Dari Istana ke Paspor: Mengapa Politik Menentukan Kesempatan Kerja?

Pergantian pemerintahan tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Siapa pun presidennya, kita tetap harus bekerja dan mencari makan sendiri. 

Sayangnya, keputusan politik tidak pernah berhenti di ruang rapat kabinet. Dampaknya dapat menjalar hingga ke kesempatan kerja, investasi, bahkan cara negara lain memandang warga Indonesia.

Hubungan antara politik, ekonomi, dan mobilitas tenaga kerja sesungguhnya bukan hal baru. Negara tujuan kerja umumnya menilai berbagai indikator sebelum menerima tenaga kerja asing. Stabilitas politik, kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, tata kelola pemerintahan, hingga potensi migrasi tidak teratur menjadi bagian dari penilaian risiko. Semakin tinggi ketidakpastian suatu negara, semakin berhati-hati pula negara lain dalam membuka akses masuk bagi warganya.

Salah satu pertimbangannya adalah potensi penyalahgunaan izin tinggal. Dalam situasi geopolitik yang memburuk atau ketika terjadi krisis ekonomi yang berat, sebagian orang dapat memilih untuk tidak kembali ke negara asal dan mengajukan suaka atau perlindungan internasional. Meskipun mayoritas pekerja migran Indonesia berangkat secara legal dan mematuhi aturan, negara tujuan tetap menyusun kebijakan berdasarkan analisis risiko, bukan berdasarkan perilaku setiap individu.

Karena itu, mengatakan bahwa politik tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat menjadi penyederhanaan yang berlebihan. Politik menentukan arah kebijakan ekonomi, kepastian hukum, hubungan diplomatik, hingga tingkat kepercayaan internasional. Semua faktor tersebut membentuk reputasi sebuah negara di mata dunia.

Hal yang sama berlaku pada investasi. Investor tidak hanya menghitung potensi keuntungan, tetapi juga memperhitungkan risiko. Mereka mencari negara dengan regulasi yang konsisten, kepastian hukum, birokrasi yang efisien, serta keamanan yang terjaga.

Ketika muncul persepsi mengenai lemahnya penegakan hukum, praktik pungutan liar, konflik sosial, atau ketidakpastian kebijakan, biaya berinvestasi ikut meningkat. Dalam dunia bisnis, risiko yang tinggi berarti modal akan mencari tempat lain yang dianggap lebih aman.

Begitu pula dengan keamanan. Kehadiran aparat keamanan memang penting untuk menjaga ketertiban negara. Namun, investor dan komunitas internasional juga memperhatikan profesionalisme institusi negara, kepastian hukum, serta pemisahan yang jelas antara fungsi keamanan dan dinamika politik.

Di sisi lain, keberadaan kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi, pemalakan, atau kekerasan atas nama organisasi tertentu juga dapat menciptakan persepsi negatif terhadap iklim usaha apabila tidak ditangani secara tegas.

Yang sering luput dipahami adalah bahwa dampak politik tidak selalu terasa secara langsung. Ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Lapangan kerja yang berkurang karena investasi melambat, peluang bekerja di luar negeri yang semakin kompetitif, biaya pinjaman yang meningkat, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Ketika perusahaan asing menunda ekspansi atau memilih negara lain sebagai tujuan investasi, masyarakatlah yang akhirnya kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan baru.

Tentu, tidak semua persoalan dapat disalahkan kepada pemerintah semata. Kondisi ekonomi global, konflik geopolitik, perang dagang, hingga perlambatan ekonomi dunia juga memengaruhi keputusan investor maupun kebijakan imigrasi berbagai negara. Namun, justru karena faktor eksternal tidak dapat dikendalikan, pemerintah perlu memastikan bahwa faktor internal seperti stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan pemberantasan korupsi tetap terjaga agar Indonesia memiliki daya saing yang kuat.

Politik bukan sekadar urusan elite yang diperdebatkan di televisi atau media sosial. Politik menentukan kualitas institusi, arah pembangunan, dan kepercayaan dunia terhadap suatu negara. Ketika reputasi negara membaik, manfaatnya ikut dirasakan masyarakat melalui peluang kerja yang lebih luas, investasi yang meningkat, dan posisi tawar warga negara yang lebih baik di mata internasional.

Sebaliknya, ketika tata kelola memburuk, dampaknya tidak berhenti di gedung pemerintahan. Ia bisa sampai ke paspor yang kita pegang dan kesempatan yang ingin kita raih.