Buku Tak Terbeli, Nyawa Tergadai: Potret Buram Pendidikan Indonesia

Di ruang-ruang konferensi, pendidikan kerap dibicarakan dengan bahasa yang megah. Pemerintah menyebutnya sebagai prioritas pembangunan nasional. Anggaran pendidikan diklaim terbesar dalam postur APBN. Program sekolah gratis terus digaungkan sebagai bukti komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun semua kemegahan narasi itu runtuh seketika ketika sebuah kenyataan pahit datang dari pelosok Nusa Tenggara Timur, seorang anak memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan alat tulis untuk sekolah.

Peristiwa itu bukan sekadar tragedi keluarga miskin. Ia adalah potret buram pendidikan Indonesia yang selama ini disembunyikan di balik slogan sekolah gratis.

Bagaimana mungkin di negeri yang mengklaim pendidikan sebagai hak konstitusional, seorang anak harus meregang nyawa hanya karena kebutuhan belajar yang begitu mendasar? Bagaimana mungkin buku tulis barang yang bagi sebagian orang nyaris tak bernilai berubah menjadi kemewahan yang tak terjangkau bagi sebagian anak bangsa?

Tragedi anak Nusa Tenggara Timur tersebut membuktikan satu hal yang selama ini enggan diakui banyak pihak pendidikan gratis di Indonesia belum pernah benar-benar gratis.

Yang dibebaskan mungkin hanya uang sekolah, tetapi bukan biaya untuk menjadi seorang pelajar. Untuk bisa belajar, anak tetap harus memiliki seragam, sepatu, tas, alat tulis, buku tambahan, uang transportasi, bahkan kuota internet.

Dalam praktiknya, keluarga miskin tetap menanggung beban yang tidak kecil. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tak terpenuhi, anak bukan hanya tertinggal dalam Pelajaran mereka juga kehilangan harga diri di hadapan teman-temannya.

Bagi anak dari keluarga mampu, lupa membawa buku mungkin hal sepele. Namun bagi anak miskin, tidak memiliki buku berarti rasa malu, ejekan, teguran guru, dan tekanan psikologis yang terus menumpuk. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh justru berubah menjadi tempat yang menegaskan ketimpangan sosial setiap hari.

Lebih tragis lagi, negara sering gagal memahami bahwa hambatan pendidikan masyarakat miskin bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keberlanjutan. Banyak anak memang berhasil masuk sekolah berkat program wajib belajar.

Tetapi tidak sedikit yang kemudian berhenti di tengah jalan karena keluarga mereka tak sanggup menanggung biaya tersembunyi pendidikan. Di titik ini, kebijakan pendidikan Indonesia tampak lebih fokus pada kuantitas pendaftaran ketimbang kualitas keberlangsungan belajar.

Padahal, pendidikan tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak anak duduk di bangku sekolah. Pendidikan sejati diukur dari berapa banyak anak yang dapat bertahan, berkembang, dan meraih masa depan melalui sekolah tanpa dihantui ketidakmampuan ekonomi.

Kasus anak NTT seharusnya menyadarkan bangsa ini bahwa kemiskinan masih menjadi tembok tertinggi dalam dunia pendidikan. Di banyak daerah, anak-anak masih harus berjalan puluhan kilometer ke sekolah.

Sebagian belajar di bangunan reyot. Sebagian lainnya harus membantu orang tua bekerja setelah pulang sekolah. Dan banyak di antara mereka bertahan bukan karena sistem mendukung, tetapi karena tekad pribadi yang luar biasa.

Ironisnya, negara justru terlalu sering menjadikan angka statistik sebagai ukuran keberhasilan. Selama angka partisipasi sekolah naik, pemerintah merasa tugasnya selesai.

Padahal di balik statistik itu ada jutaan cerita tentang anak-anak yang bertahan belajar dalam lapar, malu, dan tekanan mental. Ada anak yang meminjam sepatu temannya bergantian. Ada yang menahan lapar agar bisa membeli fotokopi tugas. Ada yang memilih bekerja malam hari demi tetap sekolah esok pagi.

Mereka tercatat sebagai peserta didik aktif, tetapi sejatinya sedang berjuang sendirian dalam sistem yang tidak sepenuhnya berpihak.

Yang lebih menyakitkan, bantuan negara sering datang terlambat. Perhatian baru muncul ketika tragedi viral. Bantuan sosial baru disalurkan setelah berita menyebar. Kunjungan pejabat baru dilakukan setelah nyawa hilang.

Pola seperti ini menunjukkan bahwa negara lebih sering bersikap reaktif daripada preventif. Seolah penderitaan rakyat baru dianggap nyata jika sudah menjadi headline nasional.

Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas, maka negara tidak boleh menunggu tragedi untuk bertindak.

Negara harus hadir sebelum seorang anak menyerah pada putus asa. Negara harus memastikan bahwa keluarga miskin tidak dipaksa memilih antara makan atau menyekolahkan anak. Negara harus menjamin bahwa perlengkapan belajar dasar bukan barang mewah bagi warga miskin.

Dan sekolah harus menjadi ruang yang memanusiakan, bukan tempat yang mempermalukan mereka yang hidup dalam keterbatasan.

Tragedi anak NTT telah menunjukkan bahwa kegagalan pendidikan bukan hanya soal kurikulum, infrastruktur, atau rendahnya skor literasi internasional. Kegagalan terbesar pendidikan Indonesia adalah ketika sistem tidak mampu menjaga harapan anak-anak paling rentan.

Sebab pendidikan yang baik bukan hanya tentang gedung megah, teknologi canggih, atau kurikulum modern. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi dapat belajar dengan martabat yang sama.

Ketika seorang anak kehilangan nyawa karena tak mampu membeli buku, maka yang sesungguhnya mati bukan hanya satu kehidupan. Yang mati adalah nurani bangsa. Yang tergadai adalah masa depan negeri.

Dan selama masih ada anak Indonesia yang harus menyerah pada kemiskinan demi mengakses pendidikan, maka selama itu pula klaim tentang pendidikan gratis hanyalah slogan kosong yang berdiri di atas luka mereka yang paling lemah.