Hayuning Ratri Hapsari | Oktavia Ningrum
Ilustrasi Pemerintah Indonesia (Unsplash/@marcooriolesi)
Oktavia Ningrum

Indonesia tampaknya tidak pernah kehabisan undang-undang. Hampir setiap persoalan bisa melahirkan aturan baru, setiap pergantian kebijakan berpotensi diikuti revisi regulasi, dan setiap periode pemerintahan selalu memiliki daftar rancangan undang-undang yang ingin diselesaikan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: untuk apa terus menambah undang-undang jika aturan yang sudah ada saja belum dijalankan secara konsisten?

Kita seperti negara yang gemar membangun rak buku, tetapi tidak pernah benar-benar membaca isinya. Produk hukum bertambah, dokumen regulasi menumpuk, tetapi persoalan mendasar masyarakat tetap berulang: korupsi, ketimpangan, pelanggaran hak pekerja, kerusakan lingkungan, buruknya pelayanan publik, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2025 mencatat bahwa persoalan tata kelola regulasi masih mencakup disharmoni, inkonsistensi, multitafsir, dan ketidakoperasionalan aturan. Kondisi tersebut dapat menghambat kepastian hukum dan efektivitas kebijakan. Bahkan, publikasi BPHN menyoroti kecenderungan produksi regulasi yang berlebihan atau over-regulation. Artinya, persoalan kita bukan sekadar kekurangan aturan. Kita juga menghadapi masalah kualitas, keterpaduan, dan pelaksanaan aturan.

Undang-undang seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Namun, aturan kehilangan makna ketika pelaksanaannya tidak konsisten, pengawasannya lemah, atau penegakannya hanya terasa kepada kelompok tertentu.

Apa gunanya undang-undang menjamin hak pekerja jika pelanggaran hak ketenagakerjaan terus terjadi? Apa gunanya aturan perlindungan lingkungan jika kerusakan alam tetap berlangsung tanpa pertanggungjawaban yang jelas? Apa gunanya regulasi pemberantasan korupsi jika pengawasan dan penindakan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Kita tidak membutuhkan undang-undang yang hanya bagus di atas kertas. Kita membutuhkan hukum yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah lain adalah tumpang tindih regulasi. Ketika aturan pusat tidak selaras dengan aturan kementerian atau daerah, masyarakat dan pelaku usaha justru menghadapi ketidakpastian. Alih-alih menyederhanakan persoalan, regulasi baru terkadang malah menambah lapisan birokrasi. Karena itu, sebelum membuat aturan baru, pemerintah dan DPR seharusnya memeriksa terlebih dahulu: apakah aturan lama memang tidak memadai, belum memiliki peraturan pelaksanaan, atau sebenarnya sudah cukup tetapi tidak dijalankan?

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Artinya, pekerjaan DPR tidak berhenti pada menyusun dan membahas rancangan undang-undang. DPR juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran negara. Sayangnya, pembicaraan mengenai kinerja legislatif sering kali lebih mudah diarahkan pada berapa banyak rancangan undang-undang yang disahkan daripada seberapa efektif aturan tersebut dijalankan.

Padahal, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi pelaksanaan undang-undang, memanggil kementerian yang gagal menjalankan mandat regulasi, mengawasi penggunaan anggaran, dan memastikan kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya. DPR tidak perlu dihapus atau berhenti menjalankan fungsi legislasi. Namun, orientasi kerjanya perlu diperbaiki. Produktivitas tidak seharusnya diukur hanya dari banyaknya undang-undang yang berhasil disahkan, tetapi juga dari keberhasilan memastikan aturan tersebut memberikan manfaat nyata.

Saatnya beralih dari produksi aturan menuju evaluasi hukum. Indonesia membutuhkan evaluasi regulasi secara berkala. Undang-undang yang tumpang tindih perlu diselaraskan, aturan yang tidak relevan perlu ditinjau, dan peraturan pelaksanaan yang belum tersedia harus segera diselesaikan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu diberi ruang untuk melaporkan aturan yang tidak berjalan atau justru menyulitkan kehidupan mereka. Setiap undang-undang juga seharusnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas: apakah hak masyarakat terlindungi, apakah pelayanan publik membaik, apakah korupsi dapat dicegah, dan apakah tujuan pembentukannya benar-benar tercapai?

Jangan sampai negara terlalu sibuk memproduksi aturan, tetapi lupa memastikan aturan itu bekerja. Sebab, negara hukum bukan negara yang paling banyak memiliki undang-undang. Negara hukum adalah negara yang mampu memastikan hukum berlaku secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih. Kita tidak kekurangan undang-undang. Yang sering kali kurang adalah keseriusan menjalankannya. Jadi, sebelum DPR sibuk menambah aturan baru, mungkin ada baiknya mereka terlebih dahulu memastikan bahwa aturan yang sudah dibuat benar-benar hidup dan melindungi rakyat.