Nilai tukar rupiah sering kali hanya dianggap sebagai angka dalam berita ekonomi. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, pembahasannya biasanya berhenti pada berapa rupiah yang harus dibayar untuk mendapatkan satu dolar. Padahal, persoalannya jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seberapa kuat uang yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan, dan seberapa jauh kemampuan belanja masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?
Pada 20 November 2026, kurs transaksi Bank Indonesia mencatat dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp18.177,65 untuk kurs beli dan Rp18.360,35 untuk kurs jual. Angka ini menunjukkan betapa mahalnya dolar jika dibeli menggunakan rupiah.
Dampaknya bukan hanya terasa bagi orang yang hendak bepergian ke luar negeri. Pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, obat-obatan, komponen elektronik, hingga mesin industri. Ketika biaya produksi meningkat, perusahaan menghadapi pilihan sulit. Menanggung kenaikan biaya, mengurangi keuntungan, atau meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga. Pada akhirnya, masyarakat yang tidak pernah memegang dolar sekalipun dapat ikut menanggung akibatnya.
Mata uang dengan nilai nominal lebih kecil terhadap dolar tidak otomatis membuat masyarakatnya lebih miskin. Daya beli harus dilihat dari hubungan antara pendapatan dan harga barang serta jasa di negara masing-masing. Di sinilah konsep Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli menjadi penting. Konsep ini membandingkan kemampuan uang membeli barang dan jasa dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara.
Data Bank Dunia tahun 2025 menunjukkan indeks tingkat harga konsumsi rumah tangga Indonesia berada di angka 30,7, dengan Amerika Serikat sebagai acuan 100. Sebagai perbandingan, Malaysia berada di angka 33,4, Thailand 32,3, dan Filipina 35,7. Artinya, secara rata-rata, tingkat harga konsumsi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut.
Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia otomatis lebih sejahtera. Harga yang lebih murah tidak banyak membantu jika pendapatan juga jauh lebih rendah. Barang yang harganya terjangkau bagi pekerja di negara dengan upah tinggi bisa tetap terasa mahal bagi pekerja Indonesia. Masalahnya ada pada pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan
BPS mencatat rata-rata upah buruh atau karyawan pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan. Jika dikonversikan menggunakan kurs sekitar Rp18.269 per dolar AS pada November 2026, nilainya hanya sekitar 186 dolar AS. Perbandingan ini memang tidak menggambarkan seluruh pendapatan masyarakat atau standar hidup secara utuh, tetapi memberikan gambaran tentang kecilnya nilai nominal pendapatan pekerja ketika diukur menggunakan mata uang asing.
Persoalannya, kebutuhan hidup tidak dibayar menggunakan angka statistik. Ada biaya makan, kontrakan, transportasi, pendidikan, kesehatan, cicilan, dan berbagai kebutuhan keluarga yang terus berjalan. Ketika pendapatan bertambah lambat sementara harga kebutuhan meningkat, ruang keuangan rumah tangga semakin sempit.
Pelemahan rupiah juga dapat memperburuk keadaan jika kenaikan biaya impor merembet ke harga barang domestik. Apalagi, tidak semua pekerja memiliki daya tawar untuk meminta kenaikan upah setiap kali harga kebutuhan naik.
Pemerintah dan Bank Indonesia tentu perlu menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti pada upaya menenangkan pasar keuangan. Stabilitas rupiah harus berjalan beriringan dengan penguatan produktivitas industri, pengurangan ketergantungan impor, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rumah tangga, bukan hanya terlihat dalam laporan makroekonomi. Sebab, pertumbuhan yang tidak disertai peningkatan daya beli hanya akan terasa sebagai angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, persoalan rupiah bukan sekadar apakah satu dolar bisa dibeli dengan belasan ribu rupiah. Persoalan yang lebih mendasar adalah berapa banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi seseorang dari hasil kerjanya selama sebulan.
Jangan sampai kita terus membanggakan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat harus semakin pandai menyiasati uang yang semakin tidak berdaya. Sebab, kekuatan sebuah mata uang seharusnya tidak hanya tercermin dari posisinya di pasar valuta asing, tetapi juga dari kemampuan rakyat yang menggunakannya untuk hidup layak.
Baca Juga
-
Kebanyakan UU, tapi Minim Pelaksanaan: DPR Jangan Cuma Sibuk Membuat Aturan
-
Sudah Bergaji Kecil, TPG Pun Dipalak: Potret Buram Nasib Guru Swasta
-
Sudah Berhemat, Tetap Miskin: Biaya Hidup Kian Menjerat Leher
-
Puncak Makrifat Jawa: Ketika Kekecewaan Hidup Menjadi Jalan Menemukan Diri
-
Uang Berputar di Atas, Rakyat Kehabisan Daya Beli di Bawah
Artikel Terkait
Kolom
-
Kebanyakan UU, tapi Minim Pelaksanaan: DPR Jangan Cuma Sibuk Membuat Aturan
-
Gen Z dan Social Battery: Saat Bersosialisasi Malah Bikin Kehabisan Energi
-
Sudah Bergaji Kecil, TPG Pun Dipalak: Potret Buram Nasib Guru Swasta
-
Magang dan Pengalaman: Sampai Kapan Anak Muda Harus Terus Membuktikan Diri?
-
Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat
Terkini
-
Review Film Pavane: Kisah Cinta dan Penerimaan di Tengah Kesepian
-
Doctor X: Mafia in White, Aksi Dokter Bedah Jenius Melawan Korupsi Medis
-
Lukisan yang Tidak Pernah Hilang
-
Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic
-
Sinopsis Kiss In The Wind, Drama Terbaru Yang Yang dan Chen Duling di WETV