Sekar Anindyah Lamase | Chairun Nisa
Landmark Alun-Alun Purworejo (krandeganbayan.id)
Chairun Nisa

Uang sejumlah Rp2.401.961,91 mungkin terdengar cukup untuk merayakan ritme slow living di sudut-sudut sepi Purworejo. Namun, jika hidup di sini memang semurah dan setenang itu, mengapa kepulangan teman-teman seangkatan saya hanya terjadi setahun sekali saat Lebaran?

Di balik hamparan sawah yang masih setia digarap punggung-punggung tua, ada sebuah paradoks besar: Purworejo adalah kabupaten penuh potensi yang beranjak menjadi "kota tua" karena ditinggal pergi anak-anak mudanya.

Sebagai warga lokal, saya melihat Purworejo memiliki segala syarat untuk makmur. Kita punya Tari Dolalak yang magis, Kambing Etawa Kaligesing yang mendunia, hingga kehormatan sebagai "Kota Pejuang". Letak kita pun strategis, terapit Magelang dan Wonosobo.

Sayangnya, Purworejo lebih sering menjadi rest area. Wisatawan hanya mampir untuk sekadar mengisi bensin atau buang air kecil, lalu tancap gas menuju destinasi besar seperti Borobudur atau Dieng.

Potensi Besar dalam Bayang-Bayang Tata Kelola

Pertanyaan besarnya: kenapa kita belum mampu memaksimalkan potensi ini? Jawabannya berakar pada dua masalah utama: pembangunan yang tidak menyentuh akar masalah dan eksodus pemuda yang memilih merantau.

Ambil contoh proyek Mini Zoo yang awalnya digadang-gadang menjadi ikon baru. Bukannya menjadi magnet ekonomi, proyek ini justru terjerat kasus korupsi senilai Rp6 miliar yang dirilis Kejaksaan Negeri Purworejo pada April 2026.

Kegagalan ini bukan satu-satunya di tengah kota, reruntuhan Plaza yang rencananya menjadi mal kini justru subur dengan semak babadotan setinggi dua meter.

Ketika proyek daerah hanya berakhir menjadi monumen kegagalan, maka merantau menjadi satu-satunya jalan keluar. Polanya pun terus berulang: anak-anak muda beranjak dewasa, pergi bertaruh nasib di tanah orang, lalu saat rambut mulai memutih atau terkena PHK, mereka akan pulang ke desa.

Di sinilah siklus itu bermuara mreka kembali ke sawah, menjadi petani di usia senja, dan menyaksikan anak-anak mereka bersiap melakukan pelarian yang sama. Sebuah perputaran hidup yang terpaksa karena tanah sendiri belum mampu memberi jaminan masa depan.

Harapan Baru atau Sekadar Etalase?

Kini, harapan mulai direkah lewat kemunculan Dapur SPPG dan Koperasi Merah Putih yang cabangnya bertebaran di mana-mana.

Kehadiran Dapur SPPG sempat memicu asa bagi ibu-ibu lokal untuk mendapatkan lapangan kerja. Namun, usut demi usut, rasa optimis itu kembali terbentur realitas: seleksi kerja yang diduga masih mendahulukan "jalur dalam" atau relasi kekeluargaan.

Begitu pula dengan gedung-gedung Koperasi Merah Putih yang berdiri megah bahkan di jalanan mbulak sawah yang sepi penduduk. Apakah ini benar-benar untuk penguatan ekonomi rakyat, atau hanya sekadar simbol baru bagi kepentingan tertentu? Berkaca pada rekam jejak yang ada, rasa percaya kami sebagai warga sudah mulai terkikis.

"Pajak Sosial" di Balik Kata Cukup

Di tengah carut-marut pembangunan itu, di mana letak kenyamanan slow living dengan gaji dua jutaan? Bagi warga lokal, slow living hanyalah bahasa halus dari "ekonomi yang jalan di tempat".

Di Purworejo, hidup tidak hanya soal makan. Para ibu yang bekerja di pabrik bulu mata atau garmen harus bertarung dengan tuntutan sosial yang tinggi.

Di desa-desa kami, hajatan adalah kewajiban finansial. Saat undangan kondangan datang bertubi-tubi—dari syukuran hamil, khataman, lahiran, sunatan, hingga bangun rumah gaji UMK yang belum genap sebulan itu sudah ludes untuk amplop sumbangan. Karena di sini, hubungan sosial tidak pernah gratis.

Kegagalan tata kelola ini berdampak langsung pada nadi kehidupan anak mudanya. Merantau bukan lagi pilihan, melainkan pelarian. Kita tidak perlu riset angka presisi untuk melihat desa-desa yang mendadak sunyi selepas musim kelulusan sekolah. Purworejo tidak butuh lebih banyak semak berduri di tengah kota atau proyek yang hanya menjadi ladang rayap anggaran.

Kami butuh kejelasan atas Bendungan Bener, akses pekerjaan yang transparan tanpa jalur "orang dalam", dan integritas para pejabatnya. Jangan biarkan Purworejo selamanya hanya menjadi titik singgah yang terlupakan. Kami ingin orang datang karena melihat kota yang menghargai rakyatnya, bukan kota yang membiarkan proyeknya menjadi perjamuan bagi para koruptor. Kita merindukan hari di mana slow living di Purworejo adalah pilihan hidup yang sejahtera, bukan keterpaksaan karena tiadanya masa depan.