Resmi Jadi Kepala LKPP, Ini Rekam Jejak dan Prestasi Sarah Sadiqa

Sarah Sadiqa resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa, 17 September 2025. Ia menggantikan Hendrar Prihadi yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri baru. Presiden Prabowo sendiri yang memimpin pengucapan sumpah jabatan, menandai awal kepemimpinan baru di LKPP.

Sarah bukanlah sosok asing di LKPP. Sebelum dilantik, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sejak Februari 2020.

Dengan rekam jejak panjang dan berbagai jabatan strategis yang pernah diemban, penunjukannya dianggap tepat untuk membawa LKPP menuju tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan efisien.

Karier Panjang Sarah Sadiqa di LKPP

Perjalanan karier Sarah dimulai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 1996 sebagai Staf Perencana Pendanaan Pembangunan Luar Negeri.

Dari sana, ia kemudian beralih ke pusat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2005, yang kemudian berkembang menjadi LKPP.

Di LKPP, Sarah menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari Direktur Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (2011–2013), Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN (2013), hingga Direktur Pengembangan Sistem Katalog (2013–2014).

Ia juga menjabat sebagai Direktur Pelatihan Kompetensi (2014–2015) sebelum naik ke posisi Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi (2015–2020). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (2020–2025).

Dengan pengabdian lebih dari dua dekade, karier Sarah di LKPP menunjukkan dedikasi yang konsisten terhadap pembenahan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pencapaian dan Dedikasi Sarah

Sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Sarah memainkan peran sentral dalam merumuskan kebijakan pengadaan nasional. Ia berkontribusi dalam pengembangan sistem e-katalog, perencanaan RAPBN, hingga penguatan kapasitas SDM pengadaan pemerintah.

Kepemimpinannya selama periode 2011–2025 memperlihatkan konsistensi dalam mendorong transparansi dan efisiensi sistem pengadaan. Kontribusinya turut memperkuat monitoring dan evaluasi yang menjadi tulang punggung akuntabilitas belanja negara.

Sarah juga telah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya dua kali, masing-masing pada 2005 dan 2015, sebagai pengakuan atas loyalitas dan prestasinya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Latar belakang akademiknya juga mendukung kiprah profesionalnya. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Trisakti pada 1992, lalu meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat, pada 1999.

Dengan pengalaman panjang, kepemimpinan Sarah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional, efisien, dan bebas dari praktik koruptif.

Pelantikan Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP menandai hadirnya sosok baru dengan rekam jejak matang untuk memimpin lembaga strategis tersebut. Dengan kombinasi pengalaman panjang, prestasi gemilang, dan dedikasi yang tinggi, Sarah diharapkan dapat membawa pembaruan signifikan dalam sistem pengadaan pemerintah Indonesia.