Ada satu argumen yang sering muncul ketika pemerintah dikritik karena korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau buruknya penegakan hukum. Warganya juga harus bersih kalau ingin pemerintahnya bersih. Masyarakat memang harus jujur, taat aturan, tidak menyuap, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak melakukan pelanggaran. Namun, persoalannya muncul ketika perilaku buruk sebagian warga digunakan untuk membenarkan kegagalan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya.
Di sinilah letak kekeliruan berpikirnya. Kita sedang mencampuradukkan dua tanggung jawab yang berbeda: tanggung jawab moral warga negara dan tanggung jawab institusional pemerintah. Pemerintah tidak dibentuk dengan asumsi bahwa seluruh manusia akan selalu berbuat baik. Justru pemerintah diperlukan karena manusia memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan dan kekuasaannya.
Dalam masyarakat yang jumlah penduduknya besar, tentu akan selalu ada orang yang melanggar aturan. Ada yang mencuri, menipu, menyuap, melakukan kekerasan, menghindari pajak, hingga menyalahgunakan fasilitas publik. Tidak realistis mengharapkan seluruh warga memiliki kesadaran dan integritas yang sempurna. Karena itulah negara memiliki hukum, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, pengadilan, dan mekanisme pemberian sanksi. Semua itu bukan hiasan birokrasi. Keberadaannya merupakan bagian dari fungsi negara untuk menjaga ketertiban, melindungi hak warga, dan memastikan aturan berlaku bagi semua orang.
Jika setiap orang sudah pasti jujur dan selalu bertindak sesuai etika, memang sebagian fungsi pengawasan mungkin tidak perlu bekerja sekeras sekarang. Namun, kenyataannya manusia tidak selalu demikian. Bahkan orang yang memahami aturan pun bisa melanggarnya ketika merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, atau jaminan tidak akan mendapatkan konsekuensi. Maka, persoalan utamanya bukan sekadar apakah masyarakat sudah bersih, melainkan apakah sistem mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak perilaku yang melanggar aturan.
Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Jika pencuri kecil cepat ditangkap, tetapi koruptor dengan kekuasaan dan jaringan besar bisa berkelit, masyarakat akan melihat ketidakadilan. Jika warga biasa dituntut patuh, tetapi pejabat dapat menghindari pertanggungjawaban, pesan yang diterima publik justru berbahaya: hukum tidak berlaku sama bagi semua orang.
Lebih buruk lagi apabila aparat penegak hukum justru terlibat dalam pelanggaran yang seharusnya mereka tindak. Ketika lembaga yang bertugas menjaga hukum kehilangan integritas, masyarakat kehilangan tempat untuk mencari perlindungan. Orang yang semena-mena bisa semakin berani karena merasa tidak ada konsekuensi yang perlu ditakuti.
Tentu, bukan berarti masyarakat boleh berperilaku buruk dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah. Warga tetap memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, membayar kewajiban sesuai ketentuan, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah yang bersih juga membutuhkan budaya masyarakat yang menolak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, hubungan keduanya bukan hubungan saling menunggu. Pemerintah tidak bisa berkata bahwa mereka baru akan bersih setelah seluruh warga bersih. Sebaliknya, warga juga tidak boleh menganggap perilaku pemerintah yang buruk sebagai pembenaran untuk melanggar hukum.
Dalam negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena pemerintah memegang kewenangan untuk membuat kebijakan, mengelola anggaran, menggunakan kekuasaan, dan menegakkan aturan. Kekuasaan sebesar itu harus disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang sepadan.
Jadi, ketika pemerintah dikritik karena korupsi, jangan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan menunjuk kesalahan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah harus dijawab dengan evaluasi, transparansi, dan penegakan hukum, bukan dengan mencari-cari keburukan warga sebagai alasan pembenar.
Kita tidak membutuhkan masyarakat yang sempurna untuk membangun pemerintahan yang bersih. Kita membutuhkan institusi yang mampu bekerja secara adil sekalipun berhadapan dengan masyarakat yang tidak sempurna. Tugas pemerintah bukan menunggu semua orang menjadi malaikat. Tugasnya adalah memastikan bahwa siapa pun yang melanggar aturan baik itu warga biasa maupun pejabat yang berkuasa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Baca Juga
-
Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan
-
Usaha Sudah Tutup, Tagihan Pajak Masih Hidup: Mahalnya Mengakhiri Sebuah PT
-
Mencari Filosofi Kepemimpinan dari Serat Wulang Reh di Buku Javanese Wisdom
-
Mi Instan Tak Lagi Murah, Anak Kos Makin Sulit Bertahan di Tanggal Tua
-
Murah Menurut Standar Dunia, Mahal bagi Rakyat: Ironi Daya Beli Indonesia
Artikel Terkait
Kolom
-
Ironi di Tengah Ekonomi Sulit: Mengapa Kita Lebih Rela 'Bakar Uang' untuk Rokok daripada Makanan?
-
Lelaki Pakai Sunscreen Dianggap Tabu, Ada yang Salah dengan Stereotipnya!
-
Tak Cuma Jadi Istri dan Ibu: Perempuan Gen Z Buktikan Kebahagiaan Punya Banyak Bentuk
-
Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan
-
Langit Aceh Kembali Gelap: Sampai Kapan Penanganan Bencana Cuma Berputar di Pola Reaksi Darurat?