Kendur! 5 Firming Cream Korea Ini Bikin Wajah Kencang dan Kenyal
-
Kepulangan yang Terlalu Awal
-
Doctor X: Mafia in White, Saat Keahlian Medis Berhadapan dengan Korupsi Rumah Sakit