Pilkada ialah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19. Hingga kini, terkait Pilkada 2020 masih menjadi perbincangan hangat publik.
Sebagian pihak menilai, Pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat dan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, mengingat proses Pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang.
Karena itu perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda agar memungkinkan dilakukanya Pilkada secara serentak. Namun di sisi lain, Pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal.
Dikutip dari Harian Kompas, Senin (21/9/2020), mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga meminta Pilkada ditunda hingga tahun depan setelah vaksin ditemukan dan benar-benar efektif mencegah penyebaran Covid-19. Menurut JK, pada umumnya daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru habis tahun depan.
Sehingga menurutnya tidak perlu gelisah bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan terlampau lama. Sementara dari aspek legalitas, menunda pemilihan kepala daerah menurut beliau sangat sederhana.
Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan, dalam hal adanya, antara lain, bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.
Sedangkan baru-baru ini Presiden Jokowi akhirnya menegaskan bahwa Pilkada 2020 tidak akan ditunda dan akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikutip dari detikNews Selasa, 22 Sep 2020, hal senada disampaikan juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Ia mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketatat.
Lalu, prosedur protokol kesehatan yang bagaimana yang dimaksud oleh juru bicara Presiden Joko Widodo? Komisioner KPU RI, Bapak Pramono U. Tanthowi, S.Ag, MA, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dilaksanakan ketika pemilihan berlansung, di antaranya:
- Penggunaan APD berupa: masker,sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi setiap petugas.
- Pelaksanaan rapid tes/tes swab terhadap personel yang akan melaksanakan tugas di setiap tahapan.
- Penyediaan sarana sanitasi yang memadai untuk setiapkgiatan, berupa: fasilitas cuci tangan, sabun dan disinfektan.
- Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan tahapan dimulai.
- Pengaturan menjaga jarak aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan.
- Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan tahapan.
- Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel pada setiap kegiatan tahapan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.
- KPU di daerah dapat melibatkan personel dari dinas dan/atau lembaga yang menangani urusan kesehatan atau tim dari Gugus Tugas di daerah masing-masing.
- Pemnfaatan TI sebagai ganti pertemuan tatap muka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan.
Selain itu, di masa New Normal saat ini banyak hal-hal baru yang harus dilakukan ketika berada di luar ruangan, termasuk pada saat Pilkada mendatang. Ada 15 hal baru di TPS pada saat pemilihan serentak 9 Desember mendatang.
- Pada 1 titik TPS, terdiri dari 500 pemilih
- Bagi setiap pengunjung TPS, terdapat pengaturan kedatangkan
- KPPS yang berada di lokasi harus dalam kondisi sehat
- Para pengunjung dilarang berdekatan
- Setiap pengunjung wajib menggunakan masker
- Setiap pengunjung wajib memakai pelindung wajah
- Setiap panitia TPS menggunakan sarung tangan
- Setiap pengunjung dan panitia harus dicek suhu tubuhnya
- Pada setiap titik TPS harus diberi desinfeksi secara berkala
- Setiap orang yang datang ke TPS dianjurkan untuk tidak bersalaman
- Setiap pengunjung yang akan memilih, diwajibkan membawa alat tulis sendiri
- Tinta yang digunakan setelah pencoblosan ialah tinta tetes
- Setiap pengunjung wajib mencuci tangan
- Disediakan tisu kering
- Bagi pengunjung yang memiliki suhu tubuh dibawah standar, maka akan di pindahkan ke bilik khusus
Baca Juga
Artikel Terkait
-
KPK Sebut Sekda Bengkulu Kumpulkan Seluruh Ketua OPD dan Kepala Biro, Untuk 'Muluskan' Rohidin di Pilkada
-
Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka, KPK Sebut Rohidin Mersyah Palak Kepala Dinas Untuk Dana Pilkada
-
Kebagusan Jadi Lokasi Megawati dan Keluarga Untuk Mencoblos di Pilkada Jakarta
-
Ajak Masyarakat datang ke TPS 27 November, Habib Nabil Bicara Nasib Masa Depan Bogor
-
Ujaran Kebencian Selama Pilkada Serentak Lebih Banyak Dibandingkan Saat Pilpres, Ada Faktor Kesengajaan?
News
-
See To Wear 2024 Guncang Industri Fashion Lokal, Suguhkan Pengalaman Berbeda
-
Harumkan Indonesia! The Saint Angela Choir Bandung Juara Dunia World Choral Championship 2024
-
Usaha Pandam Adiwastra Janaloka Menjaga, Mengenalkan Batik Nitik Yogyakarta
-
Kampanyekan Gapapa Pakai Bekas, Bersaling Silang Ramaikan Pasar Wiguna
-
Sri Mulyani Naikkan PPN Menjadi 12%, Pengusaha Kritisi Kebijakan
Terkini
-
Jeongnyeon: The Star Is Born, Puncaki Peringkat Drama Korea dan Aktor Terbaik
-
Tertahan di Zona Nyaman, Bagaimana Pengaruh Pertemanan Terhadap Masa Depan?
-
Intip Harga Tiket Konser Kyuhyun Super Junior di Jakarta, Mulai Rp1,35 Juta
-
3 Drakor Ciamik yang Dibintangi Bae Doona, Ada The Silent Sea
-
Julian Oerip Pemain Keturunan Mirip Tijjani Reijnders Grade A