Api Tak Menunggu Kontrak Sewa: Urgensi Pesawat Amfibi bagi Negeri Kepulauan

Indonesia mempunyai banyak kawasan gambut di Kalimantan, tetapi mulai terbakar dengan asap menebal, akses darat sulit, sementara api bergerak mengikuti angin. Dalam situasi seperti ini, kecepatan menjadi segalanya. Namun, Indonesia masih menghadapi satu pertanyaan yang terus berulang mengapa negara yang berkali-kali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memiliki pesawat amfibi khusus pemadam kebakaran sendiri seperti Bombardier CL-415 atau generasi barunya, CL-515?

Pertanyaan itu kembali terasa penting pada September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September masih menjadi fase kritis karhutla karena cuaca kering, pengaruh El Niño, dan tingginya titik panas.

Pada saat yang sama, kebakaran di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan telah menghanguskan sekitar 76.933 hektare. Indonesia bahkan mengerahkan lebih dari 50 pesawat untuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Jepang juga mengirim tiga helikopter CH-47 Chinook untuk membantu penanganan kebakaran di Indonesia.

Selama ini, water bombing menjadi salah satu senjata penting. Helikopter dapat membawa bambi bucket, lalu mengambil dan menjatuhkan air ke titik api. Pesawat sayap tetap juga dapat digunakan untuk menjatuhkan air dalam jumlah besar.

Saat Juni 2026 lalu, BNPB menggunakan helikopter water bombing untuk membantu memadamkan karhutla di Aceh Barat. Pada Agustus, BNPB kembali menegaskan bahwa helikopter pengebom air paling efektif ketika api masih terbatas dan belum meluas.

Masalahnya bukan berarti metode tersebut tidak berguna. Justru sebaliknya, water bombing sangat penting untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi pasukan darat. Persoalannya adalah ketergantungan pada armada sewaan, ketersediaan pesawat, biaya operasi, pangkalan, awak, serta sumber air. Ketika kebakaran meluas secara bersamaan di banyak wilayah, kebutuhan armada udara pun ikut melonjak.

Di sinilah pesawat amfibi seperti CL-415 atau CL-515 menarik perhatian. Pesawat jenis ini dirancang untuk mengambil air dari permukaan danau, sungai, atau laut tanpa harus selalu kembali ke bandara untuk mengisi tangki. CL-415, misalnya, mampu melakukan water scooping sekitar 6.137 liter dalam 12–14 detik. Karakter seperti ini relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sungai, danau, serta wilayah pesisir.

Negara tetangga seperti Malaysia sudah memiliki CL-415MP. Pada Agustus 2026, kemampuan pesawat tersebut kembali menjadi perhatian ketika Malaysia menyatakan kesiapan membantu Indonesia menghadapi karhutla. Pesawat itu bukan sekadar alat pemadam, tetapi juga memiliki kemampuan patroli maritim dan pencarian serta penyelamatan.

Fakta tersebut membuat perbandingan terasa menarik terdapat perbedaan di mana Indonesia memiliki wilayah karhutla yang luas, tetapi untuk jenis pesawat tertentu masih mengandalkan bantuan atau penyewaan.

Indonesia sebenarnya pernah berencana memiliki armada tersebut. Pada 2019, pernah diumumkan kesepakatan pembelian satu CL-415EAF dan enam CL-515. Namun, hingga Agustus 2026, belum ada kabar bahwa armada tersebut telah diterima Indonesia. Karena itu, persoalannya bukan sekadar “mengapa belum membeli”, melainkan mengapa rencana pengadaan belum berubah menjadi kemampuan operasional permanen.

Menariknya, pada Agustus 2026 PT Dirgantara Indonesia menyatakan siap mengembangkan pesawat pemadam kebakaran. N219 bahkan disebut dapat dikembangkan menjadi fire fighter. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut mulai dilihat bukan hanya sebagai urusan belanja alat, tetapi juga peluang membangun kemampuan industri pertahanan dan penerbangan nasional.

Faktor membeli pesawat tentu bukan jawaban tunggal. Pesawat pemadam membutuhkan pilot terlatih, teknisi, pangkalan, pemeliharaan, sistem komunikasi, pemetaan titik api, serta jaringan sumber air yang aman. Karena itu, pengadaan harus dihitung berdasarkan kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar harga pesawat.

Pertanyaannya kemudian bergeser, apakah Indonesia harus menunggu api membesar, menyewa armada ketika krisis datang, lalu berharap bantuan negara lain tersedia? Pada September 2026, BMKG mencatat operasi modifikasi cuaca pada jumlah penerbangan atau sorti pertama di Kalimantan Barat 22 Agustus hingga 4 September lalu terdapat 27 sorti penerbangan membawa total 24.600 kg garam disemai.

Untuk Kalimantan Tengah mencatatkan 9 hingga 10 sorti penerbangan Pemerintah juga mengerahkan puluhan pesawat untuk water bombing. Semua itu menunjukkan ancaman karhutla bukan kejadian sesekali.

Indonesia juga memiliki 127-129 gunung api aktif dan menghadapi berbagai risiko bencana lain. Dalam kondisi geografis seperti ini, kesiapan udara seharusnya dipandang sebagai investasi keselamatan.

Anggaran BNPB 2026 sekitar Rp490,96 miliar, tetapi angka itu bukan keseluruhan belanja penanggulangan bencana nasional dan tidak bisa otomatis dianggap sebagai anggaran khusus untuk membeli pesawat pemadam.

Pada akhirnya, pesawat amfibi bukan simbol kemewahan teknologi. Ia adalah salah satu pilihan untuk memperpendek waktu respons ketika api mulai menyebar. Indonesia tidak harus meniru negara lain secara mentah. Namun, pengalaman karhutla yang terus berulang seharusnya cukup menjadi alasan untuk menghitung ulang antara lebih mahal mana membangun kesiapsiagaan sendiri atau terus membayar mahal ketika bencana sudah terjadi?

Karhutla tidak mengenal jadwal pengadaan. Api tidak menunggu kontrak sewa selesai. Karena itu, jika Indonesia serius ingin memutus siklus kebakaran hutan dan lahan, pembahasannya harus dimulai jauh sebelum asap kembali memenuhi langit.