Akhir-akhir ini pemerintah sangat serius dalam mengembangkan sektor keuangan syariah sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional, mengingat potensi industri syariah di Indonesia sangat besar. Tentu ini menjadi angin segar bagi pelaku pasar keuangan syariah untuk berkembang, khususnya perbankan syariah selaku penghimpun dan penyalur dana yang berprinsip syariah.
Dari data tahun 2018, aset bank syariah mencapai Rp477 Triliun, ini menunjukan bank syariah terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun seiring berkembangnya bank syariah maka semakin besar pula risiko yang dihadapi.
Hal ini menuntut bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pemangku kepentingan.
Kualitas Bank Syariah ditingkatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik. Bank syariah yang memiliki Tata kelola yang baiklah yang akan survive dalam keadaan ekonomi saat ini.
Prinsip-prinsip Tata kelola baik diantaranya adalah yaitu keterbukaan (Tranparency), Akuntabilitas (accountability), pertanggungjawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
Prinsip-prinsip tersebut pada bank syariah tentu saja dikemas dalam bentuk syariah. Maka itu, Bank Syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan yang mengawasi jalannya bank syariah agar seluruh aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
Pemerintah pun sudah mengatur regulasi tentang GCG bank syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Godd Corporate Governance, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, PJOK Nomor 24/PJOK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Menurut Umar Chapra, tanpa adanya tata kelola yang baik bank syariah akan sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif.
Kebutuhan bank syariah akan Good Corporate Governance menjadi sangat serius seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi di mana permasalahan itu akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang dengan demikian itu merupakan sesuatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.
Jika diuraikan, Good Corporate Governance memiliki beberapa cakupan, di antaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Bank Syariah seharusnya bisa mencakup seluruh prinsip GCG tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara bank dengan pemangku kepentingan.
Kemudian GCG memiliki syarat struktur organisasi, meliputi : Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Audit Ekstern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Stakeholders.
Semua struktur berfungsi dalam menjalankan tata kelola yang baik pada bank syariah agar mencapai tujuannya. Seluruh elemen GCG tentu saja akan berpengaruh pada kinerja Bank Syariah itu sendiri.
Pada dasarnya, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada satu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Seluruh peran tersebut harus bisa dilengkapi dan ditingkatkan oleh bank syariah.
Good Corporate Governance sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Hal tersebut bisa dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Yanti, 2020 menjelaskan bahwa GCG berpengaruh pada beberapa sektor yaitu : CAR, ROA, NPF, Financing, FDR, BOPO, Aset Produktif, likuiditas.
Hal ini merupakan saran untuk Bank syariah untuk terus mengembangkan Tata kelola yang baik mengingat kedepan bank syariah akan menjadi bank besar yang akan bersaing dengan bank konvensional dan menjadikan Indonesia menjadi pusat Industri Keuangan Syariah di dunia
Baca Juga
Artikel Terkait
-
Skema Ponzi Berbaju Syariah? Bongkar Modus Penipuan yang Mengelabui Investor Muslim
-
Penetrasi Rendah, Edukasi Asuransi Keluarga Digencarkan di Hari Anak Nasional
-
Riset: 87 Juta Keluarga di Indonesia Hidup Tanpa Perlindungan Memadai
-
Minat Menabung untuk Haji Meningkat, Tabungan Haji Bank Mega Syariah Melonjak 12 Persen
-
Jaga Ekosistem Pesisir, BSN Monitoring Ribuan Bibit Mangrove di Bali
News
-
Bakar Semangat Belajar Siswa Desa, KKN Unisri Sukses Gelar Aksi Inspiratif di SDN 1 Slogo Tanon
-
Mengenal 'Heat Dome' dan Bahaya Arsitektur Kuno: Alasan Gelombang Panas di Eropa Sangat Mematikan
-
Dari Rp500 Ribu Jadi Skandal Rp24,5 Miliar: Begini Cara "Orang Dalam" Bobol BPJS Ketenagakerjaan
-
Jinakkan El Nino Pakai Garam Laut: Ide Brilian atau Malapetaka Baru?
-
Cerita dari Taman Puring: Begini Serunya Mengikuti Latihan Komunitas Parkour Jakarta
Terkini
-
4 Low pH Cleanser Beta Glucan, Kunci Kelembapan Maksimal pada Kulit Kering
-
Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara
-
4 Ide OOTD Eclectic Retro-Chic ala Momo TWICE untuk yang Suka Eksplor Gaya!
-
Di Balik Kemudahan AI: Ancaman Krisis Listrik, Air Bersih, dan E-Waste Data Center di Indonesia
-
Gagal di Pasaran, Sony Pictures Kapok Bikin Film Spin-off Spider-Man?