Datangi Massa Aksi, 6 Fraksi DPRD DIY Dukung Karhutla Jadi Bencana Nasional

Enam fraksi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung tuntutan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Dukungan disampaikan 14 anggota DPRD dari enam fraksi saat menemui massa Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY dalam dialog terbuka di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026).

Enam fraksi tersebut ialah PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, dan Fraksi Gabungan/PPP. Mereka menyoroti penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran serta penanganan warga terdampak.

Aksi berlangsung sejak pukul 13.00 WIB melalui mimbar bebas di depan Gedung DPRD DIY. Mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan persoalan politik nasional. Orasi turut menyinggung karhutla, termasuk di Gunungkidul.

Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturrahman Adjan Jaguna, menyebut demonstrasi sebagai keresahan mahasiswa atas persoalan yang belum ditangani serius. Ia meminta maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat kepadatan arus lalu lintas setempat.

“Suara dan kehadiran kita di sini adalah tangisan anak negeri yang sampai saat ini belum merasakan kesejahteraan. Ada beberapa rentetan persoalan, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini tidak ada kepedulian negara terhadap penderitaan kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan di Yogyakarta sekalipun, seperti yang terjadi di Gunungkidul,” ujar Faturrahman.

Sekitar pukul 15.30 WIB, massa bergerak mendekati gerbang DPRD DIY. Mereka meminta seluruh fraksi keluar menemui demonstran dan menolak dialog di ruang audiensi. Setelah negosiasi dengan kepolisian, 14 anggota DPRD dari enam fraksi menemui massa.

Dalam dialog itu, Faturrahman meminta sikap tegas setiap fraksi. “Kami menuntut komitmen mengenai bencana karhutla yang melanda Kalimantan, Papua, Sumatera, hingga Gunungkidul DIY. Apakah berani mendorong pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional?” katanya.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan sekaligus mendesak penegakan hukum. “Kami menuntut pengusutan serta penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran. Kami mendukung penuh penetapan status karhutla sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Pimpinan Fraksi Gerindra DPRD DIY, Nur Sudiantoro, juga menyatakan dukungan. “Kami empati pada saudara-saudara yang terkena sesak napas dan sakit paru-paru. Kami mendukung penindakan tegas terhadap pelaku dan penetapan karhutla sebagai bencana nasional,” ujar Nur.

Perwakilan Fraksi PKS, Muhammad Syafi’i, menyebut kader dan anggota dewan partainya menyalurkan bantuan melalui pemotongan gaji. “Kader dan dewan PKS melakukan pemotongan gaji untuk mendonasikan bantuan langsung ke wilayah terdampak. PKS mendesak pemerintah pusat segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional,” katanya.

Dukungan juga disampaikan Fraksi Golkar, PAN, dan Gabungan/PPP. Perwakilan Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap penetapan status bencana nasional. Pimpinan Fraksi Gabungan, Muhammad Yazid, mengatakan, “Kami mengutuk keras pembakaran hutan dan pelaku kejahatan lingkungan. Kami mendesak supaya status karhutla dijadikan bencana nasional.”

Perwakilan Fraksi PAN, Arif Kurniawan, meminta pemerintah pusat menyiapkan anggaran memadai. “Kami mengecam pelaku kejahatan kebakaran hutan dan mendorong pemerintah pusat bersikap serius, mengalokasikan anggaran memadai, serta menetapkan karhutla sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Dari tujuh fraksi DPRD DIY, Fraksi PKB tidak tercatat mengirimkan perwakilan menemui massa. Ketidakhadiran itu dipersoalkan demonstran saat pengabsenan terbuka. Perwakilan dewan menyebut pihak PKB sedang berada di luar gedung dan dalam perjalanan dari Gamping.

Enam fraksi menyatakan dukungan dalam dialog terbuka tersebut. Pernyataan itu merupakan sikap fraksi yang disampaikan perwakilannya, bukan keputusan formal DPRD DIY sebagai lembaga. Massa meminta dukungan itu diteruskan kepada pemerintah pusat agar penanganan karhutla mendapat langkah konkret.