Menjaga Keadilan di Tengah Efisiensi, DPD RI dan Jemput Suara Bahas Arah Anggaran DIY

Efisiensi fiskal yang dijalankan pemerintah pusat kembali jadi sorotan. Jemput Suara melalui forum Temu Suara menghadirkan anggota DPD RI, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, untuk membedah isu tersebut bersama publik di Limitless Cafe, Yogyakarta, pada Jumat (17/10/2025).

Forum ini juga menghadirkan akademisi Alfath Bagus Panuntun sebagai pemantik diskusi, dengan moderator R. Dzikri Al Ghifari. Mereka membahas bagaimana kebijakan efisiensi berdampak pada pembangunan daerah, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta sejauh mana DPD RI berperan dalam mengawalnya.

“DPD hadir untuk memastikan setiap kebijakan fiskal berpihak pada masyarakat daerah, bukan hanya angka makro,” ujar Alfath.

Ia menekankan pentingnya pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,2 triliun agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Menurut riset yang ia paparkan, ada tiga prioritas utama masyarakat DIY terhadap anggaran daerah: pengentasan kemiskinan dan kebodohan, pengelolaan sampah dan isu lingkungan, serta kestabilan harga bahan pokok.

“Ini cerminan kebutuhan dasar yang seharusnya jadi fokus kebijakan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega menjelaskan bahwa dana transfer dari APBN seperti dana alokasi umum, khusus, dan bagi hasil masih menjadi tumpuan utama pendapatan DIY.

“Tugas kami di DPD adalah memastikan setiap rupiah anggaran sampai ke masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Yashinta juga menyoroti realitas ganda DIY—di satu sisi menjadi daerah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia, tapi di sisi lain memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, mencapai 11 persen.

“Kita perlu kebijakan afirmatif agar kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang bisa ditekan,” katanya.

Terkait isu lingkungan, Yashinta mengapresiasi alokasi Rp100 juta per kelurahan untuk program pengelolaan sampah sejak 2024, namun menilai implementasinya masih perlu diawasi.

“Dana tidak cukup. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya nyata,” ujarnya.

Dari forum tersebut, para peserta menyepakati sejumlah rekomendasi: pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengawasan anggaran publik, dan dorongan transparansi dalam pelaksanaan program-program sosial.

“Efisiensi seharusnya jadi momentum memperkuat partisipasi publik, bukan mengurangi hak masyarakat,” tutup Yashinta.