Berbagai sarjana dan magister setelah kelulusannya melihat dari konten sosial media banyak yang cari rezeki lewat jaket pengemudi ojek online di tengah cari kerja yang sesuai sangat sulit. Di sela menunggu pesanan, ia masih membuka situs lowongan kerja, mengirim CV, dan berharap ada perusahaan yang membutuhkan keahliannya.
Tidak jauh dari sana, seorang sarjana membuka lapak makanan kecil karena pekerjaan sesuai jurusan kuliahnya belum juga ditemukan. Gelar pendidikan tinggi yang dahulu diharapkan menjadi jalan menuju kehidupan mapan kini harus berhadapan dengan kenyataan pasar kerja.
Fenomena sarjana menjadi pengemudi ojol, kurir, pekerja lepas, hingga pedagang kecil, hal semacam ini mengapa pendidikan tinggi tidak selalu menjamin seseorang memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahliannya?
Kita melihat persoalannya bukan tentang rendah atau tingginya suatu pekerjaan, melainkan ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi, kompetensi yang dimiliki, dan kesempatan kerja yang tersedia.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Angka ini memang turun sekitar 77 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilihat dari jumlah orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
BPS juga mencatat sebanyak 12,84 juta orang atau 8,68 persen penduduk bekerja tergolong setengah pengangguran. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Sementara itu, pekerja informal mencapai 57,93 persen atau sekitar 85,73 juta orang.
Persoalan lulusan perguruan tinggi juga terlihat dalam data pengangguran berdasarkan pendidikan. BPS mencatat terdapat 904.440 penganggur lulusan universitas pada Agustus 2025. Angka ini memperlihatkan bahwa memperoleh gelar sarjana belum otomatis memudahkan seseorang memasuki dunia kerja.
Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Dalam publikasi BPS berjudul Mismatch Pendidikan dan Pekerjaan Pemuda Indonesia dengan bonus demografi pada Oktober 2025, ditemukan bahwa 35,36 persen pekerja muda usia 16–30 tahun mengalami ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan posisi pekerjaan.
Sebanyak 22,36 persen termasuk kategori overeducated, yaitu memiliki pendidikan lebih tinggi daripada kebutuhan pekerjaannya. Sementara itu, 13 persen termasuk undereducated, yakni bekerja pada posisi yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi daripada yang dimiliki.
Sayangnya separuh pekerja Indonesia mengalami ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan jurusan pendidikannya. Artinya, seseorang bisa memiliki pekerjaan dan gelar sarjana, tetapi aktivitas profesionalnya tidak selalu berhubungan dengan ilmu yang dipelajari selama kuliah.
Kondisi tersebut tidak bisa hanya disalahkan kepada lulusan. Perkembangan industri, jumlah lapangan kerja, persebaran perusahaan, hingga kebutuhan kompetensi berubah lebih cepat daripada penyesuaian sebagian program pendidikan. Akibatnya, lulusan harus bersaing mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya tidak selalu sebanding dengan pencari kerja.
Mengapa sarjana memilih menjadi ojol atau membuka usaha kaki lima? Survei Segara Research Institute pada Agustus–September 2026 memberikan gambaran menarik. Dari 506 responden pekerja gig di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, sebanyak 73,8 persen pengemudi ojek online dan taksi daring yang disurvei mengaku masuk ke pekerjaan berbasis platform setelah tidak memperoleh pekerjaan formal.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan ojol bukan selalu pilihan pertama. Bagi sebagian orang, profesi ini menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan ketika kesempatan kerja formal sulit ditemukan. Fleksibilitas waktu memang menarik, tetapi kebutuhan membayar kebutuhan hidup sering menjadi pertimbangan yang lebih mendesak.
Hal serupa dapat terjadi pada sarjana dan lulusan S2 yang membuka usaha dagang kecil. Ketika lowongan pekerjaan sesuai pendidikan belum tersedia, berjualan menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan sekaligus mempertahankan kemandirian ekonomi.
Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri perlu membangun hubungan yang lebih kuat. Kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan setiap tahun, tetapi juga perlu memastikan kompetensi mahasiswa relevan dengan kebutuhan pekerjaan.
Program magang, sertifikasi, pelatihan digital, dan kerja sama industri harus diperluas agar mahasiswa mempunyai pengalaman sebelum memasuki pasar kerja.
Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperluas kesempatan kerja di luar kota besar, dan memberikan perlindungan kepada pekerja informal maupun platform digital. ILO melalui Program Pekerjaan Layak Nasional 2026–2030 juga menempatkan perluasan pekerjaan produktif dan inklusif serta perlindungan pekerja informal sebagai prioritas.
Pada akhirnya, menjadi pengemudi ojol atau membuka warung bukanlah pekerjaan yang memalukan. Semua pekerjaan yang jujur patut dihargai. Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan mengapa pendidikan tinggi belum selalu membuka jalan menuju pekerjaan yang layak dan sesuai kompetensi.
Banyaknya lulusan sarjana dan magister pekerjaannya tidak sesuai dengan keahlian gelarnya sebagai tanda gagalnya sistem pasar kerja yang tidak bisa memberi porsi sesuai dengan gelar dan keahlian, selalu kalah bersaing dari orang dalam. Mengatasi ini para sarjana dan lulusan S2 bekerja apa adanya, mereka tidak ada rasa minder yang penting bisa bekerja dan mengais rezeki halal untuk keluarga.
Ijazah seharusnya menjadi bekal untuk memperluas kesempatan hidup, bukan sekadar selembar kertas yang disimpan setelah wisuda. Sebab, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya mahasiswa yang lulus, tetapi juga dari kemampuan negara dan dunia industri menyediakan kesempatan agar ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Baca Juga
-
Layar yang Menghitam, Suara yang Tak padam
-
Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?
-
Ngeri! Bukti Nyata Karhutla Bikin Indonesia Makin Mirip Film Distopia
-
Kemiskinan Struktural Punya Dampak ke Anak dan Pendapatan Keluarga
-
Peran Satwa Surili Jawa pada Ekologis Lingkungan dari Ancaman Deforestasi
Artikel Terkait
-
Menggugat Standar Ganda: Kenapa Loker Admin Butuh Sarjana, Tapi Pembuat UU Cukup Lulusan SMA?
-
Marak Ijazah Palsu, Teknologi Digital Disiapkan untuk Verifikasi
-
Fenomena Time Poverty: Saat Tuntutan Ekonomi Merampas Ruang Menikmati Hidup
-
Riza Fadilah Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi Meninggal Dunia
-
Media Internasional: Gibran, Anak Emas Indonesia Terpuruk dalam Skandal Ijazah SMA
News
-
Mengenal Stamp Hunter Indonesia: Tempat Berkumpulnya Para Pemburu Cap di Tanah Air
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Menggugat Standar Ganda: Kenapa Loker Admin Butuh Sarjana, Tapi Pembuat UU Cukup Lulusan SMA?
-
Dari Polemik Pesantren Sampai Thriller Hantu, 8 Tontonan Baru iQIYI Ini Siap Menguras Emosi
-
Penampilan Go Kyung Pyo Disensor Buntut Kasus DUI, Langsung Di-Cancel TV Korea?
Terkini
-
Akhiri Spekulasi Panjang, Robert Pattinson Terpilih Perankan James Bond
-
Outfit Choi Yena di MMA 2026 Disorot, Netizen Tuding Tiru Sabrina Carpenter
-
Sinopsis How to Slay Your Boss, Dracin Fantasi Landy Li dan He Yu di iQiyi
-
Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
-
Robert Pattinson Jadi James Bond, Gantikan Daniel Craig sebagai Agen 007