Belakangan ini, saya sering merasa lelah bukan karena tumpukan tugas akademik atau tenggat waktu tulisan yang mengejar, melainkan karena mendengar nasihat-nasihat spiritual yang "ajaib".
Di grup WhatsApp keluarga atau konten-konten motivator, sering sekali muncul kalimat sakti: "Gaji berapa pun akan cukup kalau kita pandai bersyukur."
Mendengarnya, saya ingin sekali membalas dengan pertanyaan retoris, "Memangnya para penjual barang atau jasa mau menerima pembayaran dengan dua lembar rasa syukur dan satu senyuman ikhlas?"
Sebagai seseorang yang melakoni peran asisten dosen, penulis konten, sekaligus pekerja lepas (freelancer) serabutan, saya sudah kenyang dengan narasi "cukup-cukupin saja". Narasi ini seolah-olah meletakkan beban ekonomi sepenuhnya pada mentalitas individu.
Kalau gaji tidak cukup untuk membayar cicilan motor atau sekadar membeli buku referensi, artinya saya kurang bersyukur. Padahal, kalau mau jujur, masalahnya bukan di hati yang kurang lapang, melainkan di angka slip gaji yang memang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan harga beras yang terus meroket.
Keresahan ini adalah bentuk kritik terhadap pengabaian sistemik yang sering kali dibungkus dengan baju agama atau spiritualitas. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan dan energi, acap kali tidak sebanding dengan persentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Di Jawa Timur sendiri, disparitas antara upah dan biaya hidup riil kian hari kian menganga. Menjual narasi "cukup" di tengah situasi ekonomi yang mencekik adalah cara paling pengecut untuk menghindari pembicaraan soal keadilan upah.
Saya sering merasa absurd saat melihat data dari Lembaga Riset Ekonomi Nasional yang menyebutkan bahwa garis kemiskinan sering kali ditetapkan terlalu rendah. Akibatnya, banyak orang seperti saya—yang punya pekerjaan tetap dan kerja sampingan—masuk dalam kategori "tidak miskin", padahal setiap akhir bulan kami harus melakukan simulasi bertahan hidup yang luar biasa berat.
Dikutip dari laporan International Labour Organization (ILO), konsep living wage atau upah layak seharusnya mampu menutupi kebutuhan nutrisi, tempat tinggal, pendidikan, dan cadangan dana darurat. Kenyataannya? Gaji UMR kita sering kali hanya habis untuk "biaya langganan hidup" tanpa sisa untuk berkembang.
Menurut saya, meromantisasi kemiskinan dengan dalih syukur adalah racun. Syukur itu urusan vertikal saya dengan Tuhan, sedangkan upah layak adalah urusan horizontal saya dengan pemberi kerja dan sistem negara.
Jangan mencampuradukkan keduanya untuk membungkam keluhan saya. Ketika seorang asisten dosen (asdos) harus merangkap menjadi penulis bayangan (ghostwriter) hingga larut malam hanya untuk bisa makan enak pada hari Minggu, itu bukan tanda "etos kerja tinggi", melainkan tanda bahwa sistem pengupahan kita sedang sakit.
Dampaknya secara sosial adalah terciptanya masyarakat yang pasrah. Kita jadi enggan menuntut hak karena takut dianggap tidak beriman atau tidak tahu terima kasih. Para pemangku kebijakan atau pemberi kerja pun jadi merasa aman; mereka tidak perlu menaikkan gaji, cukup memberikan seminar motivasi tentang kebahagiaan batin. Padahal, perut yang lapar tidak bisa dikenyangkan dengan kutipan bijak dari internet.
Saya melihat hal ini sebagai bentuk eksploitasi yang sangat halus. Dengan menyuruh untuk terus bersyukur, mereka sebenarnya sedang meminta saya agar berhenti berpikir kritis tentang ketimpangan ekonomi. Kita dipaksa menerima realitas pahit dengan senyum terpaksa, sementara biaya kontrakan, tagihan listrik, dan kebutuhan dasar lainnya terus menagih tanpa peduli seberapa tinggi level spiritualitas kita hari itu.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak benci bersyukur. Saya sangat menghargai setiap rezeki yang masuk. Namun, saya menolak keras jika rasa syukur dijadikan alat untuk menormalkan upah yang tidak manusiawi. Cukup itu relatif, tetapi layak itu ada standarnya.
Apakah kita akan terus membiarkan narasi "cukup-cukupin saja" ini melanggengkan ketidakadilan? Atau kita mulai berani bicara bahwa bertahan hidup saja tidak cukup, dan kita juga berhak untuk hidup dengan layak tanpa harus merasa cemas setiap kali melihat harga kebutuhan pokok naik?
Ingat, Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir dan menuntut keadilan, bukan hanya untuk pasrah saat dompet kosong akibat sistem yang timpang. Mari berhenti meromantisasi penderitaan karena syukur tidak seharusnya membuat kita menjadi bisu.
Baca Juga
-
Internet Sudah Jadi Kebutuhan Pokok, Kenapa Tata Kelolanya Masih Merugikan Konsumen?
-
BBM Non Subsidi September 2026 Naik: Beban Global atau Momentum Evaluasi?
-
XL Buktikan Diri Jadi Jaringan Terbaik 2026, Saatnya Kamu Coba Sendiri!
-
Gaji Naik Secepat Siput, Harga Rumah Melesat bak Roket Luar Angkasa
-
Iqro', Lagu yang Bikin Saya Mikir Ulang soal Kesombongan Sendiri
Artikel Terkait
-
Dilema Slow Living di Purworejo: Antara Gaji UMR dan Realitas Ekonomi
-
UMK Kabupaten vs Kota: Jaraknya Cuma Kilometer, Tapi Nasibnya Kok Beda Jauh?
-
UMK Jember Tembus 3 Juta, Sudahkah Memenuhi Realitas Hidup Buruh?
-
Bagi Sebagian Warga Rembang Asli, Gaji UMR adalah Sebuah Impian dan Pencapaian Prestasi
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Kolom
-
Api Tak Menunggu Kontrak Sewa: Urgensi Pesawat Amfibi bagi Negeri Kepulauan
-
Indonesia Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026: Ujian Kedewasaan Tribun Sepak Bola
-
Hubungan Sempurna di Medsos Cuma Ilusi? Ini Bukti Gen Z Mulai Sadar!
-
Skincare Routine ke Beauty Consumerism: Self-Care Dijadikan Alasan Belanja?
-
Stop Sikap Overproud: Pejabat Bukan Raja, Kenapa Masih Disambut Berlebihan?
Terkini
-
Bye-Bye Muka Tomat! Ini 4 Soothing Gel Mugwort Khusus Kulit Berminyak, Cuma 30 Ribuan
-
Gebrakan Baru! Sinema Desa Resmi Disulap Jadi Motor Ekonomi Baru di 2026
-
Bebas Kemerahan, 5 Sunscreen Korea Cica yang Bikin Kulit Calm dan Lembap
-
Manga You Are a Four Leaf Clover Diadaptasi ke Anime
-
Bertabur Bintang! Kim Yeon Koung, Lee Junho, dan Kazuha Resmi Jadi Staf Baru di Kian's Bizarre B&B 2