Upaya Pemerintah Membantu Pelaku Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19

Selain mengeluarkan kebijakan kebijakan yang ada, Indonesia dapat berkaca dari negara – negara yang berada di Asia tenggara, yaitu Singapura. Singapura memiliki beberapa kebijakan di antaranya:

1. Mempertahankan kerjasama dengan negara lain

Hingga saat ini, Singapura mempertahankan hubungan baiknya dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut STB (2021) untuk mempertahankan hubungan tersebut, Singapura mengadakan forum pada 2020 untuk para pelaku industri di bidang pariwisata.

2. Memberikan SingapoRediscovers Vouchers

Selain mempertahankan kerjasama dengan negara lain, menurut Koh (2021) kementerian pariwisata Singapura telah mengumumkan bahwa warga Singapura sekarang dapat menggunakan Voucher SingapoRediscovers untuk ke tempat rekreasi hingga 31 Maret 2022. Hal tersebut dilakukan agar tempat rekreasi yang berada di Singapura menjadi dikunjungi wisatawan kembali. Pada tahun sebelumnya, tempat rekreasi Singapura mengalami pendapatan yang menurun. Namun, pemesanan ini harus dilakukan sebelum 31 Desember 2021  karena SRV $100 terdapat masa kadaluarsa.

3. Mengeluarkan sertifikasi bagi karyawan yang berada di sektor tersebut (MICE)

Singapura telah meluncurkan program sertifikasi baru untuk sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (Mice). Menurut Lim (2021) sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para peserta Mice agar mengetahui keunggulan mereka untuk mengkalibrasi ulang operasi bisnis mereka untuk pasar yang aman dari Covid.

Pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan program hibah wisata untuk pemulihan ekonomi di sektor pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun. Hibah tersebut diberikan untuk 101 daerah yang memiliki usaha pariwisata dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut menurut Irena (2020) adalah adalah sebagai berikut: sepuluh destinasi pariwisata prioritas dan lima Destinasi Super Prioritas (DSP), ibukota provinsi, destinasi branding, daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15 persen, serta daerah yang termasuk seratus Calendar of Event (COE).

Sedangkan kriteria untuk usaha hotel dan restoran di antaranya terdaftar di data base pajak daerah, masih beroperasi hingga saat ini, memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), memiliki nomor induk berusaha (NIB), dan usahanya terdapat pada daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hotel dan restoran.

Sedangkan menurut kementerian keuangan (2020), syarat dana yang diberikan tersebut didasarkan atas besaran penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) pada kas daerah (kasda) yang berasal dari pelaku usaha hotel serta restoran sepanjang tahun 2019.

Oktari (2020) mengatakan, dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagikan untuk pelaku di usaha hotel dan restoran. Sedangkan, untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diberikan bantuan sebesar 30 persen.

Walaupun beberapa pelaku wisata pada tahun lalu telah mendapatkan bantuan tersebut, menurut Timoria (2020) pemerintah baru mencapai target sebesar 40 persen, yang mana sebelumnya pemerintah telah menargetkan 70 persen. Oleh karena itu, pada tahun ini pemerintah mengadakan bantuan ini kembali.

Afifah mengatakan (2021), para pelaku usaha di sektor pariwisata diberikan uang tunai sebesar satu juta delapan ratus ribu rupiah yang diberikan secara bertahap selama tiga kali sejumlah enam ratus ribu rupiah. Tidak semua pelaku usaha pada sektor tersebut dapat mendapatkan bantuan, apa saja syarat agar bisa mendapatkan bantuan tersebut?

Afifah juga mengatakan (2021), syarat agar bisa mendapatkan bantuan tersebut di antaranya, merupakan salah satu dari enam jenis usaha pariwisata dalam KBLI di seperti  55120, 55130, 55199, 79111, 79120, dan 96122, mempunyai nomor induk berusaha pada tahun 2018 hingga 2020 dari Lembaga Pengelola OSS, merupakan usaha kecil dan menengah di bidang pariwisata, merupakan suatu badan usaha atau hukum yang masih menjalankan usaha selama pandemi Covid-19, tidak sedang menerima bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan kabupaten/kota yang menerima bantuan di sektor pariwisata

Sedangkan kriteria daerah penerima BPUP yaitu pintu masuk pembukaan bandara internasional, usaha pelaku pariwisata terdaftar dalam OSS pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang merupakan enam usaha pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, spa, hotel melati, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, dan layanan penginapan yang berbentuk rumah (homestay) pada kabupaten/kota dengan jumlah usaha pariwisata terbanyak.

Selain kedua hal tersebut, pelaku usaha memerlukan dokumen untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dokumen yang diperlukan, yakni nomor Induk Berusaha, kartu pemilik perusahaan, NPWP perusahaan, SPT tahunan satu tahun terakhir, surat permohonan untuk dinas kabupaten/kota pada bidang pariwisata, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pelaku di bidang usaha pariwisata yang ditandatangani materai Rp 10.000, akta pendirian perusahaan terbaru, dan surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening perusahaan.

Bagi industri pariwisata, tentunya pandemi menjadi suatu hal yang tidak nyaman dan menimbulkan ketidakpastian. Tentunya, pelaku di bidang tersebut mendapatkan dampak negatif dari wabah tersebut. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya agar industri tersebut perlahan bangkit kembali. Dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, diharapkan seluruh pelaku tersebut dapat terbantu dan industri pariwisata perlahan dapat meningkatkan devisa kembali.