Menyoal Istilah "Gentengisasi" dan Prioritas Pembangunan Pemerintah

Belakangan, publik kembali dibuat mengernyit oleh istilah-istilah kebijakan yang terdengar unik dari Presiden Prabowo. Salah satunya adalah gagasan mengganti genteng rumah rakyat dengan seng secara nasional. Istilah ini cepat viral, tetapi juga cepat memunculkan tanda tanya. Apalagi ketika penjelasan kebijakannya terdengar belum sepenuhnya utuh.

Di satu sisi, keinginan membenahi rumah rakyat terdengar mulia. Negara memang seharusnya hadir dalam urusan hunian yang layak. Namun, ketika gagasan disampaikan dalam bentuk slogan besar, publik wajar bertanya apa urgensinya. Terlebih ketika persoalan dasar masih menumpuk di banyak sektor.

Deretan Istilah Besar dan Keinginan Cepat

Gentengisasi bukan satu-satunya istilah yang mencuri perhatian. Kita sebelumnya mengenal berbagai program dengan nama besar dan janji cepat terasa. Istilah-istilah ini terdengar visioner, tetapi sering minim penjelasan teknis. Akibatnya, kebijakan tampak seperti ide spontan, bukan rencana matang.

Dalam politik, istilah memang penting untuk membangun imajinasi publik. Namun, kebijakan bukan sekadar soal imajinasi, melainkan eksekusi. Ketika istilah lebih dulu ramai daripada kajian, risiko kebingungan pun muncul. Di sinilah publik mulai bersikap skeptis.

Apa yang Sebenarnya Ingin Dicapai?

Jika ditarik lebih dalam, keinginan mengganti genteng bisa dibaca sebagai upaya standardisasi hunian. Seng dianggap lebih ringan, tahan lama, dan cepat dipasang. Dari sudut pandang efisiensi, gagasan ini terdengar logis. Namun, logika teknis tidak selalu sejalan dengan realitas sosial.

Indonesia memiliki kondisi iklim, budaya, dan ekonomi yang beragam. Genteng tanah liat bukan sekadar atap, melainkan bagian dari adaptasi lokal. Mengganti semuanya secara seragam berpotensi menimbulkan masalah baru. Di titik ini, kebijakan butuh lebih dari sekadar niat baik.

Apakah Semudah Itu Direalisasikan?

Mengganti jutaan genteng bukan perkara sederhana. Ada soal biaya, distribusi, tenaga kerja, hingga dampak lingkungan. Belum lagi pertanyaan siapa yang menanggung biaya dan bagaimana mekanismenya. Tanpa penjelasan detail, program ini terasa seperti lompat jauh tanpa awalan.

Pengalaman program sebelumnya juga memberi pelajaran. Program Makan Bergizi Gratis misalnya, menuai kritik karena output yang belum merata dan kualitas yang dipertanyakan. Jika program yang menyentuh kebutuhan harian saja masih bermasalah, wajar publik ragu pada program yang lebih kompleks. Skeptisisme ini bukan sinisme, melainkan refleksi.

Hal-Hal Dasar yang Kerap Terlewat

Daripada terus melahirkan istilah baru, mungkin negara perlu menoleh ke masalah yang lebih mendasar. Beberapa di antaranya adalah:

1. Akses pangan bergizi yang konsisten dan berkualitas.
2. Pendidikan dasar yang benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi.
3. Layanan kesehatan primer yang mudah dijangkau.
4. Perbaikan rumah tidak layak huni yang berbasis kebutuhan lokal.

Hal-hal ini mungkin terdengar biasa, tetapi dampaknya nyata.

Antara Gagasan Besar dan Prioritas Nyata

Tidak ada yang salah dengan visi besar. Namun, visi perlu bertumpu pada fondasi yang kuat. Ketika kebutuhan dasar belum tuntas, gagasan besar justru berisiko terlihat mengawang. Publik bukan menolak perubahan, mereka hanya ingin perubahan yang masuk akal.

Fokus pada hal dasar bukan berarti anti-inovasi. Justru dari dasar yang kuat, inovasi bisa tumbuh lebih sehat. Negara tidak kekurangan ide, yang sering kali kurang adalah konsistensi. Di situlah kepercayaan publik dipertaruhkan.

Penutup

Gentengisasi Nasional mungkin lahir dari niat baik. Namun, niat baik perlu dibarengi kejelasan, prioritas, dan evaluasi program sebelumnya. Daripada sibuk melahirkan istilah yang membingungkan, mungkin negara perlu menuntaskan pekerjaan rumah yang lama tertunda. Sebab, kebijakan yang baik bukan yang terdengar besar, melainkan yang benar-benar terasa.