Apakah PPKM Darurat Akan Diperpanjang?

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan pemerintahuntuk menangani peningkatan kasus Covid-19. Awal meningkatnya virus Covid-19 ini terjadi pada Juni 2021, ditandai dengan kian banyaknya orang-orang yang terkena virus hingga tumbangnya banyak korban jiwa.

Untuk itu, pemerintah resmi menetapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali, dimulai pada 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Program PPKM Darurat telah berjalan di berbagai wilayah yang ada Indonesia, khususnya untuk daerah Jawa dan Bali yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19. 

Melihat kondisi seperti sekarang, apakah PPKM Darurat akan diperpanjang? Beredar berbagai informasi soal PPKM. Ada kabar akan diperpanjang sampai pada Akhir Bulan Juli, bahkan ada yang bilang sampai Bulan Agustus. Sampai-sampai, perbincangan soal PPKM Darurat ramai di perbincangkan di media sosial, tapi berita tersebut masih simpang siur dan belum terbukti sampai sekarang.

Target dari Satuan Tugas (Satgas) dan Pemerintah belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Sebab masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan, khususnya di kluster perumahan, sehingga penularan virus Covid-19 akan cepat meluas.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk penanganan virus Covid-19 dan mencermati tentang kebijakan PPKM Darurat terhadap Ekonomi Nasional. Namun, jika PPKM Darurat akan diperpanjang akan berdampak terganggunnya perekonomian Nasional.

Pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan dampak PPKM Darurat jika diperpanjang dan teralisasikan. Luhut juga mengatakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya untuk mengatasi pandemi covid-19.

Jika kebijakan PPKM Darurat masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah, apakah mungkin dalam waktu dekat akan ada perpanjangan PPKM Darurat sampai keadaan kembali terkendali seperti rencana Presiden Jokowi?