Ironi Demokrasi: Ketika Pembelaan Hanya Milik Mereka yang Berkuasa

Belakangan ini, ruang publik dipenuhi perdebatan setiap kali seorang pejabat diterpa kritik. Tidak butuh waktu lama hingga muncul berbagai pembelaan. Ada yang mengatakan kritik itu berlebihan, ada yang menuduh pengkritik memiliki kepentingan politik, bahkan ada yang menganggap pejabat tersebut hanyalah korban fitnah.

Fenomena ini memunculkan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Begitu banyak orang bergegas membela mereka yang memiliki jabatan, tetapi ketika rakyat kecil menghadapi persoalan hidup, pembelaan yang sama sering kali tidak terlihat.

Ironisnya, mereka yang paling lantang membela pejabat sering mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mereka mengklaim sedang menjaga stabilitas, melindungi pemerintah, atau mempertahankan kehormatan lembaga negara. Namun, ketika masyarakat kecil menghadapi kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, menjadi korban penggusuran, atau berjuang mendapatkan pelayanan publik yang layak, suara-suara pembela itu justru meredup. Seolah-olah empati memiliki syarat: harus ada kekuasaan yang sedang dipertahankan.

Fenomena ini bukan berarti pejabat tidak boleh dibela. Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk pejabat. Mereka tetap memiliki hak untuk membela diri dari tuduhan yang tidak benar dan mendapatkan proses hukum yang objektif. Persoalannya adalah ketika energi publik jauh lebih besar untuk melindungi citra penguasa daripada memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara.

Padahal, dalam sistem demokrasi, pejabat bukanlah sosok yang harus dipuja. Mereka adalah pelayan publik yang memperoleh mandat dari rakyat. Jabatan bukanlah mahkota yang membuat seseorang kebal dari kritik, melainkan amanah yang menuntut akuntabilitas. Kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat, bukan ancaman yang harus selalu dipatahkan dengan pembelaan membabi buta.

Sementara itu, kehidupan rakyat kecil terus diwarnai berbagai persoalan nyata. Harga kebutuhan pokok yang naik, biaya pendidikan yang semakin mahal, akses kesehatan yang belum merata, kesempatan kerja yang terbatas, hingga kesulitan memperoleh bantuan sosial menjadi tantangan sehari-hari. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan narasi bahwa pemerintah sedang bekerja keras. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya.

Ironi semakin terlihat ketika masyarakat miskin justru menjadi kelompok yang paling sedikit memiliki akses untuk memperjuangkan haknya. Mereka tidak memiliki tim komunikasi, penasihat hukum terkenal, atau jaringan politik yang dapat membentuk opini publik. Ketika mengalami ketidakadilan, suara mereka sering tenggelam di antara hiruk-pikuk pemberitaan mengenai elite politik. Akibatnya, perhatian publik lebih banyak tersedot pada konflik para pejabat dibandingkan nasib warga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana kekuasaan sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan kemanusiaan. Kita hidup di era ketika pernyataan seorang pejabat dapat menjadi berita utama selama berhari-hari, sementara kisah keluarga yang kesulitan makan atau anak yang putus sekolah hanya menjadi kabar sesaat. Padahal ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa sering pemimpinnya dibela, melainkan seberapa banyak rakyatnya yang berhasil disejahterakan.

Masyarakat tentu berhak memberikan apresiasi kepada pemerintah ketika berhasil menghadirkan kebijakan yang baik. Namun apresiasi tidak boleh berubah menjadi pembelaan tanpa batas yang menutup ruang kritik. Loyalitas terhadap negara berbeda dengan loyalitas terhadap individu yang sedang berkuasa. Negara akan tetap ada, sementara pejabat datang dan pergi sesuai masa jabatannya.

Pada akhirnya, sebuah pertanyaan sederhana layak direnungkan bersama: mengapa begitu banyak orang bersemangat membela mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi tidak menunjukkan semangat yang sama ketika rakyat kecil membutuhkan pembelaan?

Jika keberpihakan hanya muncul kepada mereka yang sudah memiliki jabatan, maka demokrasi kehilangan salah satu makna terpentingnya, yaitu memastikan bahwa suara yang paling lemah tetap mendapat perhatian.

Negara yang kuat bukanlah negara yang berhasil melindungi citra para pejabatnya, melainkan negara yang mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh warganya, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan.