Komunikasi Krisis Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Jumlah kasus postif covid-19 di Indonesia pada 7 Juni 2020 menunjukkan angka 31.186 pasien, dari jumlah tersebut sebanyak 10.498  pasien dinyatakan sembuh dan sebanyak 1.851 meninggal dunia. Dikatakan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, pada konferensi pers di Gedung Graha BNPB.

Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 tak hanya menguncang sektor kesehatan saja. Pada sektor ekonomi, pandemi ini bahkan sangat memberikan dampak yang dapat dikatakan setelah pandemi ini usai pertumbuhan ekonomilah yang paling lama mengalami kebangkitan. Sektor pangan dan sektor bisnis pariwisata seperti perhotelan yang paling awal mengalami kelumpuhan.

Keadaan saat ini

Berbagai kalangan baik politikus, akademisi dan aktivis sipil banyak yang mengkritik pemerintah atas pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam kondisi krisis seperti ini, komunikasi menjadi persoalan yang krusial bagi pemegang otoritas.

Bagaimana tidak, pada saat krisis seperti ini masyarakat sangat mengandalkan kinerja pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa mereka terlindungi dan dapat menggantungkan sepenuhnya kepada pemegang kebijakan dilihat pada kebijakan yang pemerintah ambil dalam menangani Covid-19. Ini merupakan wujud kepercayaan publik kepada pemerintah.

Kegagalan pemerintah

Faktanya, seringkali pemerintah gagal dalam mengelola komunikasi krisis yang justru malah menambah kepanikan di masyarakat. Komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman tentang komunikator, tujuan, pesan, cara penyampain dan target khalayak yang dituju.

Komunikasi krisis harus dilakukan dengan perencanaan yang jelas terlebih dahulu. Pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang tumpang tindih sehingga membingungkan publik. Yang malah memperlihatkan kelemahan koordinasi komunikasi di dalam lembaga eksekutif.

Pada kondisi krisis seperti ini, kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat, tetapi yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang akhirnya publik mengalami kekecawaan. Kekecewaan ini berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah menjadi kurang diperhatikan publik.

Faktor media massa

Terlebih lagi konsumsi berita akhir-akhir ini terus meningkat khususnya di penayangan media massa televisi. Kehadiran media sosial yang lainpun juga semakin marak, belum jelasnya validitas atas berita yang publik baca malah kian memperpanjang jarak pemerintah dengan publik.

Keterbukaan data merupakan hal penting untuk disampaikan kepada publik supaya publik lebih sadar dan memahami situasi terkini, sehingga membantu publik dalam mengambil keputusan secara rasional dengan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Pemerintah dapat menunjuk seorang penanggungjawab untuk masalah komunikasi krisis ini, tak cukup hanya dengan Jubir Pemerintah. Harus ada seorang yang memimpin geraknya poros penanganan Covid-19, yang saat ini memang dipegang langsung oleh Presiden. Tetapi beban Presiden itu sendiri juga telah menumpuk yang membuat penanganan Covid-19 kurang maksimal.

Perbaikan model komunikasi.

Sebenarnya pemerintah belum terlambat untuk memperbaiki delegitimasi komunikasi yang tengah terjadi. Pemerintah dapat menerapkan metode dengan model CERM atau Crisis Emergency Risk Communication yang memadukan model risiko komunikasi.

Model ini sering digunakan pemerintah untuk menghadapi keadaan darurat dengan model komunikasi krisis yang sering digunakan sektor swasta untuk menghadapi krisis organisasi di dalam perusahaan.

Tahapan model CERM.

Dalam membuat komunikasi krisis harus dengan perencanaan yang jelas. Sehingga banyak akademisi menyarankan agar pemerintah Indonesia menggunakan model Crisis Emergency Risk Communication seperti yang dilakukan Amerika baru-baru ini. Model ini memiliki tahapan dalam strategi penyampaiannya mulai dari Pre crisis (sebelum krisis), Initial event (awal krisis), Maintenance (selama krisis), Resolution (resolusi), dan Evaluation (evaluasi).

Memasuki awal krisis, langkah yang dilakukan pemerintah ialah menyediakan informasi satu pintu. Diharapkan langkah ini dapat memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpangsiuran berita di lingkungan publik.

Pemerintah perlu menyusun pesan yang akan ditargetkan kepada publik mengenai krisis yang terjadi, beberapa konsekuensi dan sikap antisipasi pemerintah. Fase initial crisis ini bertujuan supaya publik bersiaga terhadap langkah yang diambil pemerintah selanjutnya.

Setelah melewati fase awal krisis yang baik, maka akan memudahkan pemerintah untuk melewati fase-fase berikutnya. Informasi yang dikonsumsi publik akan mengalami peningkatan kepada kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah harus memaparkan metode penanggulangan keadaan darurat dan resolusi pemulihan setelah krisis.

Nah, pada fase resolusi ini sendiri, pemerintah harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan publik sehingga pemahaman publik terhadap krisis pandemi benar, tidak menimbulkan kepanikan. Sehingga pandemi ini dapat segera terlewati.